Ketum R2-R3 Lega Perjuangan PPPK Paruh Waktu & Honorer Database BKN Sampai di Ujung

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia (ARRI) Faisol Mahardika merasa lega karena aspirasi PPPK Paruh Waktu dan honorer database BKN sudah sampai di ujung, tinggal menunggu keputusan akhir.

Perjuangan sudah sampai di ujung, karena surat Aliansi R2 R3 Indonesia telah sampai di tangan Presiden Prabowo Subianto.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Gaji dan TPP ke-13 PNS & PPPK Sudah Cair Semua, Insentif Honorer Naik Berlipat-lipat

Surat tersebut disampaikan langsung saat Presiden Prabowo mengunjungi Bangkalan pada Selasa, 23 Juni 2026.

Diketahui, R2 ialah kode untuk peserta seleksi PPPK dari jalur honorer kategori dua (K2).

BACA JUGA: Gaji dan TPP ke-13 PNS & PPPK Sudah Cair Semua, Saatnya Berbelanja

Adapun R3 ialah peserta seleksi PPPK dari honorer database BKN.

Surat yang sudah sampai di tangan Prabowo berisi aspirasi dan harapan besar kepada pemerintah terkait penyelesaian status honorer R2 R3 yang telah mengikuti proses pendataan nasional dan seleksi ASN sesuai kebijakan pemerintah.

BACA JUGA: Ratusan Ribu Honorer Tidak Diangkat jadi PPPK, tetapi Insentif Naik Berlipat-lipat

Faisol Mahardika mengatakan, UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan pemerintah melakukan penataan honorer serta memastikan bahwa ASN hanya terdiri dari PNS dan PPPK.

UU ASN, kata Faisol, juga menegaskan pentingnya penataan tenaga honorer sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional.

Lebih lanjut dikatakan bahwa honorer database BKN merupakan pegawai non-ASN yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah melalui proses pendataan resmi yang dilakukan secara nasional.

Pendataan tersebut bertujuan agar pemerintah punya data valid sebagai dasar penyusunan kebijakan penyelesaian tenaga honorer.

Berikut 6 poin surat yang sudah sampai di tangan Presiden Prabowo, berisi aspirasi PPPK Paruh Waktu dan honorer database BKN:

1. Percepatan pengangkatan seluruh R2 dan R3 yang saat ini berstatus PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

Memohon kepada pemerintah agar seluruh tenaga non-ASN kategori R2 dan R3 yang telah masuk Database BKN dan mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN, dan saat ini berstatus PPPK Paruh Waktu diberikan kepastian pengangkatan menjadi PPPK sesuai amanat penataan tenaga honorer dalam UU ASN Nomor 20 Tahun 2023.

2. Pengalokasian anggaran APBN dan transfer ke daerah, Aliansi meminta pemerintah dan DPR RI:

a. Menyediakan alokasi khusus dalam APBN Tahun Anggaran 2027 untuk penyelesaian tenaga peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK, serta penyelesaian database non-ASN R2 dan R3 jika masih ada tersisa.

b. Memberikan dukungan fiskal kepada pemerintah daerah yang mengalami keterbatasan kemampuan keuangan.

c. Menjamin bahwa keterbatasan APBD tidak menjadi alasan tertundanya pengangkatan serta peralihan menjadi PPPK bagi PPPK Paruh Waktu, serta tenaga non-ASN yang telah terdata database BKN R2 dan R3 yang belum terakomodir di dalam penataan pegawai honorer.

"Menurut kami, penyelesaian tenaga non-ASN merupakan kewajiban negara dan investasi pelayanan publik, bukan sekadar beban anggaran,' kata Faisol kepada JPNN, Jumat (26/6/2026).

3. Perlindungan database nasional BKN. Aliansi meminta agar:

a. Database Non-ASN BKN dijadikan dasar utama dalam penyelesaian penataan tenaga serta peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK.

b. Tidak ada penghapusan, pengurangan, atau pengabaian data tenaga non-ASN yang telah terverifikasi.

c. Seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu serta non-ASN dalam database memperoleh perlakuan yang adil dan setara.

Pendataan Non-ASN yang dilakukan BKN bertujuan memetakan kondisi pegawai non-ASN dan menjadi dasar kebijakan pemerintah terhadap tenaga honorer.

4. Percepatan penyelesaian RPP dan regulasi turunan UU ASN. Aliansi meminta pemerintah segera menyelesaikan dan menetapkan seluruh peraturan pelaksana serta regulasi turunan dari UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, khususnya yang mengatur:

a. Mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

b. Transformasi PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

c. Jaminan kesejahteraan dan perlindungan ASN PPPK.

d. Penyelesaian tenaga non-ASN yang telah masuk database BKN.

Keterlambatan regulasi turunan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi jutaan tenaga non-ASN yang telah menunggu bertahun-tahun.

5. Kesetaraan Status ASN

Kami menegaskan bahwa berdasarkan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, ASN hanya terdiri dari:

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Tidak terdapat pengelompokan ASN kelas satu dan kelas dua.

Oleh karena itu kami meminta agar seluruh PPPK memperoleh hak, perlindungan, penghargaan, dan kesempatan pengembangan karier yang proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Penyelesaian nasional tanpa diskriminasi. Aliansi meminta pemerintah memastikan bahwa:

a. Tidak ada diskriminasi database BKN R2 dan R3 saat peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK.

b. Tidak ada perbedaan perlakuan antara instansi pusat dan daerah.

c. Tidak ada pengangkatan tenaga baru di luar mekanisme penataan nasional sebelum seluruh database non-ASN terselesaikan.

Aliansi R2 dan R3 Indonesia mendukung penuh reformasi birokrasi, sistem merit, dan transformasi ASN nasional.

Namun, kami berharap reformasi tersebut juga menghadirkan keadilan bagi tenaga PPPK Paruh Waktu dan non-ASN yang telah mengabdi selama bertahun-tahun dalam pelayanan publik.

"Kami percaya bahwa peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK, serta penyelesaian tenaga non-ASN kategori R2 dan R3 di database BKN, bukan hanya persoalan administrasi kepegawaian, tetapi juga bentuk penghormatan negara terhadap pengabdian, dedikasi, dan loyalitas para tenaga honorer Indonesia," tuturnya.

Faisol berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkret demi terwujudnya keadilan dan kepastian status bagi seluruh honorer R2 dan R3 di Indonesia.

"Lega rasanya bisa menyerahkan suratnya dan diambil Bapak Presiden. Ini semata-mata ikhtiar saya untuk perjuangan nasib rekan-rekan R2 R3. Mudah-mudahan disetujui Bapak Presiden," kata Faisol Mahardika.(esy/jpnn)