JAKARTA, KOMPAS - Setelah digelar Yogyakarta, Konsolidasi Nasional Konferensi Republik atau Konsolnas KR diselenggarakan di Jakarta. Meski sempat terkendala, kegiatan itu menjadi ajang berbagai organisasi masyarakat sipil maupun individu dari berbagai latar belakang untuk menyusun gagasan guna perbaikan Republik Indonesia. Dalam forum tersebut didiskusikan pula platform, desain, dan kepengurusan perintis untuk Konsolnas KR di wilayah Jakarta.
Semula, kegiatan Konsolnas KR itu akan diselenggarakan di Kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta. Hingga Sabtu (27/6/2026), tidak ada perubahan dari pihak kampus. Namun, pada Sabtu malam, petugas keamanan menghentikan proses persiapan yang masih berlangsung di lokasi. Kemudian, sekitar tengah malam, panitia menerima pemberitahuan mengenai penolakan izin dari pihak UI.
Pintu ruangan boleh dikunci, tapi gagasan tidak bisa dibatasi dan ruangan ini membuktikan bahwa betapa pun kita dibatasi, tapi semangat untuk menyebarkan gagasan baik untuk republik tidak bisa dibatasi.
Meski dibatalkan secara mendadak, Konsolnas KR tetap berjalan dengan dilakukan secara daring. Sementara, bagi peserta yang sudah tiba di Salemba, mereka bisa bergabung ke sebuah kafe di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.
"Pintu ruangan boleh dikunci, tapi gagasan tidak bisa dibatasi dan ruangan ini membuktikan bahwa betapa pun kita dibatasi, tapi semangat untuk menyebarkan gagasan baik untuk republik tidak bisa dibatasi," kata Sudirman Said selaku Ketua Umum Panitia Konferensi Republik, Minggu (28/6/2026).
Sudirman menyampaikan, Konsolnas KR yang diselenggarakan di Jakarta merupakan kelanjutan kegiatan yang diadakan di Yogyakarta pada 30 Mei 2026. Di Yogyakarta, terdapat 130-an organisasi yang bergabung dengan dihadiri 600-an peserta dan 40 pembicara.
Tiga hal yang menjadi rumusan dalam Konsolnas KR di Yogyakarta adalah tuntutan agar negara mengembalikan kedaulatan masyarakat sipil dan mendesak dibangunnya formasi baru republik untuk mengembalikan kepercayaan publik. Sebab, hanya dengan bersatunya masyarakat sipil, republik ini dapat diselamatkan.
"Masyarakat sipil sudah bertahun-tahun lamanya terus menyuarakan perbaikan dengan berbagai cara, dari menulis paper, membuat forum publik, sebagian berdemonstrasi, sebagian bertemu pengambil kebijakan. Pada akhirnya wacana tidak cukup, harus dimulai penataan langkah-langkah ke depan. Semoga kita bisa bersepakat supaya gerakan ini bisa lebih terorganisir," tutur Sudirman.
Jaleswari Pramodhawardani yang juga merupakan panitia Konsolnas KR mengatakan, kegiatan di Jakarta tersebut merupakan kelanjutan kegiatan di Yogyakarta menuju rencana aksi, yakni dari pertemuan menjadi gerakan. Untuk itu, dalam kegiatan itu didiskusikan mengenai platform, desain, serta pengurus.
Jaleswari juga memaparkan persoalan Indonesia saat ini, mulai dari fondasi republik yang terdiri dari politik, partai politik, dan pers, serta mengenai warga, hak dan tanah yang belum damai. Persoalan berikutnya menyangkut fondasi ekonomi dan batas ekologis, serta mengenai keamanan negara dan kontrol demokratis.
"Hari ini saya kira kita sepakat bahwa kita sudah ada di dalam jurang. Karena kita menyepakati situasi tidak baik-baik saja, maka kita perlu menetapkan strategi apa yang disepakati bersama untuk menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja," ujar Jaleswari.
Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani, menyampaikan, hasil kajian Varieties of Democracy (V-dem) Institute mencatat, di awal reformasi, beberapa indikator untuk kebebasan berekspresi, akademik, kebebasan laki-laki dan perempuan berada pada angka 7. Skor itu bertahan sampai sekitar 2010.
Namun, angka itu kini merosot tajam. Tahun ini, rata-rata skor di semua aspek tersebut di bawah 5. Itu berarti ruang kebebasan berekspresi, kebebasan akademik dan kebebasan lainnya - termasuk untuk bicara politik - sangat sempit.
