Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan, tetapi juga memperkuat pertahanan negara.
Menurut Tito, masyarakat di wilayah perbatasan yang sejahtera akan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi sehingga tidak mudah dipengaruhi maupun diinfiltrasi oleh negara lain.
“Kemudian yang kedua adalah membangun daerah perbatasan, supaya ada pemerataan keadilan pembangunan, sekaligus memperkuat nasionalisme mereka, dan juga bisa menjadi buffer zone untuk sistem pertahanan kita. Kalau di perbatasan makmur, masyarakatnya sejahtera, kan nasionalisme tinggi, ya kan susah diinfiltrasi oleh negara lain,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6).
Indonesia Hadapi Tantangan Perbatasan yang KompleksTito mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang lebih besar dibanding banyak negara lain dalam mengelola kawasan perbatasan karena merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.
Selain memiliki perbatasan darat dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, Indonesia juga berbatasan laut dengan sedikitnya 10 negara.
“Dan negara kita kan negara yang perbatasannya saya sampaikan kompleks. Kenapa? Karena negara kepulauan terbesar. Ada batas darat dengan tiga negara kita punya batas darat: Malaysia, kemudian dengan Papua Nugini, dan dengan Timor Leste. Tapi ada tujuh lagi, atau sepuluh, itu perbatasan laut,” ujarnya.
Menurut Tito, kondisi geografis tersebut membuat pengawasan wilayah perbatasan jauh lebih sulit dibanding negara-negara yang berbasis daratan.
“Nah, ini kan enggak gampang mengawasi pulau-pulau. Berbeda dengan negara-negara misalnya Tiongkok berbasis daratan, India berbasis daratan, negara besar lainnya Amerika berbasis daratan. Kalau kita kan berbasis archipelago, kepulauan. Enggak ada konektivitas darat dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini kompleksitas kita,” lanjutnya.
Dorong Percepatan Pembangunan PerbatasanTito mengapresiasi langkah Komisi II DPR yang membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus perbatasan. Menurutnya, hasil temuan Panja akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain penyelesaian sengketa batas negara, penambahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan.
“Ada permasalahan-permasalahan sengketa, misalnya bagaimana penyelesaiannya, seperti di Sebatik. Kemudian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang perlu ditambah, jalan infrastruktur di perbatasan yang perlu,” ujar Tito.
Ia mencontohkan, akses jalan di Papua dari Skouw hingga Merauke masih terputus di sejumlah titik. Hal serupa juga terjadi di beberapa kawasan perbatasan Kalimantan dengan Malaysia.
Menurut Tito, pembangunan jalan di kawasan tersebut penting tidak hanya untuk mendukung patroli keamanan, tetapi juga memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.
Dukung Pembentukan Pansus PerbatasanSelain pembangunan fisik, Tito juga mendukung rencana DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Perbatasan.
Menurutnya, Pansus akan memudahkan koordinasi lintas komisi DPR dan berbagai kementerian sehingga penyelesaian persoalan di kawasan perbatasan bisa dilakukan lebih cepat.
“Ini salah satu amanat dari Bapak Presiden untuk membangun daerah perbatasan. Saya sangat mendukung langkah teman-teman Komisi II yang sudah turun ke lapangan dan serius menyelesaikan masalah-masalah di perbatasan,” ujarnya.
Terkait Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Tito mengatakan pemerintah masih akan menambah sejumlah titik baru, terutama di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, serta di sepanjang perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini yang saat ini masih minim fasilitas.
“Malaysia. Kalau menurut saya Malaysia sama Papua Nugini. Di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, sama Kalimantan Timur sedikit itu ada, dan kemudian dengan PNG itu terutama Pegunungan Bintang, di Keerom, Boven Digoel,” katanya.
