Hsiao Bi-khim mengatakan Taiwan harus memperkuat pertahanannya terhadap perang kognitif, campur tangan politik, dan tekanan otoriter dari Beijing, sembari tetap berpegang teguh pada supremasi hukum, kebebasan, dan demokrasi.
ETIndonesia.com Wakil Presiden Taiwan, Hsiao Bi-khim, mengatakan Taiwan tidak akan membiarkan Partai Komunis Tiongkok (PKT) menentukan identitasnya. Ia memperingatkan bahwa meningkatnya penggunaan perang kognitif, campur tangan politik, dan berbagai taktik pemaksaan oleh Beijing menjadi tantangan yang semakin besar bagi masyarakat demokratis di kawasan Indo-Pasifik.
Hsiao menyampaikan pernyataan tersebut dalam wawancara pada 22 Juni 2026 dengan Jan Jekielek, host “American Thought Leaders” dari The Epoch Times. Kantor Kepresidenan Taiwan mengatakan wawancara itu membahas hubungan lintas Selat Taiwan, hubungan Taiwan–Amerika Serikat, pertahanan nasional, pembangunan ekonomi, ketahanan masyarakat, diplomasi, dan prospek masa depan Taiwan.
Sejak berdiri pada 1949, Taiwan beroperasi sebagai entitas politik yang secara de facto merdeka, dengan pemerintahan yang dipilih secara demokratis, militer sendiri, dan hubungan luar negeri tersendiri. Namun Beijing mengklaim pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tersebut sebagai provinsi yang memisahkan diri dan merupakan bagian sah dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Karena itu, PKT berulang kali menyatakan bahwa “penyatuan kembali” merupakan tujuan akhirnya, bahkan menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer tidak akan dikesampingkan jika dianggap perlu.
Membela Identitas dan Demokrasi TaiwanKetika ditanya mengenai cap yang diberikan Beijing kepadanya sebagai “separatis kemerdekaan Taiwan garis keras”, Hsiao mengatakan label tersebut mencerminkan upaya PKT untuk mengintimidasi dan membungkam keterlibatan internasional Taiwan.
Ia mengatakan Tiongkok menjatuhkan sanksi terhadap dirinya sebagian karena kerja samanya dengan warga dan lembaga Amerika Serikat. Namun, menurutnya, tekanan semacam itu tidak akan mengubah arah Taiwan.
“Kami sama sekali tidak akan membiarkan Partai Komunis Tiongkok menentukan siapa kami,” kata Hsiao.
Wakil Presiden Taiwan Hsiao Bi-khim saat menjalani wawancara dengan Jan Jekielek, pembawa acara program “American Thought Leaders” dari The Epoch Times. (Foto: Kantor Kepresidenan Taiwan)Hsiao mengatakan tujuan dari taktik Beijing adalah mengancam, mengintimidasi, dan menghambat upaya Taiwan di panggung internasional. Namun seperti banyak pihak lain yang juga dikenai sanksi oleh PKT, ia menegaskan tidak akan membiarkan langkah tersebut menggoyahkan dirinya.
Ia menambahkan bahwa sanksi tidak akan menghentikannya untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan, termasuk melindungi negara, membela Taiwan, menjaga nilai-nilai yang dianut masyarakat Taiwan, serta bekerja sama erat dengan mitra internasional guna mempertahankan kepentingan bersama, yakni perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan.
Hsiao juga mencatat bahwa semakin banyak individu dan perusahaan yang masuk dalam daftar sanksi Beijing. Namun ia mengatakan dirinya tidak memiliki kepentingan bisnis pribadi di Tiongkok sehingga banyak pihak yang dikenai sanksi mampu menghadapi langkah tersebut dengan tenang.
Melawan Perang KognitifHsiao mengatakan Taiwan menghabiskan banyak waktunya dalam posisi bertahan karena taktik Tiongkok yang semakin agresif, termasuk perang kognitif, perang psikologis, perang politik, perang hukum, serta campur tangan dalam kehidupan sosial dan politik Taiwan.
Menurutnya, tantangan tersebut menjadi semakin serius, terutama di era kecerdasan buatan (AI), ketika disinformasi dan narasi palsu dapat menyebar lebih cepat dan lebih kuat.
Karena itu, kata Hsiao, membangun mekanisme pertahanan internal menjadi sangat penting bagi Taiwan.
Ia menegaskan bahwa fondasi terpenting Taiwan adalah identitas dan nilai-nilai intinya. Menjunjung tinggi supremasi hukum, hak-hak dasar, kebebasan, dan institusi demokratis, menurutnya, bukan hanya penting untuk pertahanan diri, tetapi juga untuk menjadikan Taiwan sebagai tempat yang menarik bagi mitra-mitra yang memiliki nilai serupa untuk menjalin kerja sama.
