Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan di tengah tuntutan publik terhadap realisasi janji penciptaan jutaan lapangan pekerjaan. Menanggapi hal tersebut, Partai Gerindra menilai MBG justru telah memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah.
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, mengatakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu telah membuka peluang kerja dalam jumlah yang tidak sedikit melalui operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Bahtra, setiap dapur MBG memerlukan puluhan tenaga kerja. Jika dikalikan dengan target jumlah dapur yang akan beroperasi, maka angka penyerapan tenaga kerja bisa mencapai lebih dari satu juta orang.
“Dari MBG saja bisa menyumbang tenaga kerja, karena kalau saya nggak salah setiap dapur itu kurang lebih 50 orang di SPPG, ya. Kalau kurang lebih 50 orang dikali 27 ribu dapur, artinya ada hampir 1,3 juta orang,” katanya, dikutip dari Antara.
Baca Juga: Sindir Anies Baswedan? Prabowo: Saya 4 Kali Kalah, tapi Tak Pernah Ganggu Pemimpin
Ia menilai jumlah tersebut bukan angka kecil karena setara dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja di sektor industri besar, termasuk pabrik-pabrik. Karena itu, Bahtra menyayangkan manfaat tersebut justru kurang mendapat perhatian publik.
“Kita lihat selama ini kan bagaimana pengelolaan MBG yang dianggap carut-marut, bagaimana pengelolaan MBG yang dianggap kurang tepat sasaran. Padahal, di sana banyak sekali kemanfaatannya yang perlu dicermati oleh teman-teman,” ujarnya.
Selain berbicara mengenai penyerapan tenaga kerja, Bahtra juga menyinggung hasil survei Pusat Polling (Puspoll) Indonesia yang dilakukan pada 18-26 Mei 2026.
Ia mengungkapkan, sebanyak 55,5 persen responden dalam survei tersebut menyatakan mendukung pelaksanaan program MBG. Bahkan, program itu disebut menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca Juga: Siap Saingi PDIP? Jokowi: Kita Lihat di 2029, PSI akan Jadi Partai Besar
Menurut Bahtra, temuan survei tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat berbeda dengan narasi yang berkembang di ruang publik yang kerap menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG.
“Berarti kalau begitu, itu tidak sesuai dengan framing publik yang kita lihat hari ini yang sangat masif, bahwa MBG harus diberhentikan, MBG manfaatnya sangat kecil bagi rakyat banyak, tetapi hasil survei menunjukkan justru ini yang menjadi salah satu indikator kinerja pemerintahan Presiden Prabowo," imbuhnya.
