Jakarta: Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik langkah taktis pemerintah yang merilis paket stimulus ekonomi semester II-2026 senilai Rp26,34 triliun. Kebijakan tersebut dinilai menjadi jaring pengaman sosial yang krusial untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah bayang-bayang tekanan gejolak global.
“Kebijakan tersebut menunjukkan upaya Ppmerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan bantalan bagi rakyat, terutama kelompok rentan dan bagi sektor usaha yang terdampak gejolak global, termasuk UMKM,” kata Cucun di Jakarta, dikutip melalui keterangan tertulis, Senin, 29 Juni 2026.
Baca Juga :
Fundamental Ekonomi Indonesia Dipastikan Tetap Terjaga di Tengah Ketidakpastian GlobalCucun menjelaskan, intervensi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini bergerak cepat membentengi konsumsi domestik yang menjadi mesin utama Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data BPS kuartal I-2026, konsumsi rumah tangga berkontribusi 54,36 persen terhadap PDB dan tumbuh 5,52 persen secara tahunan.
Paket stimulus jumbo ini mencakup sejumlah poin strategis. Di antaranya alokasi bantuan stabilitas pangan sebesar Rp17,54 triliun untuk 33,24 juta penerima manfaat, subsidi kedelai bagi pengrajin tahu-tempe, hingga diskon tarif transportasi massal hingga 30 persen pada momen libur sekolah dan akhir tahun untuk mendongkrak pariwisata daerah.
Selain itu, skema ini menyentuh sektor ketenagakerjaan melalui alokasi Rp4,14 triliun untuk program MagangHub bagi 150 ribu lulusan perguruan tinggi, serta anggaran Rp2,12 triliun untuk pelatihan vokasi lulusan SMK dan korban PHK.
Sektor industri dan ekonomi kreatif juga mendapat angin segar lewat insentif bea masuk nol persen bahan baku plastik dan LPG petrokimia, serta pemotongan PPh final royalti bagi penulis menjadi 1,5 persen.
Ilustrasi. Foto: Dok. Media Indonesia.
Di sisi lain, Cucun memberikan catatan kritis terkait implementasi teknis di lapangan. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta agar seluruh kementerian dan lembaga pelaksana memastikan akurasi basis data penerima manfaat bersifat tunggal dan mutakhir agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.
“Mulai dari akurasi data penerima manfaat agar tepat sasaran, sampai pelaksanaan penyaluran bantuan atau pelaksanaan insentif agar sesuai timeline. Ini menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga pelaksana masing-masing program,” kata Cucun.
DPR memastikan akan mengawal ketat realisasi anggaran ini. Sekaligus meminta pemerintah membuka laporan penyaluran secara berkala kepada publik demi menjaga transparansi dan efektivitas stimulus perekonomian negara.
