PRESIDEN RI ke-7, Joko Widodo, akhirnya benar-benar menepati janjinya untuk turun gunung ke tengah-tengah rakyat.
Pada 26–28 Juni 2026, Jokowi memulai safari politik perdananya pasca-purnatugas dengan mengunjungi Provinsi Lampung, lengkap dengan kemeja dan topi berlogo Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Mesuji dan Tulang Bawang, mengikuti kirab budaya, hingga menerima gelar adat kehormatan “Baginda Pemuka Bangsa” dari lima kerajaan adat Lampung (Kompas.com, 27/6/2026).
Jokowi tampak percaya diri bahwa rakyat akan menyambutnya dengan hangat. Kesediaannya terjun hingga ke tingkat kecamatan di seluruh Indonesia, seperti pernah ia tegaskan saat Rakernas PSI di Makassar, 31 Januari 2026, dan diulang dalam Kongres PSI di Solo, bahwa ia masih sanggup mendatangi 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan sekitar 7.000 kecamatan (CNN Indonesia, 14/6/2026), adalah ikhtiar melanggengkan masa depan politik dinastinya.
Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden akan rapuh pada 2029 bila tidak ditopang oleh partai yang kuat.
Magnet yang Tak Selalu MenularSecara elektoral, perhitungan Jokowi tidak sesederhana sambutan meriah di lapangan. Survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Juni 2026 memang menunjukkan magnetnya masih bekerja.
Sekitar 70,2 persen responden menilai kedekatan dengan Jokowi meningkatkan citra positif PSI, dan 77,8 persen menganggap Jokowi berpengaruh pada dukungan publik terhadap partai itu.
Baca juga: Membaca Langkah Catur Politik Jokowi
Pada puncak kekuasaannya pun kepuasan publik terhadap Jokowi sempat menyentuh 76,2 persen (awal 2023) dan masih bertahan di kisaran 75 persen menjelang lengser (Indikator Politik Indonesia, Oktober 2024). Modal popularitas ini tidak kecil.
Namun, popularitas seorang tokoh tidak otomatis terkonversi menjadi suara di kotak suara. Bukti paling telak adalah kegagalan PSI menembus Senayan pada Pemilu 2024 yang hanya meraih sekitar 2,8 persen suara, di bawah ambang batas parlemen 4 persen.
Padahal saat itu Jokowi masih menjabat presiden dengan kekuasaan penuh dan PSI sudah mengusung jargon “Partainya Jokowi” dengan Kaesang Pangarep sebagai ketua umum.
Per Juni 2026, elektabilitas PSI bahkan baru di angka 1,9 persen, masih tertinggal dari PPP. Loyalitas pada figur kerap berhenti sebagai citra, dan tidak cukup kuat menggeser pilihan politik bila tidak dibarengi pelembagaan partai serta program konkret yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Di sinilah sentimen politik dinasti menjadi beban. Keterlibatan keluarga, Kaesang di kursi ketua umum, Gibran di kursi wakil presiden, menumbuhkan persepsi nepotisme yang justru menggerus simpati pemilih kritis dan kaum muda yang merindukan pembaruan.
Pengamat menilai safari Lampung sebagai investasi politik jangka panjang untuk menjaga opsi Gibran tetap hidup menuju 2029 (Tribun Lampung, 27/6/2026).
Sementara media asing seperti The Straits Times menyorot lemahnya netralitas seorang mantan presiden yang masih berpengaruh besar.
PDIP, partai yang membesarkan Jokowi dan kini telah memecatnya, bahkan menyindir manuver ini sebagai politik “sen kanan belok kiri”, mengingat ia dulu berjanji pensiun sebagai rakyat biasa di Solo.
Pilihan Lampung pun bukan kebetulan. Wilayah transmigrasi seperti Mesuji dan Tulang Bawang adalah kantong loyalitas etnis Jawa, sementara gajah (satwa khas Lampung) kini menjadi logo baru PSI.
