KASUS korupsi yang terungkap di Badan Gizi Nasional bukan sekadar perkara penyalahgunaan anggaran oleh beberapa pejabat.
Di balik kasus ini tersingkap sesuatu yang jauh lebih penting, yakni bagaimana program kesejahteraan rakyat yang bernilai sangat besar dapat berubah menjadi arena perebutan rente oleh berbagai kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan.
Karena itu, skandal ini tidak cukup dibaca sebagai persoalan individu. Yang sedang dipertontonkan kepada publik adalah cara kerja sistem.
Sistem yang memungkinkan proyek negara menjadi sumber keuntungan ekonomi dan politik bagi kelompok tertentu.
Dalam konteks ini, kasus BGN bukanlah penyimpangan dari sistem, melainkan cermin bagaimana sistem tersebut bekerja.
Penetapan sejumlah tersangka oleh Kejaksaan Agung memang menjadi langkah penting dalam penegakan hukum. Namun, yang jauh lebih penting adalah membaca apa yang sebenarnya sedang dibongkar oleh kasus ini.
Yang terbuka bukan hanya dugaan tindak pidana korupsi, melainkan mekanisme bagaimana kekuasaan dapat digunakan untuk mengakses sumber daya negara yang sangat besar.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang menyerap anggaran dalam jumlah luar biasa besar.
Tujuannya sangat mulia. Negara ingin memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang cukup sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia di masa depan.
Baca juga: Di Balik Protes Pengusaha MBG: Keuntungan Bisnis di atas Kepentingan Nasional
Namun, sejarah pembangunan di Indonesia menunjukkan bahwa niat baik tidak selalu menghasilkan tata kelola yang baik. Ketika anggaran besar bertemu dengan lemahnya pengawasan, ruang bagi praktik rente hampir selalu terbuka.
Kasus BGN menjadi pengingat bahwa ancaman terbesar terhadap program publik sering kali bukan berasal dari tujuan program itu sendiri, melainkan dari pihak-pihak yang melihat program tersebut sebagai peluang untuk memperoleh keuntungan.
Program Kesejahteraan Jadi Arena Perebutan RenteApa yang terungkap dalam penyidikan sejauh ini memperlihatkan gejala yang mengkhawatirkan.
Dugaan pengaturan pengadaan, konflik kepentingan, penunjukan mitra yang memiliki kedekatan dengan pengambil keputusan, hingga praktik jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menunjukkan bahwa sebagian pihak memandang program ini bukan semata sebagai instrumen pelayanan publik.
Program yang seharusnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia justru berpotensi diperlakukan sebagai komoditas ekonomi dan politik.
Nilai proyek yang sangat besar membuat berbagai kelompok berkepentingan berlomba-lomba memperoleh akses terhadap pelaksanaannya.
Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Ketika proyek kesejahteraan rakyat berubah menjadi objek perebutan berbagai kelompok kepentingan, maka orientasi pelayanan publik perlahan bergeser menjadi orientasi keuntungan.
Akibatnya, kualitas program bukan lagi menjadi prioritas utama. Yang lebih penting adalah siapa yang memperoleh akses dan siapa yang mendapatkan bagian dari proyek tersebut.
Dalam kondisi seperti itu, niat baik yang melandasi program ini dengan mudah dapat dicurigai sebagai instrumen yang dimanfaatkan untuk melegitimasi kepentingan kelompok tertentu.
Program kesejahteraan tetap berjalan dan publik tetap melihat manfaatnya. Namun, pada saat yang sama, di belakang layar berlangsung perebutan sumber daya negara yang nilainya sangat besar.
Fenomena semacam ini bukan sesuatu yang baru dalam politik Indonesia. Berbagai proyek pembangunan, bantuan sosial, hingga program strategis nasional pada masa lalu menunjukkan pola serupa.
Ketika pengawasan tidak mampu mengimbangi besarnya anggaran, maka proyek negara sering kali berubah menjadi lahan rente yang menguntungkan bagi mereka yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Baca juga: BGN Berbenah, Pengusaha MBG Protes: Siapa yang Sebenarnya Kelaparan?
Karena itu, persoalan utama dalam kasus MBG bukan hanya soal pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu tertentu. Persoalan lebih mendasar adalah mengapa sistem tata kelola yang dibangun memungkinkan praktik-praktik semacam itu tumbuh dan berkembang.
