Pantau - Sejumlah akademisi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta menilai paparan Presiden Prabowo Subianto dalam Sarasehan Kebangsaan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (26/6), memberikan pemahaman mengenai berbagai aliran dalam bernegara sekaligus arah pembangunan nasional.
Akademisi Soroti Paparan PresidenRektor UPN Veteran Yogyakarta Mohammad Irhas Effendi mengatakan pemaparan Presiden memberikan gambaran yang komprehensif mengenai berbagai pendekatan dalam penyelenggaraan negara.
Ia mengungkapkan, "Penjelasan Presiden mengenai ideologi, ekonomi, hingga realisme memberikan pemahaman bahwa setiap negara memiliki pendekatan dan karakteristik yang berbeda dalam menjalankan pemerintahan."
Irhas berharap Indonesia mampu mengadopsi nilai-nilai terbaik dari berbagai pendekatan tersebut guna memperkuat pembangunan nasional.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat agar gagasan pembangunan dapat diimplementasikan secara efektif.
Sarasehan Kebangsaan bertema "Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia" digelar bersamaan dengan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 yang diikuti sekitar 2.600 rektor, dekan, dan dosen dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia.
Dorong Kontribusi Perguruan TinggiWakil Rektor UPN Veteran Yogyakarta Sutarto menilai pesan utama yang disampaikan Presiden adalah komitmen untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri secara ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sutarto berharap Presiden terus mengawal seluruh komponen bangsa dalam menghadapi tantangan pembangunan sekaligus mewujudkan target Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Ketua Migas Center UPN Veteran Yogyakarta Sayoga Heru menilai paparan Presiden memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai arah pembangunan ekonomi nasional.
Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar perguruan tinggi dapat menerjemahkan visi pembangunan ke dalam kontribusi nyata sesuai bidang keilmuan masing-masing guna mendukung kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional.
