jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
Namun, menurutnya, masyarakat juga berhak mengetahui rekam jejak pihak yang menyampaikan kritik agar dapat menilai secara utuh kredibilitasnya.
BACA JUGA: Pengamat Nilai Demonstrasi Jadi Indikator Pemerintahan Prabowo Tak Antikritik
Pernyataan tersebut disampaikan Muslim Arbi menanggapi kritik yang dilontarkan Syukur Mandar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kritik kepada pemerintah Prabowo adalah sesuatu yang lumrah dalam demokrasi. Namun, masyarakat juga perlu mengetahui track record orang-orang yang mengkritik pemerintahan Prabowo," ujar Muslim Arbi kepada wartawan, Sabtu (27/6).
BACA JUGA: GCP Ajak Sukarelawan Perkuat Konsolidasi untuk Kawal Pemerintahan Prabowo
Menurut Muslim, setiap tokoh yang aktif mengkritik pemerintah juga harus siap dinilai berdasarkan rekam jejaknya. Ia menilai hal tersebut merupakan bagian dari transparansi dalam ruang publik.
"Harusnya Syukur Mandar bercermin terlebih dahulu sebelum mengkritik pemerintahan Prabowo," katanya.
BACA JUGA: Pemerintahan Prabowo Jadi Beli 24 Jet Tempur Rafale?
Muslim kemudian menyinggung perkara hukum yang pernah dikaitkan dengan Syukur Mandar. Dia merujuk pada pemberitaan yang menyebutkan bahwa pada Maret 2017, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara menetapkan Syukur Mandar sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana sebesar Rp1 miliar.
Menurut Muslim, dalam perkara tersebut penyidik menerapkan Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP tentang dugaan penipuan dan penggelapan.
Kasus itu bermula ketika Syukur Mandar menjabat Direktur Utama PT Haliyora Faisayang pada 2015 dan dilaporkan ke Polda Maluku Utara oleh Direktur Utama PT Sanbay Perkasa, Muhammad Hasan Bay, pada 23 Desember 2016.
"Jangan sampai masyarakat hanya menerima narasi kritik tanpa mengetahui latar belakang orang yang menyampaikan kritik tersebut. Publik berhak menilai secara objektif," ujarnya.
Muslim menegaskan dirinya tidak mempersoalkan kritik terhadap pemerintah karena hal itu merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi.
Namun, menurutnya, kritik akan memiliki bobot moral yang lebih kuat apabila disampaikan oleh figur yang memiliki rekam jejak yang baik.
Karena itu, ia berharap masyarakat tidak hanya memperhatikan substansi kritik, tetapi juga mempertimbangkan integritas, konsistensi, dan rekam jejak pihak yang menyampaikannya agar diskursus publik berlangsung secara sehat dan berimbang. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh
