Pantau - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) meluncurkan program skrining tuberkulosis (Tb) menggunakan rontgen dada bagi sekitar 274 ribu warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia untuk mempercepat deteksi dini dan menekan penularan penyakit tersebut.
Program tersebut diluncurkan dalam Kick Off Skrining Tb dengan Rontgen Dada dan Cek Kesehatan Gratis Tahun 2026 yang dipusatkan di Lapas Ngaseman, Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Senin (29/6/2026).
Skrining Dilakukan di Seluruh Lapas dan RutanMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia masih menghadapi beban tuberkulosis yang tinggi dengan sekitar satu juta kasus baru setiap tahun.
Ia mengungkapkan, "Setiap tahun yang kena Tb di Indonesia satu juta orang, yang meninggal sekitar 126 ribu orang. Jangan dianggap remeh, Tb ini penyakit menular."
Menurut Budi, lingkungan lembaga pemasyarakatan memiliki risiko penularan lebih tinggi karena warga binaan tinggal dan beraktivitas dalam ruang yang terbatas.
Ia mengungkapkan, "Di lapas ini lebih tinggi karena orangnya tinggal berdekatan, kegiatannya juga banyak di dalam ruangan sehingga penularannya lebih tinggi."
Budi berharap skrining Tb menggunakan rontgen dada dapat dilakukan setiap tahun di seluruh 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang menampung sekitar 274 ribu warga binaan.
Ia menegaskan warga binaan memiliki hak memperoleh layanan kesehatan yang sama dengan masyarakat umum, termasuk melalui program skrining tuberkulosis dan Cek Kesehatan Gratis.
Ia mengatakan, "Siapa pun dia, termasuk warga binaan, hak kesehatannya harus sama dengan masyarakat di luar lapas."
Dukung Target Eliminasi Tb 2030Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan kementeriannya berkomitmen mendukung percepatan eliminasi Tb melalui skrining nasional di seluruh lapas dan rumah tahanan.
Ia mengungkapkan, "Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendukung target eliminasi TB pada 2030 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021."
Agus mengingatkan Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus Tb tertinggi kedua di dunia setelah India sehingga diperlukan langkah luar biasa, termasuk deteksi dini di lingkungan pemasyarakatan.
Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran pemasyarakatan mendukung pelaksanaan program hingga Desember 2026 agar target pemeriksaan kesehatan dan skrining Tb bagi warga binaan maupun petugas dapat tercapai secara optimal.
