Menjejak hari-hari awal di tahun 2026, gugatan reflektif terkait beratnya kehidupan keseharian yang bakal dilalui masyarakat banyak tersampaikan. Permasalahannya kala itu, bagaimana masyarakat dapat bersikap lebih optimistis dalam merajut kehidupannya di tahun yang baru, sementara bayang beratnya pergulatan tahun lalu masih sedemikian kuat membekas.
Menjadi semakin pesimistis lantaran saat itu, beragam kajian prediksi ekonomi dan politik tahunan yang telah terpublikasikan, nyaris bertutur pada kesimpulan yang mirip, jika kondisi negeri di tahun 2026 ini belum dapat diyakinkan akan berlenggang dalam lorong terang. Artinya, pergulatan bangsa dan masyarakat guna mengejar tujuan kesejahteraannya masih berliku. Tidak lebih baik dari tahun sebelumnya, tantangan justru tahun ini semakin besar menghadang.
Menjejak paruh tengah 2026 ini, kekhawatiran semakin berujud. Beragam pelemahan kondisi ekonomi dan politik global semakin mempercepat keterpurukan dunia. Secara makro, konflik geopolitik yang meningkat, melonjaknya harga energi, melemahnya perdagangan dunia, meningkatnya kebijakan proteksionisme masing-masing negara, berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
Tiga lembaga global, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) misalnya, dalam berbagai laporannya menyatakan kendati dunia masih bertumbuh, namun dalam keadaan rapuh (fragile growth). Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan 2,5 - 2,7 persen. IMF dalam World Economic Outlook, April 2026 lalu memproyeksikan pertumbuhan 3,1 persen. Sedangkan OECD sebesar 2,8 persen. Dibandingkan tahun lalu, proyeksi ketiga lembaga tersebut sama-sama menyatakan penurunan, yang melahirkan kerentanan dunia saat ini.
Bagi Indonesia, kerentanan dunia seolah belum berdampak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang triwulan pertama 2026 justru menguak adanya pertumbuhan sebesar 5,61 persen, sekaligus menunjukkan prestasi di tengah perlambatan global. Semua terjadi lantaran ditopang oleh peningkatan signifikan konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga serta investasi, tiga bulan pertama tahun 2026 yang terlalui dengan gemilang.
Hanya saja, pada fase berikutnya, ancaman sesungguhnya tengah menanti. Paling mencolok, pelemahan nilai mata uang rupiah terhadap dolar AS dan mata uang asing lainnya. Dibandingkan awal tahun, misalnya, kenaikan dolar AS sudah mencapai 8-9 persen. Pelemahan ini menjadi rekor harga kurs dolar tertinggi. Dampak negatifnya, peningkatan biaya impor, beban utang luar negeri, inflasi, dan penarikan dana investasi asing terjadi.
Pada tataran mezzo, adanya sinyal hengkangnya dana investor global dalam kasus penurunan signifikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhir-akhir ini membuktikan rapuhnya perekonomian. IHSG setelah sempat mencapai rekor 9.134 pada bulan Januari lalu, kini justru 5.350-6.100, atau melorot 30-40 persen dari puncaknya. Kondisi demikian semakin menunjukkan betapa rendahnya kepercayaan dunia terhadap korporasi negeri ini. Kendati masing-masing korporasi mencatatkan performa ekonomi yang terbilang menguntungkan, namun tidak menjadi jaminan daya tarik para investor menanamkan kembali modalnya.
Pada tataran mikro, khususnya pada level keseharian kehidupan masyarakat, kekhawatiran terhadap kondisi mulai tampak. Setidaknya, dari sisi keyakinan masyarakat akan kemampuan pemerintah dan bangsa ini dalam mengatasi segenap problem, mulai menunjukkan sisi penurunan.
Merujuk pada hasil survei Kompas, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, kendati luapan rasa keyakinan ataupun gambaran sikap optimisme dalam menghadapi berbagai persoalan masih diutarakan oleh bagian terbesar publik, namun kecenderungan penurunan mulai siginifkan terjadi. Survei yang dilakukan pada pertengahan tahun 2024 lalu, misalnya, mencatatkan lebih dari tiga perempat bagian responden yang meyakini jika pemerintah mampu mengatasi persoalan bangsa, baik di sisi politik dan keamanan; penegakan hukum; perekonomian; serta kesejahteraan sosial.
Sayangnya, belakangan ini sikap optimisme yang terekspresikan menjadi luruh, kendati masih tergambarkan luapan keyakinan yang terbilang tinggi. Hasil survei kali ini, terbilang masih dua pertiga bagian responden yang menyatakan rasa keyakinan ataupun sikap optimisme terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa.
