Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengadakan Gebyar Sadar Pangan Aman (SAPA) Sekolah yang mencakup penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai upaya pembudayaan dan edukasi keamanan pangan kepada masyarakat.
"Bahwa pembudayaan keamanan pangan di sekolah sejak dini sebagai solusi permasalahan keamanan. Jadi kita perlu memberikan solusi. Salah satu solusinya adalah memberikan pendidikan, memberikan solusi bagaimana anak-anak kita bisa memastikan bahwa budaya makan yang sehat dan bergizi itu wajib hukumnya dan diajarkan sejak awal," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Senin.
Taruna mengatakan hal itu diadakan dalam rangka World Food Safety Day (WFSD) 2026, yang menjadi sebuah urgensi mengingat sejumlah hal seperti data WHO yang menunjukkan bahwa satu dari 10 orang jatuh sakit karena makanan yang tidak aman.
"Dan kalau kita hitung di Indonesia jumlah kita 287 juta, berarti 28,7 juta penduduk kita mengalami hal yang demikian. Besar sekali dan juga datanya bahwa ada 420 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena masalah pangan tadi," kata Taruna Ikrar.
Baca juga: BPOM gandeng Puteri Indonesia guna edukasi keamanan obat dan pangan
Isu keracunan dan kematian akibat pangan tidak sehat membawa dampak ekonomi sebesar Rp 64,8 triliun hingga Rp226 triliun per tahunnya. Kerugian tersebut, katanya, belum termasuk dampak yang ditimbulkan dari masalah kesehatan lainnya yang terkait pangan.
Dia menyebutkan 19,8 persen anak Indonesia mengalami stunting dan sekitar 40 persen anak mengalami defisiensi mikronutrien, Serta sekitar 20 persen anak kelebihan berat badan (overweight).
"Jadi 80 persen bermasalah. Tentu betapa pentingnya kesadaran pangan aman ini," kata Taruna Ikrar.
Oleh karena itu pihaknya menggandeng Kemendikdasmen dan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) guna memperkuat edukasi tentang pangan aman dan sehat, seperti di sekolah-sekolah.
Baca juga: BPOM: Harmonisasi kebijakan pusat-daerah penting bagi keamanan pangan
Selain karena faktor makanan yang berbahaya, lanjutnya, kasus-kasus terkait pangan juga terjadi karena faktor budaya, misalnya budaya cuci tangan yang kurang dibiasakan, serta budaya makan.
Dalam gerakan tersebut, lanjutnya, Pemerintah menjalankan inisiatif Gerakan !.000 Kader untuk Pangan Aman dengan Bahasa Daerah.
Taruna menjelaskan salah satu faktor penyumbang kasus keracunan adalah kendala bahasa, sehingga pemerintah akan mengedukasi publik di daerah melalui kader-kader menggunakan bahasa daerah.
"Kita ingin betul-betul memproteksi, mencegah terjadinya hal-hal yang berbahaya bagi masyarakat kita khususnya anak-anak kita," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar.
Baca juga: Ketum IDI: Aktifkan kantin sehat jaga keamanan pangan anak
"Bahwa pembudayaan keamanan pangan di sekolah sejak dini sebagai solusi permasalahan keamanan. Jadi kita perlu memberikan solusi. Salah satu solusinya adalah memberikan pendidikan, memberikan solusi bagaimana anak-anak kita bisa memastikan bahwa budaya makan yang sehat dan bergizi itu wajib hukumnya dan diajarkan sejak awal," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Senin.
Taruna mengatakan hal itu diadakan dalam rangka World Food Safety Day (WFSD) 2026, yang menjadi sebuah urgensi mengingat sejumlah hal seperti data WHO yang menunjukkan bahwa satu dari 10 orang jatuh sakit karena makanan yang tidak aman.
"Dan kalau kita hitung di Indonesia jumlah kita 287 juta, berarti 28,7 juta penduduk kita mengalami hal yang demikian. Besar sekali dan juga datanya bahwa ada 420 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena masalah pangan tadi," kata Taruna Ikrar.
Baca juga: BPOM gandeng Puteri Indonesia guna edukasi keamanan obat dan pangan
Isu keracunan dan kematian akibat pangan tidak sehat membawa dampak ekonomi sebesar Rp 64,8 triliun hingga Rp226 triliun per tahunnya. Kerugian tersebut, katanya, belum termasuk dampak yang ditimbulkan dari masalah kesehatan lainnya yang terkait pangan.
Dia menyebutkan 19,8 persen anak Indonesia mengalami stunting dan sekitar 40 persen anak mengalami defisiensi mikronutrien, Serta sekitar 20 persen anak kelebihan berat badan (overweight).
"Jadi 80 persen bermasalah. Tentu betapa pentingnya kesadaran pangan aman ini," kata Taruna Ikrar.
Oleh karena itu pihaknya menggandeng Kemendikdasmen dan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) guna memperkuat edukasi tentang pangan aman dan sehat, seperti di sekolah-sekolah.
Baca juga: BPOM: Harmonisasi kebijakan pusat-daerah penting bagi keamanan pangan
Selain karena faktor makanan yang berbahaya, lanjutnya, kasus-kasus terkait pangan juga terjadi karena faktor budaya, misalnya budaya cuci tangan yang kurang dibiasakan, serta budaya makan.
Dalam gerakan tersebut, lanjutnya, Pemerintah menjalankan inisiatif Gerakan !.000 Kader untuk Pangan Aman dengan Bahasa Daerah.
Taruna menjelaskan salah satu faktor penyumbang kasus keracunan adalah kendala bahasa, sehingga pemerintah akan mengedukasi publik di daerah melalui kader-kader menggunakan bahasa daerah.
"Kita ingin betul-betul memproteksi, mencegah terjadinya hal-hal yang berbahaya bagi masyarakat kita khususnya anak-anak kita," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar.
Baca juga: Ketum IDI: Aktifkan kantin sehat jaga keamanan pangan anak
