Pantau - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama dinas yang membidangi peternakan se-Pulau Jawa memperkuat data perunggasan nasional untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran, menjaga stabilitas usaha peternak, serta menyeimbangkan pasokan dan harga unggas di tengah penurunan harga ayam hidup dan telur ayam ras.
Kementan Cari Solusi Atasi Penurunan Harga UnggasDirektur Perbibitan dan Produksi Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Hary Suhada mengatakan pemerintah bersama dinas peternakan di Pulau Jawa memperkuat langkah pengendalian penurunan harga ayam hidup (livebird) dan telur ayam ras yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
"Kami bersama dinas yang membidangi fungsi peternakan se-Pulau Jawa memperkuat langkah pengendalian penurunan harga ayam hidup (livebird) dan telur ayam ras di tingkat peternak yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir," ungkapnya.
Hary menjelaskan penurunan harga dipengaruhi pasokan yang lebih tinggi dibandingkan kemampuan serap pasar sehingga harga di sejumlah wilayah berada di bawah biaya pokok produksi peternak.
"Maka kami sudah mengundang seluruh dinas yang membidangi peternakan di Pulau Jawa untuk bersama-sama mencari solusi," ujarnya.
Ia menegaskan persoalan tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan yang ditempuh berjalan efektif.
Pemerintah juga telah melakukan berbagai langkah, seperti mendorong penyerapan livebird dan telur, mengendalikan produksi bibit ayam day old chick (DOC) final stock (FS) broiler, serta mengimbau afkir ayam petelur berumur lebih dari 90 minggu.
"Serta berbagai penyesuaian kebijakan guna menciptakan rantai usaha perunggasan yang lebih sehat dan berkelanjutan," katanya.
Penguatan Data Jadi Dasar KebijakanHary menekankan pentingnya data perunggasan yang akurat dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional.
"Kami berharap terdapat data yang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, kami membutuhkan keterlibatan aktif dinas-dinas terkait untuk bersama-sama menyusun mekanisme dan langkah teknis dalam memperoleh data perunggasan yang akurat," ungkapnya.
Ia menjelaskan koordinasi tahap awal difokuskan di Pulau Jawa karena sekitar 63 persen pasokan daging ayam dan telur nasional berasal dari wilayah tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Nasir menyatakan pemerintah daerah mendukung kebijakan pemerintah pusat, termasuk tidak menerbitkan izin usaha baru di sektor perunggasan sambil memperkuat dialog dengan pelaku usaha dan peternak.
"Kami berkomitmen menegakkan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk sementara, kami tidak mengeluarkan izin usaha baru di sektor perunggasan. Selain itu, Gubernur Banten juga telah mengundang para pelaku usaha dan peternak untuk berdiskusi mencari solusi atas kondisi pasar yang sedang terjadi," ujarnya.
Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Indyah Aryani mengatakan peternak saat ini menghadapi penurunan harga jual ayam dan telur, kewajiban kredit perbankan, serta kenaikan biaya produksi.
"Permasalahan perunggasan saat ini cukup kompleks. Peternak tidak hanya menghadapi penurunan harga jual ayam dan telur, tetapi juga masih harus menanggung kewajiban kredit perbankan, sementara biaya produksi, termasuk pakan, juga mengalami kenaikan," katanya.
Ia menambahkan pemerintah daerah telah mengimbau aparatur sipil negara meningkatkan konsumsi telur dan mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyerap hasil produksi peternak untuk membantu menjaga keseimbangan pasar.
