JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar Hukum Tata Negara STHI Jentera, Bivitri Susanti menanggapi kematian lima calon pengelola atau manajer Koperasi Desa (Kopdes)-Kampung Nelayan Merah Putih saat menjalani latihan dasar militer (latsarmil) dan manajerial.
Menurutnya, pelatihan dasar militer untuk calon manajer Kopdes-Kampung Nelayan dihentikan dulu, sembari melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
"Selagi evaluasi, harusnya rekrutmen dan pelatihan ini dihentikan terlebih dulu, sebelum besok kita baca tidak hanya lima, tapi enam, tujuh, delapan, dan saya tidak tahu berapa banyak," kata Bivitri dalam dialog Sapa Indonesia Malam, KompasTV, Sabtu (27/6/2026).
"Karena secara desain kebijakan ini salah, itu dulu yang harus diakui."
Baca Juga: 5 Calon Manajer Kopdes Meninggal, Pengamat: Hentikan Ini, Sebelum Nyawa Kembali Hilang
Sebab itu, ia menilai proses evaluasi terhadap pelatihan dasar militer tersebut bukan soal kelalaian, melainkan relevansi metode pembinaan bagi para calon manajer Kopdes-Kampung Nelayan.
"Kalau mau mengevaluasi, evaluasinya harusnya diarahkan kepada desain tentang bagaimana program ini harus dilaksanakan," ucapnya.
"Jadi bukan soal kelalaian, saya kira juga bukan soal Kemenkes akan ikut atau tidak. Tapi pertanyaan dasarnya adalah apa relevansi latihan militer yang sifatnya fisik terhadap calon manajer koperasi. Itu saya kira yang harus dievaluasi. Jadi evaluasi ini menyeluruh dalam konteks desain kelembagaaan Koperasi Merah Putih ini seperti apa," ujarnya.
Ia kemudian menyoroti soal para calon manajer sudah tahu dan menyetujui program latihan dasar militer tersebut.
Hal itu, menurutnya dikarenakan banyak calon pelamar harus menerima berbagai syarat yang ditetapkan, di tengah tingginya angka pengangguran di tanah air saat ini.
Penulis : Isnaya Helmi Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- pakar hukum tata negara
- Bivitri Susanti
- latihan militer
- manajer kopdes
- 5 calon manajer kopdes meninggal
