Jakarta: Pemerintah terus memperkuat perhatian terhadap kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Indonesia. Selain menjaga kedaulatan negara, pembangunan wilayah perbatasan juga diarahkan agar masyarakat merasakan pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, serta terbukanya akses terhadap berbagai layanan dasar.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan BNPP RI yang dibentuk sejak 2010 mengemban dua mandat utama yakni menyelesaikan persoalan batas negara dan mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan.
"Tugas pertama adalah penyelesaian sengketa perbatasan negara. Kita memang masih memiliki beberapa isu dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste, ada yang sudah selesai dan ada yang masih dalam proses pembicaraan," kata Tito yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.
Baca Juga :
Pastikan Layanan Perbatasan Optimal, Wamendagri Tinjau PLBN Motaain"Kalau masyarakat perbatasan makmur dan sejahtera, nasionalisme akan tinggi dan tentu tidak mudah diinfiltrasi pihak lain," jelasnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.. Dokumentasi/ istimewa.
Tito menjelaskan Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan yang berbeda dibanding negara berbasis daratan. Dengan perbatasan darat bersama tiga negara dan batas laut dengan sepuluh negara, pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat.
"Berbeda dengan negara-negara besar berbasis daratan, kita adalah negara kepulauan. Tidak ada konektivitas darat dari Sabang sampai Merauke, ini tantangan besar yang harus dikelola bersama," ungkapnya.
Tito juga mengapresiasi Komisi II DPR RI yang telah membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus perbatasan dan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah wilayah strategis sejak Oktober tahun lalu. Menurutnya, langkah tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Mereka turun langsung ke Natuna, perbatasan Malaysia, Papua Nugini, hingga Timor Leste. Temuan-temuan itulah yang kini kita bahas untuk menentukan langkah selanjutnya,” ungkapnya.
Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama antara lain penyelesaian persoalan batas di Sebatik, penambahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan kawasan perbatasan, khususnya di Papua dan Kalimantan.
"Di Papua, jalur dari Skouw hingga Merauke masih terputus-putus. Ini perlu diclearkan agar mendukung patroli keamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat," beber Tito.
Lebih lanjut, Tito menilai penguatan peran BNPP menjadi langkah penting agar koordinasi lintas kementerian dan lembaga dapat berjalan lebih efektif. Dengan kewenangan yang semakin kuat, berbagai program pembangunan di kawasan perbatasan diharapkan dapat terlaksana secara lebih terpadu.
“Ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun daerah perbatasan secara terpadu, saya sangat mendukung sekali dari langkah teman-teman Komisi II yang sudah turun ke lapangan dan serius untuk menyelesaikan masalah-masalah temuan itu, bahkan berikutnya nanti akan membuat semacam Pansus,” ujarnya.
Selain itu, Tito menyoroti masih terbatasnya jumlah Pos Lintas Batas Negara yang saat ini baru berjumlah 15 titik. Menurutnya, kebutuhan pembangunan PLBN masih cukup besar, terutama di wilayah Kalimantan dan sepanjang perbatasan Papua Nugini yang memiliki bentang hampir 800 kilometer.
Pembangunan PLBN beserta infrastruktur pendukung dinilai akan memperkuat keamanan wilayah sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan.
