Matamata.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi mengumumkan penurunan harga liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU, dari yang semula mencapai 20–23 dolar AS per MMBTU. Kebijakan strategis ini diambil pemerintah untuk menjaga daya saing industri nasional sekaligus mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Ini untuk industri yang menghasilkan produk. Kita ingin menjamin dan mempertahankan lapangan pekerjaan yang ada," ujar Bahlil di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Bahlil menjelaskan bahwa penurunan harga LNG ini dilakukan melalui efisiensi ketat di sepanjang rantai pasok, baik dari sisi hulu maupun hilir. Langkah ini melibatkan pemotongan margin atau biaya dari bagian pemerintah, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), hingga badan usaha penyalur.
"Semuanya kena (efisiensi). Dari hulunya itu kan ada bagian pemerintah. Kemudian di hilir juga kita minta mereka turunkan cost. Pertamina dan PGN juga kena pemotongan. Jadi, ibarat kata, jangan terlalu banyak mengambil untung di tengah situasi ini," kata Bahlil menegaskan.
Menurut Bahlil, kebijakan penurunan harga ini berlaku efektif sejak hari ini. Pemerintah terpaksa mengintervensi karena harga LNG bagi industri mengalami lonjakan yang cukup tajam dalam beberapa waktu terakhir, hingga menembus angka 23 dolar AS per MMBTU, akibat kenaikan harga gas dunia.
Selama ini, pemerintah menerapkan tiga skema harga gas bagi industri domestik, yaitu melalui program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa biasa, dan LNG. Sektor LNG inilah yang dinilai paling membebani biaya produksi pelaku usaha belakangan ini.
Selain mengintervensi harga, Kementerian ESDM juga terus memperkuat infrastruktur gas nasional melalui pembangunan jaringan pipa antardaerah. Proyek pipa gas ini sedang berjalan dan sebagian besar ditargetkan rampung pada tahun 2027.
Di Pulau Sumatra, pemerintah tengah menggenjot pembangunan jaringan pipa Dumai–Sei Mangkei sekaligus memperbesar kapasitas pipa yang sudah ada (existing). Upaya ini dilakukan agar distribusi dan alokasi gas domestik menjadi lebih fleksibel.
"Kalau terjadi surplus gas di Sumatra, bisa kita alihkan ke Jawa. Sebaliknya, kalau surplus di Jawa Timur, bisa kita alihkan ke Jawa Barat," tutur Bahlil.
Langkah taktis ini diharapkan tidak hanya menjadi bantalan jangka pendek bagi industri dari ancaman PHK, melainkan juga memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang. (Antara)
- Gugat Polda Metro, Roy Suryo Sebut Ada Pelanggaran Prosedur dan Privasi saat Penangkapan
