Mengapa Presiden Prabowo Sebut Tak Ganggu Pemimpin Terpilih Meski Empat Kali Kalah Pilpres?

Presiden Prabowo Subianto menilai kebersamaan dan kekompakan, terutama antarkelompok elite, merupakan kunci keberhasilan pembangunan hampir semua bangsa. Tanpa kebersamaan dan kekompakan kelompok elite, bangsa-bangsa cenderung terjebak perpecahan.

Oleh karena itu, Prabowo mengajak para guru besar dan petinggi kampus untuk kembali merenungkan persoalan kebersamaan dalam bernegara. Sebagai Presiden, ia terpilih melalui mekanisme demokrasi. Dalam posisi tersebut, idealnya seluruh kelompok masyarakat bersatu untuk membangun bangsa, termasuk pihak yang kalah dalam pemilu.

Apalagi, bangsa Indonesia sudah sepakat untuk memilih untuk menempatkan daulat rakyat di atas segalanya. ”Saya selalu berusaha dengan persuasif, saya sebagai pemimpin politik, saya dipilih secara demokratis, saya maju ke rakyat lima kali meminta mandat, empat kali tidak diberi mandat. Empat kali saya kalah, tetapi saya tidak mengganggu pemimpin yang mendapat mandat,” ujar Prabowo saat membuka Sarasehan Kebangsaan, bagian dari Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta Convention Center, Jumat (26/6/2026).

Menurut dia, semestinya tidak ada lagi perbedaan yang mengakibatkan kegaduhan di tengah masyarakat. Sebab, jika kegaduhan terus-menerus terjadi, kerja-kerja pembangunan bakal terbengkalai. Akibatnya, Indonesia akan tertinggal dari negara-negara lain.

Sebagai partai di luar koalisi pendukung pemerintah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempertanyakan mengenai pihak yang berani mengganggu Presiden Prabowo.

”Siapa yang berani mengganggu Presiden? Secara fisik, Presiden mempunyai semua perangkat untuk mengawal dan menjaga keamanannya. Secara politik, semua partai politik berada di dalam koalisi pendukung pemerintah, kecuali PDI Perjuangan, sehingga pemerintah dalam hal pengambilan keputusan pasti sangat kuat,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-P) Andreas Hugo Pareira lewat pesan singkat, Sabtu (27/6/2026).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, sederet pernyataan Presiden Prabowo itu adalah pesan spesifik kepada elite politik yang diduga mengganggu jalannya pemerintahan. Ia tak melihat pesan itu terarah bagi kalangan kritis yang belakangan ini cukup intens menyuarakan aspirasinya.

Presiden Prabowo memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang diduga memobilisasi dan mendanai rangkaian demonstrasi masyarakat. Ia mengklaim mengetahui identitas dan motif yang dibawa tidak serta-merta sejalan dengan suara publik.

Saat berpidato pada pembukaan Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026), Presiden menyinggung soal arah pembangunan yang tengah diubah oleh pemerintahannya, dari mengutamakan kepentingan pengusaha besar menjadi memprioritaskan rakyat kecil.

Di tengah proses itu, Prabowo menyadari banyak pihak yang tidak diuntungkan sehingga berupaya untuk mendelegitimasi pemerintahannya. Mereka yang terbiasa mengeruk keuntungan dari negara cenderung berusaha untuk menggagalkan langkah pemerintah.

”Hati-hati lho, saya kasih peringatan. Mereka-mereka itu saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu,” kata Prabowo.

Sehari setelah memberikan peringatan terhadap pendana demonstrasi, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Presiden menerima laporan mengenai perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (25/6/2026). Mengacu pada jadwal yang diterima Kompas, Listyo diagendakan bertemu Presiden pada pukul 14.00 WIB.

Kamis malam, melalui keterangan tertulis, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membenarkan adanya pertemuan tersebut. Teddy menjelaskan, Kapolri melaporkan perkembangan terkini mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

”Laporan tersebut mencakup kondisi kamtibmas nasional serta berbagai langkah yang terus dilakukan Polri untuk menjaga stabilitas dan mendukung kelancaran agenda pembangunan nasional,” kata Teddy.

Sejumlah kalangan menyayangkan isu demonstrasi bayaran yang bergulir deras. Beka Ulung Hapsara, aktivis yang menjabat Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Periode 2017-2022 melihat kondisi ini sebagai bentuk pemecah belah pergerakan sipil, termasuk mahasiswa. Hal tersebut juga memicu tudingan terhadap gerakan kritis oleh para pendukung kebijakan pemerintah.

”Selalu ada kelompok yang melegitimasi kebijakan pemerintah meski itu salah dan berseberangan dengan mereka yang kritis. Tentu saja kita prihatin dan marah dengan fenomena yang masih terjadi sekarang ini,” kata Beka saat dihubungi.

Namun, lanjut Beka, hal tersebut jangan sampai melemahkan daya kritis publik terhadap kebijakan pemerintah yang salah. Sementara itu, seluruh elemen masyarakat sipil sebaiknya menjauhi potensi konflik horizontal, sementara negara menikmati keterpecahan itu.

Oleh sebab itu, Beka berharap mahasiswa untuk lebih kritis. Selain itu, rencana aksi dan unjuk rasa yang dilakukan harus dilaksanakan dengan terkontrol oleh semua elemen tanpa disetir kelompok tertentu.