Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta keterlibatan lebih besar kalangan perguruan tinggi dalam mengawal berbagai kebijakan strategis pemerintah melalui pembentukan satuan tugas (satgas) atau kelompok kerja yang beranggotakan guru besar, dosen, peneliti perguruan tinggi, hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Arahan tersebut disampaikan pada penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (28/6/2026). Forum tersebut mempertemukan pimpinan perguruan tinggi, guru besar, peneliti, dan pemangku kepentingan untuk membahas kontribusi sains dan teknologi terhadap percepatan pembangunan nasional sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah.
Prabowo mendorong perguruan tinggi mengambil peran strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan solusi dalam menghadapi perubahan global yang dipengaruhi kemajuan sains dan teknologi.
Menurutnya, kampus harus menjadi ruang yang aktif dalam mengembangkan pemikiran, penelitian, serta inovasi yang mampu menjawab tantangan bangsa.
“Universitas adalah tempat di mana gagasan-gagasan diadu, adu gagasan, adu pandangan, adu filosofi, adu inovasi. Di situlah disebut bahwa kampus punya academic freedom,” tutur Prabowo.
Dia juga meminta perguruan tinggi terus menghasilkan riset dan teknologi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Baca Juga
- Prabowo: Kampus Harus Jadi Arena Adu Gagasan dan Pengembangan Sains
- Pemerintah Kaji Usulan Tambahan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu
- Rektor PTN Minta ke Prabowo agar Anggaran Riset dan Beasiswa Dinaikkan
“Biarlah kampus aktif menggeluti sains dan teknologi untuk memberi manfaat kepada rakyat yang membiayai kampus-kampus itu, yang membiayai semua lembaga pendidikan,” tegasnya.
Presiden turut menekankan pentingnya komunikasi yang lebih intensif dengan kalangan akademisi dalam penyusunan kebijakan. Menurutnya, pertemuan dengan para akademisi perlu dilakukan secara rutin karena pemerintah membutuhkan masukan dari kalangan intelektual.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan Presiden secara langsung meminta pembentukan mekanisme kerja yang melibatkan akademisi untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah.
"Terkait masukan-masukan yang teknis, Bapak Presiden meminta kami membentuk semacam satgas atau kelompok kerja yang nantinya berisi insan-insan guru besar, dosen, peneliti dari perguruan tinggi maupun BRIN untuk bisa mengkaji lebih lanjut bersama kementerian teknis terkait," ujar Brian kepada wartawan.
Menurut Brian, arahan tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai rekomendasi, kritik, dan pertanyaan yang disampaikan peserta selama tiga hari penyelenggaraan sarasehan.
"Ada beberapa masukan, ada beberapa pertanyaan dan juga hal-hal lain yang disampaikan oleh seluruh peserta. Tentu kami mengkonsolidasikan karena ada beberapa yang mirip-mirip jadi kita satukan," kata Brian.
Dia menjelaskan berbagai masukan tersebut berasal dari beragam bidang keilmuan dan akan dikelompokkan berdasarkan tema agar dapat dibahas lebih lanjut bersama kementerian teknis sesuai kewenangannya. Dia menambahkan, Presiden berharap sumbangsih insan perguruan tinggi dapat mempercepat pencapaian target-target kebijakan strategis di setiap kementerian.
Pokja Kawal Program StrategisSementara itu, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Eduart Wolok mengatakan salah satu hasil sarasehan adalah usulan pembentukan kelompok kerja (pokja) yang berfokus pada berbagai isu teknis.
"Dari situ berkembanglah diskusi yang akhirnya juga mendorong dibentuknya semacam kelompok kerja terkait isu-isu teknis," kata Eduart.
Salah satu pokja yang diusulkan akan berfokus pada percepatan pembangunan industri perkapalan nasional.
Menurut Eduart, pembentukan pokja dimaksudkan agar berbagai rekomendasi yang lahir dari forum akademik tidak berhenti sebagai hasil diskusi semata, melainkan dapat dikawal hingga tahap implementasi bersama kementerian terkait.
Pokja tersebut akan melibatkan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang teknologi perkapalan dan bekerja sama dengan kementerian teknis terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk menindaklanjuti hasil sarasehan. Selain penguatan kolaborasi antarkampus, mekanisme tersebut diharapkan mampu mempercepat penerapan hasil riset dan inovasi dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Dia berharap keterlibatan akademisi dalam pokja dapat mengawal pelaksanaan program pemerintah sekaligus memberikan masukan dan kontribusi yang optimal agar program-program untuk rakyat berjalan lebih efektif.
Di sisi lain, kalangan pengamat mengingatkan agar pembentukan satgas akademik tidak berhenti sebagai simbol politik semata.
Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) sekaligus Guru Besar Ilmu Sosiologi Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai gagasan tersebut dapat menjadi langkah maju apabila diarahkan untuk memperkuat evidence-based policymaking.
Menurutnya, pendekatan berbasis bukti menjadi semakin penting dalam penyusunan kebijakan publik, terutama di tengah kompleksitas persoalan pembangunan. Namun, dia mengingatkan pembentukan satgas harus memiliki kedudukan, fungsi, dan mekanisme kerja yang jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga yang selama ini telah menjalankan fungsi serupa.
"Sepertinya lebih kepada evidence-based policymaking di Indonesia, atau justru berisiko menjadikan kalangan akademisi sekadar legitimasi politik bagi kebijakan yang sudah diputuskan sebelumnya karena adanya tuntutan mahasiswa akhir-akhir ini karena akan tumpang tindih dengan yang sudah ada," imbuhnya kepada Bisnis, Minggu (28/6/2026).
Menurut Trubus, pemerintah perlu memastikan satgas memiliki kedudukan dan fungsi yang jelas serta tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada, seperti Bappenas maupun BRIN.
"Jadi harusnya giatkan lembaga yang sudah ada Bappenas, BRIN, dan kalau kampus lebih dilibatkan saja di sana dalam mengedepankan kebijakan pemerintah," katanya.
Selain itu, Trubus menilai keberhasilan satgas bergantung pada tata kelola yang inklusif. Menurutnya, pemerintah harus memastikan kelembagaan satgas memiliki fungsi yang jelas serta melibatkan perguruan tinggi besar, kecil, dan swasta secara setara melalui dukungan insentif yang memadai.
Dia menambahkan, kampus-kampus daerah memiliki pengalaman empiris yang penting dalam memahami persoalan di tingkat akar rumput. Karena itu, pelibatan perguruan tinggi tidak boleh hanya terpusat pada kampus-kampus besar, tetapi juga harus membuka ruang bagi institusi pendidikan tinggi di daerah untuk berkontribusi sesuai kapasitas dan keunggulannya masing-masing.
"Ini gagasan baik, tetapi harus jelas kedudukan dan fungsi satgas dan harus menyeluruh menyebar ke semua perguruan tinggi jangan hanya dikuasai kampus besar dan negeri saja," ucapnya.