"Satu hal yang harus menjadi perhatian sekarang ini ada perasaan takut bicara politik, takut kesewenang-wenangan yang dilakukan aparatur negara, polisi, maupun tentara, juga takut terhadap apa yang mereka saksikan atas pelanggaran terhadap konstitusi yang dilakukan pejabat publik. Rasa takut ini yang harus dilawan karena kita sekarang sudah ada di dalam jurang," tutur Saiful.
Ahli hukum yang juga mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah menggarisbawahi bahwa yang diinginkan rakyat adalah negara pengurus, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pemerintah tidak sama dengan negara.
Chandra mengibaratkan sebuah negara sebagai sebuah rukun tetangga (RT). Pajak yang dibayar warga negara bukanlah kewajiban, melainkan iuran supaya negara diselenggarakan atau diurus secara benar. Bila pengurus negara atau pengurus RT mengelola dengan serampangan, maka warga berhak meminta transparansi kepada ketua RT.
"Jangan bilang negara hadir. Dia bukan negara. Dia adalah pengurus negara. Dengan begitu, maka sebenarnya yang berdaulat adalah rakyat, maka rakyat seharusnya bisa menyuruh-nyuruh penyelenggara negara atau pengurus rakyat," terang Chandra.
Pada kesempatan itu, aktivis yang juga sutradara film Dhandy Dwi Laksono mengaku telah menunggu forum konsolidasi semacam itu sejak era pemerintahan Joko Widodo. Dalam forum tersebut, penting bagi masing-masing pihak untuk mulai menghilangkan rasa curiga atau sungkan sebagai fondasi untuk membangun aliansi politik tanpa basis prasangka.
Berangkat dari sejarah bangsa yang pernah menjatuhkan Soeharto dari pucuk kekuasaan, maka semua pihak mesti optimistis bahwa momentum semacam itu pernah dimiliki. Salah satu yang mesti mulai dilakukan adalah demitologi atau desakralisasi pengurus rakyat.
Masih dari pengalaman tahun 1998, kata Dhandy, semua pihak mesti belajar bahwa memiliki momentum dan massa tidak cukup, tapi harus dilengkapi dengan aktor. Sementara dalam reformasi tahun 1998, ada aktor-aktor lain yang kemudian membajak sistem melalui reformasi.
Dhandy juga mengajak untuk mengecek sumber kekuatan politik, yakni kekuasaan, jabatan, massa, otoritas agama, dan uang. "Mungkin gerakan massa bisa menguasai momentum, tapi untuk ruling jelas kita perlu pengorganisasian," ujar Dhandy.
Dalam sesi diskusi, akademisi Yanuar Nugroho menjadi pemantik untuk mengarahkan forum pada pembicaraan mengenai platform, desain, dan kepengurusan Konsolnas KR. Dari masukan berbagai pihak, akhirnya disepakati bahwa platform Konsolnas KR adalah jejaring.
Konsolnas KR akan terdiri dari berbagai lembaga otonom atau berbagai kelompok masyarakat sipil, termasuk individu, yang sudah ada, sudah marah, namun selama ini belum terhubung. Konsolnas KR bertugas mempertemukan semuanya dengan prinsip transparansi.
"Kita tidak butuh organisasi masyarakat sipil baru yang lebih kuat. Yang kita butuhkan itu infrastruktur gerakan yang mempertemukan simpul-simpul, teman-teman sekalian, dan memampukan berbagai kelompok sipil ini bergerak bersama. Kemarahan sudah ada, aspirasi sudah ada, energi sudah ada," papar Yanuar.
Terkait kepengurusan perintis, dalam diskusi tersebut disodorkan beberapa nama, termasuk ada sosok yang menawarkan diri menjadi pengurus. Setidaknya terdapat 20 nama yang bersedia menjadi tim formatur. Sudirman pun mengingatkan bahwa platform dan struktur Konsolnas KR adalah sesuatu yang bisa terus diperbincangkan atau didialogkan.
Selain itu, Sudirman juga menyodorkan tiga model kepemimpinan yang harus dibangun bersama. Pertama, kepemimpinan institusional yang bukan populis. Kedua, kepemimpinan kolektif yang bukan personal. Ketiga, kepemimpinan intrinsik yang tidak semata pada otoritas, titel atau jabatan. Ia juga menggarisbawahi bahwa pada satu titik nanti akan perlu pengorganisasian karena tanpa hal tersebut gerakan semacam itu akan terus cair.
