Presiden Prabowo Subianto mendapat usulan menarik dari kalangan akademisi agar keuntungan badan usaha milik negara (BUMN) dimanfaatkan untuk mendanai riset dan inovasi nasional. Namun, respons Prabowo justru menyoroti persoalan mendasar yang selama ini membelit perusahaan-perusahaan pelat merah.
Usulan itu disampaikan dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 yang dihadiri rektor, dekan, hingga dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Menurut Prabowo, ide tersebut memang layak dipertimbangkan. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa tidak semua BUMN saat ini berada dalam kondisi sehat, bahkan masih banyak yang belum menghasilkan keuntungan.
"Ini bagus usul, masalahnya BUMN ini ada labanya nggak?" kata Prabowo dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri yang disiarkan dalam YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2026).
Prabowo menjelaskan, selama ini pemerintah bersama Danantara tengah melakukan pembenahan besar-besaran terhadap perusahaan pelat merah karena masih banyak yang memiliki kinerja kurang optimal.
Baca Juga: YTR Kecintaan sampai Tato Wajah Taufik Hidayat? Polisi Bongkar Fakta Mengerikan di Baliknya
Meski begitu, ia mengungkapkan bahwa hasil transformasi mulai terlihat. Berdasarkan laporan yang diterimanya, sejumlah BUMN kini sudah berhasil mencatatkan keuntungan.
"Sekarang mulai ada (laba). Terima kasih Danantara. Terima kasih satu tahun ini sudah mulai ada laba ya," ujarnya.
Presiden juga membeberkan rencana pemerintah untuk merampingkan jumlah BUMN. Jika sebelumnya terdapat lebih dari 1.000 perusahaan yang terdiri atas induk, anak, hingga cucu usaha, nantinya jumlah tersebut akan dipangkas secara signifikan.
Target pemerintah, kata Prabowo, hanya menyisakan sekitar 250 entitas BUMN agar pengelolaan menjadi lebih efisien.
Ia menilai banyaknya perusahaan pelat merah selama ini justru membuat biaya operasional membengkak karena harus menanggung banyak posisi direksi maupun komisaris.
"Ujungnya nanti 250. Bayangkan lebih dari 750 kita tutup. Itu 750 dirut, 750 direksi kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali sepuluh. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa. Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead," terang Prabowo.
Baca Juga: 'Panggil Wartawan Saja' Viral, DPRD yang Dikaitkan dengan Kasus dr Icha Akhirnya Buka Suara
Menurut Prabowo, penataan tersebut menjadi langkah penting agar BUMN tidak lagi terbebani biaya yang tidak produktif. Pemerintah ingin seluruh perusahaan negara dikelola secara lebih rasional, transparan, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ia pun menargetkan proses restrukturisasi itu rampung pada tahun ini sehingga dalam dua tahun mendatang BUMN sudah dapat beroperasi dengan jauh lebih efisien.
"Dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat saudara," pungkasnya.
