Jakarta: Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan pembangunan jaringan kereta logistik di Pulau Kalimantan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembangunan jaringan kereta akan ditawarkan kepada investor swasta melalui skema investasi non-APBN.
"Kita tawarkan kepada swasta untuk membangun itu (jaringan kereta api logistik di Kalimantan)," kata Dudy di Jakarta, dilansir dari Antara, Sabtu, 28 Juni 2026.
Dudy mempersilakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) berinvestasi apabila menilai pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan memiliki prospek bisnis menguntungkan dan berkelanjutan. Dia mencontohkan keberhasilan angkutan logistik kereta api di Sumatra Selatan yang dikelola PT KAI secara komersial tanpa subsidi maupun skema kewajiban pelayanan publik (PSO).
Menurut Dudy, bisnis angkutan logistik di Sumatra Selatan berkontribusi cukup besar kepada pendapatan PT KAI, sehingga menopang utama kinerja perusahaan ini dan memperkuat kemampuan dalam mempertahankan pelayanan kereta api pada berbagai rute lain, khususnya di Pulau Jawa.
Dia menjelaskan mekanisme tersebut mencerminkan prinsip bisnis yang memungkinkan terjadinya subsidi silang antarlini usaha, sehingga operasional layanan tetap berjalan secara berkelanjutan dan efisien.
Dudy mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mendorong pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan segera direalisasi sesuai kebutuhan nasional. "Oh beliau (Presiden Prabowo) mendorong kereta logistik (di Kalimantan)," kata Dudy.
Dudy mengatakan percepatan pembangunan tetap bergantung pada kesiapan investor. Sebab, pembangunan jaringan kereta api membutuhkan investasi sangat besar dan perencanaan bisnis yang matang.
"Bangun kereta kan enggak murah itu," ujar Dudy.
Ilustrasi kereta api. dok Istimewa
Pemerintah berusaha membangun 2.772 kilometer jalur kereta api di Kalimantan untuk memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi logistik di pulau ini.
“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
Pemerintah akan membentuk komite yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengakomodasi masukan. Menurut Agus, komite ini akan berperan dalam menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar selaras dengan kebutuhan Kalimantan.
Menurut Agus, Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api, padahal pulau ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk sektor mineral, yang membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi memadai. Oleh karena itu, jalur kereta api akan membuka konektivitas antarprovinsi di Kalimantan dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik.
