Jakarta: Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menekan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri. Mitigasi tersebut penting agar PHK tidak semakin meluas.
"Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan," kata Said Iqbal dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, dilansir dari Antara, Senin, 29 Juni 2026.
Dia mencontohkan upaya mitigasi yang dilakukan di sejumlah perusahaan, seperti Grup Yazaki, berhasil menekan rencana relokasi produksi ke Vietnam melalui perundingan bipartit, sehingga pengurangan tenaga kerja diarahkan bertahap melalui berakhirnya kontrak kerja.
Pemerintah akan mengawal penyelesaian kasus PT Pakerin, PT Molex Ayus, hingga sejumlah perusahaan lain agar hak-hak pekerja terpenuhi.
Ilustrasi PHK. Dok. Medcom
Said menyampaikan tekanan dunia usaha berasal dari kombinasi berbagai faktor, mulai dari konflik geopolitik di Timur Tengah, pelemahan daya beli masyarakat, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga relokasi investasi ke negara lain. Menurut dia, persoalan yang dihadapi dunia usaha lebih kompleks daripada sekadar isu harga energi.
"Konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas nonsubsidi. Kemudian daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun,” ucap Said Iqbal.
Di sisi lain, Said mengatakan ada relokasi sebagian produksi ke negara lain dan pelemahan rupiah yang membuat biaya produksi meningkat.
