Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menegaskan Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada komoditas pangan impor. Ini merupakan dari strategi penguatan swasembada pangan nasional.
Menurut Sudaryono, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, impor beras, jagung, dan gula akan dihentikan. Kemudian, secara bertahap, komoditas pangan lainnya juga akan menyusul.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat di Pontianak, Minggu (28/6).
"Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan. Atas arahan Presiden Prabowo, kita berkomitmen menghentikan impor beras, jagung, gula, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas pangan lainnya," kata Wamentan dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Senin (29/6).
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu, menegaskan Indonesia tidak lagi bergantung pada impor pangan seiring penguatan produksi domestik.
Menurut dia penghentian impor sejumlah komoditas pangan menjadi bagian strategi pemerintah memperkuat swasembada nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.
"Yang terpenting, petani Indonesia harus semakin sejahtera," ujarnya.
Ia menegaskan, HKTI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian dan memastikan kesejahteraan petani meningkat seiring tercapainya swasembada pangan nasional.
"Petani tidak boleh lagi hidup susah. Petani padi, jagung, sawit, kopi, karet, hingga komoditas lainnya harus mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya," ujar dia.
"Pemerintah hadir memastikan pupuk tersedia, produksi meningkat, dan harga hasil panen tetap menguntungkan," tambah Sudaryono.
Ia menegaskan, komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Adapun komoditas pangan yang telah swasembada dan surplus meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.
Ia menambahkan kemandirian pangan hanya dapat tercapai apabila petani memperoleh perlindungan, kepastian usaha, serta harga hasil panen yang menguntungkan.
Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono juga memberikan perhatian khusus kepada petani kelapa sawit di Kalimantan Barat. Ia mengingatkan seluruh pabrik kelapa sawit agar membeli tandan buah segar (TBS) sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
"Harga TBS tidak boleh dibeli di bawah ketentuan pemerintah. Saat harga CPO (crude palm oil) dunia sedang baik, petani juga harus menikmati hasilnya. Harga yang ditetapkan pemerintah daerah merupakan hasil kesepakatan bersama dan wajib dipatuhi," kata Sudaryono.
Selain memastikan perlindungan harga, Sudaryono membuka ruang komunikasi langsung dengan masyarakat dan petani agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
"Sampaikan kepada kami apabila ada persoalan irigasi, pupuk, benih, maupun kebutuhan pertanian lainnya. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspirasi petani bisa segera ditangani," katanya.
Menurut dia sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, HKTI, serta seluruh pelaku pertanian akan mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai negara yang mandiri pangan.
"Kita ingin apa yang dikonsumsi masyarakat diproduksi oleh petani kita sendiri. Dengan begitu Indonesia semakin kuat, petani semakin makmur, dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh," ucapnya.
