Grid.ID - Aksi Dedi Mulyadi minta warga desa melakukan rencana yang diusulkannya menyedot perhatian. Usut punya usut, hal itu dilakukan juga demi menopang kehidupan masyarakat itu sendiri.
Hal itu juga menegaskan Pemprov Jabar akan mendukung penguatan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) sebagai instrumen pengawasan dan pendampingan pembangunan desa.
Hal ini diusulkan Dedi Mulyadi agar desa bisa tetap menjaga tiga hal yang dikemukakan sang Gubernur Jawa Barat itu. Yakni untuk menjaga sumber energi, sumber pangan, dan sumber spiritualitas.
Pidato tersebut pun disampaikan Dedi saat kegiatan Optimalisasi Jaksa Garda Desa dalam Mendukung Program Prioritas Nasional sekaligus Pengukuhan DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Sumedang, di GOR Tadjimalela, Kamis (25/6/2026).
"Jaga sumber mata air, pohon-pohon tua, hutan, sungai, hingga muara.
Selama gunung dan laut masih ada, masyarakat desa akan tetap ada," ujar Dedi Mulyadi dikutip Grid.ID dari Kompas.com, Minggu (28/6/2026).
Lebih lanjut, Dedi mengungkap rencananya itu demi menunjukkan bahwa masyarakat desa mampu bertahan di berbagai tantangan.
Bahkan dari sejak masa kolonial hingga pendudukan Jepang. Itulah sebabnya Dedi Mulyadi ngotot untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam menjadi kunci ketahanan desa di masa depan.
Ditambah lagi, dengan menjaga 3 hal yang disampaikannya itu, Dedi berharap desa memperoleh banyak manfaat.
Termasuk pemegang saham dalam pengelolaan hasil tambang.
Menurut Dedi, transformasi pembangunan desa akan dimulai dari Jawa Barat sebagai model penguatan desa di Indonesia.
Sementara itu, melansir dari TribunJabar.id, selain Dedi Mulyadi minta warga desa melakukan 3 hal usulannya, ia juga ingin adanya transformasi pembangunan desa akan dimulai dari Jawa Barat sebagai model penguatan desa di Indonesia.
Melansir dari TribunJabar.id, pria yang akrab disapa KDM itu mencontohkan, banyak kepala desa pada masa lalu yang mampu membangun wilayahnya meski dengan keterbatasan pendidikan, tanpa dana desa maupun honorarium seperti saat ini.
Pada kesempatan tersebut, Dedi juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
"Dengan adanya Jaksa Jaga Desa, pengawasan akan semakin kuat sehingga program-program pemerintah bisa tepat sasaran," tandas Dedi Mulyadi. (*)
Artikel Asli
