Tata Ulang Jantung Jakarta: Ambisi 'Sulap' GBK dan Hotel Sultan Jadi Ikon Dunia

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, pemerintah mulai mengarahkan optimalisasi aset negara sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu proyek yang kini menjadi sorotan adalah rencana transformasi Hotel Sultan yang merupakan bagian dari kawasan Gelora Bung Karno (GBK) seluas sekitar 200 hektare menjadi kawasan terpadu berstandar dunia.

Ambisi tersebut tidak sekadar menyangkut penataan fisik kawasan olahraga nasional, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana modernisasi aset publik dapat menciptakan nilai ekonomi baru tanpa mengorbankan fungsi sosial yang selama puluhan tahun melekat pada GBK. 

Kawasan Gelora Bung Karno selama ini bukan sekadar kompleks olahraga. Bagi Jakarta, GBK telah menjelma menjadi ruang publik, pusat aktivitas olahraga masyarakat, lokasi penyelenggaraan konser, arena diplomasi internasional, hingga salah satu ruang terbuka hijau paling strategis di pusat ibu kota.

Kini, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah menyiapkan transformasi besar-besaran kawasan tersebut. Di saat bersamaan, sengketa panjang Hotel Sultan yang memasuki fase eksekusi membuka jalan bagi desain ulang kawasan secara menyeluruh.

Transformasi tersebut menjanjikan lahirnya sentra ekonomi baru di Jakarta. Namun, berbagai kalangan mengingatkan bahwa keberhasilan proyek tidak semata diukur dari megahnya bangunan atau besarnya investasi, melainkan dari kemampuan menjaga keseimbangan antara fungsi komersial dan kepentingan publik.

Membangun Ikon Baru Indonesia

Pemerintah tampaknya ingin menempatkan kawasan GBK setara dengan berbagai distrik olahraga dan hiburan kelas dunia seperti Marina Bay di Singapura, Olympic Park di London, atau Sydney Olympic Park di Australia.

Chief Executive Officer BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan transformasi kawasan secara komprehensif.

"Rencananya itu akan dijadikan ikon baru di Indonesia. Yang nanti akan diubah secara komprehensif, tidak hanya di daerah GBK ini tapi juga secara keseluruhan akan didesain ulang, termasuk lapangan golf sampai juga dengan area GBK yang kurang lebih itu luasnya 200 hektar," ujar Rosan saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan.

Pernyataan tersebut menandai perubahan paradigma pengelolaan aset negara. Selama ini, aset publik cenderung diposisikan sebagai fasilitas pelayanan semata. Kini, pemerintah mulai melihat aset negara sebagai instrumen penciptaan nilai ekonomi.

Menurut Kementerian Keuangan, nilai aset negara yang dikelola pemerintah pusat mencapai lebih dari Rp13.000 triliun. Sebagian besar aset tersebut selama bertahun-tahun dinilai belum optimal menghasilkan manfaat ekonomi.

Dalam konteks itu, kawasan GBK memiliki posisi yang sangat strategis. Lokasinya berada di pusat bisnis Jakarta, terhubung langsung dengan MRT, dikelilingi kawasan perkantoran premium Sudirman-Thamrin, serta memiliki akses transportasi massal yang relatif lengkap.

Rosan bahkan mengisyaratkan bahwa bangunan Hotel Sultan berpotensi tidak lagi menjadi bagian dari lanskap lama kawasan.

"Pada saat ini mungkin saya belum bisa mengatakan, tapi rencana itu akan dijadikan suatu kawasan baru. Eventually iya," kata Rosan saat ditanya apakah Hotel Sultan akan dirobohkan.

Kendati demikian, Rosan memastikan fungsi akomodasi tetap dipertahankan.

"Di antaranya pastinya ada hotel juga. Dan tidak satu mungkin, tetapi pesan Bapak Presiden ini dijadikan ikon baru untuk Indonesia sehingga perencanaannya harus dilakukan secara komprehensif dan memberikan dampak yang nyata kepada perekonomian dan juga yang paling penting kepada rakyat Indonesia."

