Tumpang Tindih Fiskal-Moneter 'Bantu' Likuiditas Perbankan

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas fiskal semakin semangat membantu likuiditas perbankan, yang notabenenya tugas utama otoritas moneter.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan akan menambah kembali penempatan dana pemerintah di lima bank-bank pelat merah alias Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi total sekitar Rp400 triliun.

Padahal beberapa waktu sebelumnya, Purbaya sempat menarik sebagian dana simpanannya di Himbara sekitar Rp100 triliun untuk kembali diparkirkan di Bank Indonesia. Kendati demikian, keputusan tersebut berdampak negatif.

Dia mengaku para direktur utama (dirut) bank-bank Himbara berkeluh-kesah karena likuiditas di perbankan semakin kering. Keluhan tersebut disampaikan ketika mereka bertemu Purbaya dan jajarannya pada Jumat (26/6/2026) pagi.

Bendahara negara menjelaskan kini sisa dana pemerintah di bank-bank Himbara sekitar Rp170 triliun. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah Rp30 triliun pada tahap awal.

Selanjutnya, akan ada tambahan penempatan dana lagi sebesar Rp100 triliun untuk tenor 3—4 bulan dan Rp70 triliun hingga Rp100 triliun untuk tenor fleksibel (bisa ditarik atau dimasukan kapan pun).

"Jadi Rp400 triliun. Rp200 triliun [jangka panjang] tambah Rp100 triliun [jangka menengah], tambah Rp100 triliun [fleksibel]. Itu yang sampai akhir tahun, fix," urai Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, pemerintah memiliki keleluasaan yang sangat cukup untuk melakukan ekspansi likuiditas tersebut karena memiliki kas tak terpakai mencapai Rp590 triliun.

Purbaya pun memaparkan, penambahan likuiditas ini diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, terutama di tengah tekanan nilai tukar.

Dia menilai, mengeringnya likuiditas di perbankan dan pelaku usaha telah memicu kekhawatiran pelambatan ekonomi yang berisiko mendorong keluarnya arus modal asing (capital outflow) yang turut membuat kurs rupiah terdepresiasi.

Dengan membanjiri kembali sistem perbankan dengan likuiditas, pemerintah berharap suku bunga perbankan akan turun sehingga kredit kembali melaju. Pada akhirnya, prospek ekonomi kembali menjanjikan di mata investor.

"Kalau kita balik, kan prospek ekonomi balik lagi. Orang cenderung investasi di negara yang ekonominya akan lari. Akibatnya rupiah akan menguat lagi. Ini juga atas petunjuk Bapak Presiden, beliau ingin ekonomi jalan dan semua gangguan dihilangkan," jelas Purbaya.

Menurutnya, kabar penambahan dana ini pun langsung disambut positif oleh jajaran direksi lima bank Himbara, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Purbaya belum bisa merincikan detail penempatan ke masing-masing bank tersebut. Hanya saja dia menjelaskan Bank Mandiri, BRI, dan BNI akan menerima jumlah yang sama, sementara BSI dan BTN akan menerima dana yang lebih kecil.

Tumpang Tindih Fiskal-Moneter

Adapun penempatan dana pemerintah ke perbankan berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). Notabenenya, selama ini SAL digunakan sebagai bantalan fiskal untuk antisipasi keadaan yang tak diinginkan.

Contohnya, dana SAL berguna ketika pemerintah memerlukan dana darurat ketika terjadi bencana alam hingga realisasi penerimaan pajak lebih rendah dari target.

Kendati demikian, kini bendahara negara merasa dana SAL akan lebih berguna apabila turut digunakan sebagai penggerak perekonomian. Caranya yaitu dengan ditempatkan di perbankan.

Purbaya meyakini dana jumbo pemerintah di perbankan akan mendorong perbankan berlomba menyalurkannya ke sektor riil lewat kredit. Alasannya, bank tidak ingin merugi akibat biaya bunga yang mereka bayar ke pemerintah.

