jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta pemerintah mencabut rencana pelibatan taruna Akademi Militer (Akmil), untuk mendidik pelajar di Sekolah Rakyat.
"Pemerintah harus segera meninjau ulang dan membatalkan rencana ini," kata Usman melalui keterangan persnya, Sabtu (27/6).
BACA JUGA: Seorang Taruna Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Meninggal Dunia
Dia menuturkan pelajar di Sekolah Rakyat seharusnya difokuskan untuk mempelajari nilai HAM dan penguatan identitas sebagai masyarakat sipil yang bermartabat.
"Bukan mereduksinya dengan menggunakan pendekatan pendidikan militer," ujar Usman.
BACA JUGA: Turun ke Desa, Taruna Akmil Bangun Infrastruktur Layanan Digital
Dia mengatakan rencana pelibatan taruna Akmil mendidik pelajar di Sekoah Rakyat menjadi bukti meluasnya militerisasi ruang sipil di Indonesia.
Menurut Usman, pemerintah terkesan tutup mata terhadap kritik kebijakan pelibatan tentara ke program negara di luar urusan pertahanan.
BACA JUGA: Perluas Akses Pendidikan, Pemerintah Integrasikan Sekolah Rakyat, Sekolah Negeri, Sekolah Garuda
Dia juga menilai rencana taruna Akmil mendidik pelajar di Sekolah Rakyat, menjadi tanda pemerintah tak belajar dari tragedi meninggalnya warga sipil saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil).
Diketahui, lima calon manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil.
"Jelas pemerintah tidak belajar," katanya.
Usman mengingatkan ruang pendidikan sipil seharusnya netral dan menjadi tempat anak didik mengembangkan potensi penalaran dan berpikir kritis.
"Ruang kelas harus bebas dari intervensi militer. Dalih pembentukan karakter dan kedisiplinan anak bukanlah alasan untuk memberikan jalan bagi militer masuk ke ranah pendidikan sipil," ujar dia.
Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) meminta 1.000 taruna Akmil dilibatkan mendidik pelajar di Sekolah Rakyat.
Akademi TNI sudah menyanggupi. Mereka bakal mengirim taruna tingkat satu dan dua untuk membantu Kemensos.
Informasi tersebut terungkap dalam pertemuan antara Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono bersama Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI Letjen TNI R. Sidiharta Wisnu Graha, Kepala Staf Teritorial Letjen TNI Bambang Trisnohadi, dan Direktur Pendidikan Akademi TNI Brigjen TNI Ari Novian di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/6).
”Nanti setelah ada skema ya antara Mabes TNI dengan Kemensos, di bawah Kemhan, itu nanti rencananya di setiap Sekolah Rakyat akan ada 5 taruna, 5 taruna yang akan membimbing, baik siswa maupun guru-gurunya dalam masalah kerapian,” terang Agus Jabo dalam keterangan resmi yang dikutip pada Jumat (26/6).
Menurut Agus Jabo, kerapian menjadi salah satu hal yang mendapat atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Kemensos pun menggandeng TNI yang sudah dinilai andal membentuk karakter generasi muda.
”Sejak awal Pak Menteri (Menteri Sosial Saifullah Yusuf, red) itu justru untuk mendisiplinkan dari habitat lama ke habitat baru di Sekolah Rakyat itu memang butuh pembinaan dan sejak awal kami sudah minta sebetulnya ke TNI-Polri untuk ikut terlibat dalam proses pembinaan itu,” kata Agus Jabo. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Tegaskan Sekolah Rakyat untuk Warga Miskin dan Kurang Berdaya
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