Pemerintah juga membuka peluang keterlibatan entitas BUMN pariwisata dalam pengelolaan kawasan.

"Kalau kita kan punya InJourney, kita punya yang namanya Meru [The Meru Hotel]. Nanti kalau ini semua sudah selesai semua di Mensetneg, tentunya pengelolaannya kita akan pakai bisa InJourney, Meru," ujar Rosan.

Keterlibatan InJourney menunjukkan bahwa pemerintah kemungkinan akan mengintegrasikan GBK dengan strategi pengembangan sport tourism, MICE, dan industri pariwisata nasional.

Data Kementerian Pariwisata menunjukkan devisa sektor pariwisata pada kuartal I/2026 mencapai US$4,05 miliar atau tumbuh 6,3% secara tahunan. Sementara rata-rata belanja wisatawan asing meningkat menjadi US$1.345,61 per kunjungan.

Peningkatan kualitas belanja wisatawan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mulai memperkuat infrastruktur pendukung event dan pariwisata premium.

Rosan menegaskan seluruh fasilitas akan ditingkatkan menjadi standar internasional.

"Semuanya akan kita tingkatkan, kita sempurnakan menjadi standar internasional atau world class standard sehingga ini juga bisa memberikan satu sentral ekonomi baru di Jakarta," imbuhanya.

Jika terealisasi, proyek ini berpotensi menjadi salah satu transformasi kawasan publik terbesar di Indonesia sejak revitalisasi kompleks Senayan menjelang Asian Games 2018.

Transisi Hotel Sultan dan Tantangan Sosial

Di balik ambisi besar tersebut, terdapat dimensi sosial yang tidak dapat diabaikan, yakni nasib ribuan pekerja yang selama ini menggantungkan hidup pada operasional Hotel Sultan.

Pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) memastikan proses transisi dilakukan dengan pendekatan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah tengah memetakan status para pekerja.

"Ya tentu akan dipilah-pilah, kan ada pegawai tetap, ada pegawai harian, kemudian mereka selama ini menjadi pegawai di bidang apa. Nah, nanti pengurus GBK-lah yang akan memfasilitasi mereka untuk bisa diberdayakan kembali," ujar Juri.

Saat ini, proses pengosongan Hotel Sultan masih berlangsung mengingat pengadilan telah memberikan waktu selama 30 hari untuk melakukan tindakan tersebut.

Proses tersebut berlangsung setelah pemerintah melakukan eksekusi kawasan pada 18 Juni 2026 dengan melibatkan sebanyak 3.161 personel gabungan TNI-Polri dan unsur terkait.

Di tengah proses itu, PPKGBK membuka posko pendataan pekerja. Pada hari pertama, sebanyak 102 pekerja eks Hotel Sultan melaporkan diri.

Dari total laporan, sebanyak 59 orang merupakan pekerja harian, 21 orang berstatus karyawan kontrak, 18 orang pekerja temporer, dua orang tenaga lepas, dan hanya dua orang yang berstatus karyawan tetap.

Komposisi tersebut menggambarkan karakter industri perhotelan Indonesia yang didominasi hubungan kerja nonpermanen. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sektor akomodasi dan makanan-minuman merupakan salah satu sektor dengan tingkat pekerja informal relatif tinggi.

Oleh karena itu, proses transisi aset negara seperti Hotel Sultan tidak hanya menyangkut aspek hukum pertanahan, tetapi juga persoalan perlindungan ketenagakerjaan.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi A. Kusumo menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bertindak profesional alam proses transisi berlangsung.

"PPKGBK akan bertindak secara profesional dan manusiawi dalam proses transisi pengelolaan Hotel Sultan dan apartemennya. Kami ingin memastikan para pekerja didata dengan benar," katanya.

Dalam berbagai pengalaman internasional, proyek redevelopement kawasan perkotaan sering kali menimbulkan konsekuensi sosial berupa hilangnya pekerjaan jangka pendek. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi GBK juga akan diukur dari kemampuan pemerintah menciptakan lapangan kerja baru yang lebih berkualitas dibandingkan sebelumnya.