Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Hilmy Muhammad mengkritik meninggalnya lima peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).
Tokoh yang akrab disapa Gus Hilmy itu menilai peristiwa tersebut sebagai tragedi kemanusiaan yang harus diusut secara menyeluruh.
Ia juga meminta pemerintah menghentikan sementara program pelatihan bergaya militer bagi warga sipil hingga investigasi selesai dilakukan.
"Tolong hentikan dulu programnya dan lakukan investigasi. Kematian kelima orang itu sangat tidak masuk akal dan tak bisa dibenarkan dengan dalih pembinaan karakter apa pun. Kematian itu bagi kami sebuah kelalaian fatal dan kesalahan sistem rekrutmen yang menumbalkan nyawa manusia," kata Gus Hilmy di Yogyakarta, Ahad (28/6/2026).
Cucu pendiri Pondok Pesantren Krapyak Ali Maksum ini menilai materi latihan yang diberikan tidak selaras dengan kompetensi yang dibutuhkan seorang manajer koperasi.
Menurutnya, pengelola koperasi seharusnya dibekali kemampuan di bidang manajemen, tata niaga, literasi keuangan, kepemimpinan, dan pemecahan masalah, bukan pelatihan fisik bergaya militer.
"Logikanya sederhana, kalau urusannya soal jualan dan memajukan unit usaha koperasi, mestinya yang dicari dan dilatih adalah mereka yang ahli manajemen atau ahli jualan. Calon manajer ini disiapkan untuk duduk di koperasi memimpin tim, bukan untuk memanggul senjata di garis depan," ujarnya.
Selain meminta evaluasi terhadap metode pelatihan, Gus Hilmy mempertanyakan proses seleksi kesehatan para peserta sebelum mengikuti latihan fisik. Ia menilai aspek keselamatan harus menjadi prioritas dalam setiap program yang melibatkan warga sipil.
Gus Hilmy juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koperasi melakukan audit terhadap penyelenggaraan program tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, ia meminta agar langkah hukum dan sanksi administratif diterapkan.
Di sisi lain, ia mendesak kepolisian mengusut tuntas penyebab meninggalnya lima peserta, termasuk menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan unsur pidana.
"Kepolisian harus segera turun tangan dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Jika terbukti ada unsur pidana pengabaian keselamatan, pucuk pimpinan manajemen KDMP juga harus diseret ke meja hijau," pungkas kyai dari Ponpes Krapyak tersebut.
