Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari membeberkan sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada para petani.
Kebijakan itu mulai dari penurunan harga pupuk subsidi, penyederhanaan distribusi pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian hingga kenaikan harga pembelian gabah.
Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyebut seluruh kebijakan tersebut telah berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, komitmen Presiden Prabowo terhadap sektor pertanian kembali ditegaskan melalui kehadirannya pada puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada 24 Juni 2026.
"Pada 24 Juni 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo. Kehadiran Presiden dalam acara tersebut menjadi penegasan komitmen dan keberpihakan pemerintah kepada petani yang selama ini menjadi tulang punggung negara dalam mencapai kedaulatan pangan nasional," ujarnya.
Dia menjelaskan salah satu langkah penting pemerintah adalah memastikan ketersediaan pupuk subsidi melalui penambahan kuota hingga dua kali lipat menjadi 9,5 juta ton.
Selain itu, pemerintah juga memangkas rantai birokrasi agar pupuk lebih cepat diterima petani.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, penyaluran pupuk kini dilakukan langsung dari PT Pupuk kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau koperasi, kemudian diteruskan kepada petani.
Proses penebusan pun semakin sederhana karena petani cukup membawa KTP. Sementara seluruh sistem penyaluran telah terintegrasi secara digital sehingga lebih transparan dan mudah dipantau.
Tak hanya itu, Qodari mengatakan pemerintah juga menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20 persen sejak Oktober 2025. Harga pupuk urea yang sebelumnya Rp2.250 per kilogram turun menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.
Pemerintah juga kembali memberikan pupuk subsidi bagi sektor perikanan sebanyak 295.000 ton setelah sempat dihentikan selama empat tahun.
"Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani telah ditunjukkan lewat berbagai kebijakan. Untuk menjamin pupuk subsidi selalu tersedia dalam jumlah cukup dan tepat waktu, pemerintah menambah kuantum pupuk subsidi hingga dua kali lipat menjadi 9,5 juta ton dan memangkas rantai birokrasi," katanya.
Selain memperbaiki tata kelola pupuk, Qodari menyampaikan pemerintah juga mempercepat modernisasi pertanian melalui penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Bantuan tersebut meliputi traktor roda dua dan roda empat, rice transplanter, combine harvester hingga drone untuk penanaman benih dan penyemprotan hama.
Pada 2026, Kementerian Pertanian menyiapkan sekitar 38.969 unit alsintan dengan anggaran sekitar Rp4,19 triliun untuk didistribusikan kepada petani.
Pemerintah, kata dia, juga menghadirkan skema kredit alsintan dengan bunga ringan melalui bank pemerintah maupun bank daerah agar petani lebih mudah memiliki peralatan modern.
Di sisi lain, pemerintah turut meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang diserap Bulog dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram tanpa rafaksi. Kebijakan tersebut membuat harga gabah petani tetap terjaga pada tingkat yang menguntungkan.
Qodari mengatakan berbagai kebijakan tersebut telah menghasilkan capaian positif bagi sektor pertanian nasional. Produksi beras Indonesia sepanjang 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Angka tersebut juga sejalan dengan data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) sebesar 35,6 juta ton maupun data Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) sebesar 34,6 juta ton.
Menurutnya, peningkatan produksi tersebut berjalan beriringan dengan membaiknya kesejahteraan petani. Berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 mencapai 127,73, tertinggi dalam 34 tahun terakhir.
Dia mengatakan keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian ini pun telah membuahkan hasil manis dengan menguatnya ketahanan pangan nasional. Seiring dengan hal itu, kehidupan petani juga semakin sejahtera.
"Menurut data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 mencapai 127,73. Ini adalah angka tertinggi dalam 34 tahun terakhir, yang berarti ekonomi dan daya beli para petani kini semakin membaik," kata Qodari.
Baca juga: Qodari: Pembangunan 1.151 km jalan dorong pemerataan ekonomi daerah
Baca juga: Qodari: Stimulus ekonomi semester II arahan Prabowo jaga daya beli
Kebijakan itu mulai dari penurunan harga pupuk subsidi, penyederhanaan distribusi pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian hingga kenaikan harga pembelian gabah.
Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyebut seluruh kebijakan tersebut telah berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, komitmen Presiden Prabowo terhadap sektor pertanian kembali ditegaskan melalui kehadirannya pada puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada 24 Juni 2026.
"Pada 24 Juni 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo. Kehadiran Presiden dalam acara tersebut menjadi penegasan komitmen dan keberpihakan pemerintah kepada petani yang selama ini menjadi tulang punggung negara dalam mencapai kedaulatan pangan nasional," ujarnya.
Dia menjelaskan salah satu langkah penting pemerintah adalah memastikan ketersediaan pupuk subsidi melalui penambahan kuota hingga dua kali lipat menjadi 9,5 juta ton.
Selain itu, pemerintah juga memangkas rantai birokrasi agar pupuk lebih cepat diterima petani.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, penyaluran pupuk kini dilakukan langsung dari PT Pupuk kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau koperasi, kemudian diteruskan kepada petani.
Proses penebusan pun semakin sederhana karena petani cukup membawa KTP. Sementara seluruh sistem penyaluran telah terintegrasi secara digital sehingga lebih transparan dan mudah dipantau.
Tak hanya itu, Qodari mengatakan pemerintah juga menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20 persen sejak Oktober 2025. Harga pupuk urea yang sebelumnya Rp2.250 per kilogram turun menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.
Pemerintah juga kembali memberikan pupuk subsidi bagi sektor perikanan sebanyak 295.000 ton setelah sempat dihentikan selama empat tahun.
"Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani telah ditunjukkan lewat berbagai kebijakan. Untuk menjamin pupuk subsidi selalu tersedia dalam jumlah cukup dan tepat waktu, pemerintah menambah kuantum pupuk subsidi hingga dua kali lipat menjadi 9,5 juta ton dan memangkas rantai birokrasi," katanya.
Selain memperbaiki tata kelola pupuk, Qodari menyampaikan pemerintah juga mempercepat modernisasi pertanian melalui penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Bantuan tersebut meliputi traktor roda dua dan roda empat, rice transplanter, combine harvester hingga drone untuk penanaman benih dan penyemprotan hama.
Pada 2026, Kementerian Pertanian menyiapkan sekitar 38.969 unit alsintan dengan anggaran sekitar Rp4,19 triliun untuk didistribusikan kepada petani.
Pemerintah, kata dia, juga menghadirkan skema kredit alsintan dengan bunga ringan melalui bank pemerintah maupun bank daerah agar petani lebih mudah memiliki peralatan modern.
Di sisi lain, pemerintah turut meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang diserap Bulog dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram tanpa rafaksi. Kebijakan tersebut membuat harga gabah petani tetap terjaga pada tingkat yang menguntungkan.
Qodari mengatakan berbagai kebijakan tersebut telah menghasilkan capaian positif bagi sektor pertanian nasional. Produksi beras Indonesia sepanjang 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Angka tersebut juga sejalan dengan data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) sebesar 35,6 juta ton maupun data Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) sebesar 34,6 juta ton.
Menurutnya, peningkatan produksi tersebut berjalan beriringan dengan membaiknya kesejahteraan petani. Berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 mencapai 127,73, tertinggi dalam 34 tahun terakhir.
Dia mengatakan keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian ini pun telah membuahkan hasil manis dengan menguatnya ketahanan pangan nasional. Seiring dengan hal itu, kehidupan petani juga semakin sejahtera.
"Menurut data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 mencapai 127,73. Ini adalah angka tertinggi dalam 34 tahun terakhir, yang berarti ekonomi dan daya beli para petani kini semakin membaik," kata Qodari.
Baca juga: Qodari: Pembangunan 1.151 km jalan dorong pemerataan ekonomi daerah
Baca juga: Qodari: Stimulus ekonomi semester II arahan Prabowo jaga daya beli