Dalam upaya mengatasi perekonomian bangsa, misalnya, tidak kurang 65,8 persen responden meyakini kemampuan pemerintah dalam mengatasi beragam persoalan perekonomian, seperti pengendalian harga barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri, pemberdayaan kalangan petani dan nelayan, penyediaan lapangan kerja hingga pemerataan pembangunan di negeri ini. Padahal pada periode tahun sebelumnya, derajat optimisme publik mencapai 80,9 persen.
Gambaran penurunan yang tidak dapat disepelekan juga terjadi pada keyakinan terhadap upaya pemerintah dalam penegakan hukum, baik upaya memberantas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), menuntaskan kasus-kasus kekerasan oleh aparat (pelanggaran HAM), upaya menjamin perlakuan yang sama oleh aparat hukum kepada semua warga. Apabila sebelumnya masih 78,7 persen responden merasa yakin dan optimistis akan langkah kebijakan pemerintah, kali ini tinggal sebesar 64 persen.
Menariknya, apabila ditelusuri, kendati indikasi redupnya sikap-sikap optimisme publik terjadi pada setiap lapis kalangan, namun kalangan lapis sosial ekonomi menengah atas terbilang paling signifikan proporsi penurunannya. Terkait kemampuan pemerintah dalam mengatasi persoalan perekonomian, jika semula hampir tiga perempat bagian kalangan berpendidikan tinggi masih merasa yakin, saat ini tinggal separuh bagian saja. Begitu pula dari sisi kelompok kelas sosial ekonomi, tampak jika kalangan menengah ke atas yang terbilang paling signifikan penurunan sikap optimismenya.
Adanya indikasi penurunan keyakinan ataupun sikap optimisme pada setiap kelompok sosial ekonomi masyarakat sepanjang tiga tahun terakhir menjadi persoalan yang terbilang mengejutkan. Pasalnya, tidak kurang banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang langsung menyasar pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, melalui delapan misi Asta Cita yang diusung misalnya, berupaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Upaya memperkokoh ideologi, pertahanan keamanan negara, pembangunan sumber daya manusia, kemandirian ekonomi bangsa, pemerataan dan keadilan, upaya mereformasi politik, hukum, birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, hingga penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, budaya, dan toleransi antarumat, telah menjadi rumusan misi yang mampu menjawab segenap persoalan riil.
Kongkretnya, program-program unggulan yang mencerminkan keberpihakan pada kalangan lapis sosial ekonomi menengah ke bawah diwujudkan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah dan kelompok rentan. Begitu pula, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan 3 juta rumah, serta renovasi sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan. Dari sisi penunjang perekonomian, upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, penguatan Koperasi Desa dan Ekonomi Rakyat, serta melanjutkan kebijakan hilirisasi mineral dan sumber daya alam dalam negeri, maupun baru-baru ini berupa pengambilalihan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia, menjadi kebijakan yang menunjukkan semakin besarnya intervensi pemerintah terhadap pasar.
Menjadi persoalan, di saat semakin gencarnya intervensi pemerintah melalui beragam kebijakan dan program kerja yang dilakukan justru di saat yang sama sikap-sikap optimisme publik yang tergambarkan dari keyakinan mereka terhadap upaya pemerintah justru meredup. Bahkan, seperti gambaran hasil survei, tidak hanya terjadi pada kalangan kelas sosial menengah atas yang dikenal bersikap lebih kritis, pada kalangan lapis menengah ke bawah masyarakat yang notabene subyek paling diuntungkan dari kebijakan populis pemerintah pun mulai merasakan kekhawatiran yang sama.
Bagi publik, kecenderungan penurunan sikap-sikap optimisme tentu saja tidak lepas dari fakta keseharian yang mereka hadapi. Faktanya, sedemikian tingginya harapan yang selama ini mereka nyatakan tidak selalu berbalas realitas yang sejalan. Dalam kasus MBG misalnya, terungkapnya kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) yang dilakukan justru oleh para pemimpinnya, serta deretan kasus sebelumnya seperti keracunan, makanan tidak layak konsumsi, penipuan dan calo proyek dapur MBG, menggerus nilai ideal manfaat program perbaikan gizi masyarakat yang dicanangkan pemerintah. Tidak mengherankan, melihat realitas yang bertentangan terjadi, sikap-sikap optimisme publik kian luruh.
Kondisi semacam ini pula yang terjadi pada hampir setiap indikator kajian survei, baik dari sisi kebijakan politik keamanan, penegakan hukum, perekonomian, hingga kesejahteraan sosial. Secara konseptual, beragam program kerja dan kebijakan pemerintah yang digagas tampak ideal dan membangkitkan harapan masyarakat. Namun sayangnya, berjalannya waktu, realitas keseharian yang dijalankan masyarakat menjadi berbeda. Itulah mengapa, di tengah arus optimisme publik yang kini kian luruh, konsistensi tindakan sangat dinantikan untuk merawat optimisme masyarakat di masa depan. (LITBANG KOMPAS)