Dengan demikian, jika penyaluran kredit tumbuh tinggi maka pelaku usaha memiliki dana untuk melakukan ekspansi usaha; jika pengusaha melakukan ekspansi maka berpotensi menyerap tenaga kerja. Singkatnya, perekonomian pun semakin bergeliat.

“Jadi kita memaksa sistem finansial kita hidup melalui invisible hand yang kita kendalikan,” ungkap Purbaya.

Tak bisa dimungkiri, usai sembilan bulan sejak pertama kali pemerintah menempatkan dana ke perbankan pada September 2025, rata-rata pertumbuhan kredit mencapai 9,2% (September 2025–Mei 2026); lebih tinggi dibandingkan periode sembilan bulan sebelumnya di level 8,8% (Desember 2024–Agustus 2025).

Masalahnya, otoritas fiskal seakan tidak konsisten dengan langkah tersebut: pada suatu waktu melakukan penempatan dana, kemudian menariknya, dan tak lama kemudian ditambah kembali. Ketidakpastian kebijakan itu berpotensi memberi sinyal negatif ke pelaku pasar.

Apalagi, penambahan likuiditas dilakukan usai keluhan dari para bankir. Akibatnya, muncul kekhawatiran perbankan akan semakin bergantung kepada ‘bantuan’ otoritas fiskal.

Kendati demikian, Purbaya tidak setuju langkahnya diartikan sebagai ‘bantuan’ atau ‘suntikan dana’ untuk perbankan. Menurutnya, penempatan dana pemerintah di perbankan murni merupakan manajemen kas pemerintah (cash management), bukan penyertaan modal atau suntikan subsidi.

Alasannya, dana pemerintah yang ditempatkan di Himbara sejatinya berasal dari penerimaan negara, seperti pajak dan penerbitan obligasi, yang sebelumnya diserap dari kantong masyarakat dan sistem perbankan.

Dengan kata lain, pengembalian dana ini bertujuan agar perputaran uang di sistem keuangan tidak mandek. Purbaya bahkan menyebut langkah cash management tersebut memberikan dampak yang menyerupai pelonggaran moneter.

"Itu bukan kebijakan fiskal, sebetulnya kebijakan moneter, tapi kita cuma membantu," ucap Purbaya.

Meski cuma membantu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menilai sebaiknya memang tidak ada tumpang tindih kebijakan antar otoritas moneter dengan fiskal. Menurutnya, tugas menjaga likuiditas perbankan sebaiknya diserahkan seluruhnya ke Bank Indonesia (BI).

David mengakui bahwa langkah Purbaya bisa mengantisipasi pengetatan likuiditas perbankan ke depan. Kendati demikian, dia menggarisbawahi bahwa sebenarnya BI sudah punya alat yang lengkap untuk mendeteksi kondisi likuiditas perbankan. 

“Bank Indonesia bisa lakukan adjustment [penyesuaian-penyesuaian] sesuai dengan kondisi pasar atau kondisi yang dia lihat ke depannya,” jelas David kepada Bisnis, Jumat (26/6/2026).

Pada pengumuman rapat dewan gubernur BI edisi Juni 2026 pekan lalu, otoritas memang sudah mengeluarkan kebijakan untuk antisipasi pengetatan likuiditas di perbankan: bank sentral membuka kembali jendela lelang instrumen repurchase agreement (repo) untuk tenor 3, 6, 9, hingga 12 bulan.

Melalui fasilitas transaksi ini, perbankan dapat memperoleh suntikan likuiditas tunai dari BI dengan menjaminkan surat berharga berkualitas tinggi yang mereka miliki sebagai agunan. Jendela lelang repo ini ditetapkan sebagai instrumen utama ekspansi likuiditas moneter BI bagi perbankan.

“Jadi kami pastikan, likuiditas akan kami pastikan lebih dari cukup. Silakan datang ke Bank Indonesia, itu kami ada regular auction [lelang rutin],” jelas Gubernur BI Perry Warjiyo, Kamis (18/6/2026).

Oleh sebab itu, David menekankan sebaiknya baik otoritas fiskal dan fokus ke tugas dan fungsi utamanya masing-masing. “Yang jelas ini kita perlu kembali ke kita ke khittah,” tutupnya.