Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan drastis jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari semula lebih dari 1.000 perusahaan menjadi tersisa sekitar 250 perusahaan. Langkah ini diambil guna mewujudkan tata kelola perusahaan negara yang lebih efisien dan transparan.
"Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai, ya. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," kata Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Prabowo mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah gencar melakukan pembersihan dan penertiban di tubuh perusahaan pelat merah. Dari total sekitar 1.000 BUMN yang ada, saat ini pemerintah telah menutup lebih dari 200 perusahaan.
Proses perampingan ini akan terus berjalan hingga menyisakan sekitar 250 BUMN utama. Artinya, akan ada lebih dari 750 BUMN yang dilikuidasi atau ditutup dalam rangka penataan ulang ini.
"Bagaimana Pak Dony? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup," ujar Prabowo seraya bertanya langsung kepada Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria yang turut hadir.
Menurut Presiden, gemuknya jumlah BUMN selama ini memicu tingginya beban organisasi (overhead), mulai dari pembayaran gaji direksi hingga komisaris di masing-masing anak-cucu perusahaan. Ironisnya, banyak dari perusahaan tersebut yang justru tidak mendatangkan keuntungan bagi negara.
"750 Dirut, 750 direksi, kali empat atau kali lima. 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead," tegas Prabowo.
Oleh sebab itu, Prabowo meminta proses restrukturisasi ini segera diakselerasi agar dalam dua tahun ke depan, BUMN benar-benar sehat dan bekerja optimal untuk kepentingan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menanggapi usulan akademisi terkait kewajiban BUMN mengalokasikan sebagian laba untuk riset dan inovasi. Ia menyambut baik ide tersebut, namun menekankan bahwa syarat utamanya adalah perusahaan harus sehat dan menghasilkan keuntungan terlebih dahulu.
"Ini bagus usulnya. Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih Danantara, terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba," pungkasnya. (Antara)
- Mentan Amran Sulaiman Kumpulkan Rektor Indonesia Timur, Garap Inovasi Pertanian
