JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, akan memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui kolaborasi riset dengan berbagai perguruan tinggi.
Ia menyenut, melalui Center for Public Finance Research, para peneliti bekerja bersama unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat, kredibel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
BACA JUGA:Berapa Gaji Mufli Budi Ananda Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco?
Ia menambahkan, di tengah dinamika ekonomi global, Purbaya ingin fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga.
Purbaya mencatta pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I tahun 2026 mencapai 5,61 persen dengan inflasi sebesar 3,08 persen.
Mnurutnya, stabilitas tersebut didukung oleh surplus perdagangan, cadangan devisa yang memadai, pertumbuhan kredit yang tetap kuat, serta sektor manufaktur yang masih berada pada zona ekspansif.
BACA JUGA:Prabowo Agendakan Rapat Bulanan dengan Rektor dan Dosen Demi Kemajuan Indonesia
"Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adaptif, sehingga APBN mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," katanya dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia Tahun 2026 di Jakarta, Minggu 28 Juni 2026.
Ia menjelaskan reformasi fiskal terus dilaksanakan secara konsisten. Dimana, hingga Mei 2026, pendapatan negara menunjukkan peningkatan yang signifikan, sementara belanja negara dipercepat secara lebih proporsional untuk mendukung aktivitas ekonomi.
Sementara, Purbaya mengklaim defisit APBN tetap terjaga pada level yang aman sehingga kesehatan fiskal nasional tetap terpelihara.
BACA JUGA:BNI Antar 26 Talenta Muda Indonesia Tampil di Badminton Asia Junior Championships 2026
Sebagai instrumen pembangunan, APBN Tahun 2026 difokuskan untuk mendukung berbagai agenda prioritas pemerintah,
Antara lain penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, Program Makan Bergizi Gratis, pemberdayaan desa, koperasi dan UMKM, penguatan pertahanan negara, serta percepatan investasi dan perdagangan.
Berbagai program tersebut diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.