Ketika ditanya apakah Taiwan bekerja sama dengan badan intelijen negara lain, Hsiao menolak membahas operasi intelijen maupun kerja sama intelijen dengan negara-negara lain.
Namun, ia mengatakan banyak negara demokrasi menghadapi ancaman serupa dari rezim otoriter dan berbagai bentuk manipulasi politik yang mereka lakukan.
Menurutnya, terdapat banyak peluang bagi kelompok masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah (LSM), pemerintah, dan mitra demokratis untuk saling bertukar pengalaman serta membahas cara menghadapi ancaman tersebut.
Supremasi Hukum sebagai FondasiHsiao juga menyinggung posisi Taiwan sebagai pusat teknologi global dan peringkatnya yang tinggi dalam kebebasan ekonomi.
Ia menyampaikan apresiasi kepada lembaga-lembaga seperti Heritage Foundation yang mengakui Taiwan sebagai salah satu benteng kebebasan ekonomi. Menurutnya, kebebasan telah memungkinkan masyarakat Taiwan membangun ekonomi yang tangguh melalui kerja keras dan inovasi.
Hsiao mengatakan ekonomi Taiwan tumbuh lebih dari 8 persen tahun lalu dan lebih dari 14 persen pada kuartal pertama tahun ini. Pertumbuhan tersebut sebagian didorong oleh tingginya permintaan global terhadap kecerdasan buatan dan teknologi-teknologi penting lainnya.
Namun, ia menekankan bahwa keberlanjutan ekonomi jangka panjang bergantung pada supremasi hukum dan kebebasan.
Menurutnya, seluruh upaya Taiwan untuk memperkuat diri ditujukan untuk mencegah invasi dan menjaga perdamaian.
“Kami percaya bahwa perdamaian lahir dari kekuatan,” kata Hsiao, seraya menambahkan bahwa Taiwan mempelajari pelajaran tersebut dari sejarah yang penuh penderitaan.
Ia mengatakan bahwa jika konflik militer dapat dicegah, maka perdamaian Taiwan, keamanan kawasan, dan kemakmuran global dapat terus berlanjut. Kemakmuran tersebut, menurutnya, sebagian besar ditopang oleh peran Taiwan dalam rantai pasokan teknologi global.
Kemitraan Taiwan–Amerika SerikatHsiao menggambarkan hubungan Taiwan–Amerika Serikat sebagai salah satu kemitraan paling penting di dunia saat ini.
Meski kedua pihak tidak memiliki hubungan diplomatik formal, ia mengatakan kemitraan tersebut tetap sangat kuat, didukung oleh dukungan bipartisan di Kongres AS dan diperkuat oleh berbagai generasi pemerintahan di kedua belah pihak.
Menurutnya, kemitraan itu bertumpu pada dua pilar utama, yaitu keamanan dan perdagangan.
Di bidang keamanan, Hsiao mengatakan hubungan tersebut membantu menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan di tengah perubahan geopolitik yang cepat serta sikap Tiongkok yang semakin agresif.
Ia mengatakan bahwa mempertahankan status quo tetap menjadi titik temu terbesar di antara para pemangku kepentingan kawasan.
Menurut Hsiao, Beijing terus mengancam Taiwan dan tidak menyembunyikan ambisinya untuk mencaplok serta mengendalikan pulau tersebut.
Bagi Taiwan, mempertahankan status quo juga berarti menghadapi berbagai realitas internasional yang sulit. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut telah memungkinkan kawasan Indo-Pasifik menikmati puluhan tahun perdamaian, stabilitas, pertumbuhan, dan kemakmuran.
Di bidang perdagangan, Hsiao mengatakan Taiwan dan Amerika Serikat membentuk ekosistem ekonomi bersama, khususnya di sektor teknologi.
Perusahaan-perusahaan Taiwan menangani sebagian besar pekerjaan manufaktur dan produksi yang kompleks, sementara perusahaan-perusahaan Amerika Serikat memperoleh manfaat dari inovasi teknologi.
Menurutnya, Taiwan dapat mendukung prioritas Amerika Serikat seperti reindustrialisasi dan kepemimpinan dalam bidang kecerdasan buatan melalui investasi dan kegiatan manufaktur di Amerika Serikat, termasuk melalui investasi besar-besaran di sektor semikonduktor di negara bagian Arizona.
Hsiao juga menyerukan lebih banyak instrumen kebijakan untuk memajukan perdagangan bilateral, termasuk undang-undang guna menghindari pajak berganda.
Ia memuji dialog ekonomi Taiwan–Amerika Serikat yang terus berlangsung mengenai keamanan rantai pasokan, keamanan energi, dan ketahanan ekonomi.
Hsiao menambahkan bahwa Taiwan berharap dapat terus memperdalam kemitraannya dengan Amerika Serikat sehingga kedua masyarakat dapat terus membangun kemakmuran berdasarkan nilai-nilai bersama, inovasi, dan kerja keras.
Sumber : Visiontimes.com
