JAKARTA, KOMPAS.TV - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mendesak Presiden menghentikan secara permanen seluruh Latihan Dasar Kemiliteran bagi calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih.
Termasuk seluruh program pelatihan warga sipil yang menggunakan pendekatan militer tanpa dasar kebutuhan pertahanan negara.
Hal itu disampaikan Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI, Kahar Muamalsyah melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Senin (29/6/2026).
“Pada saat yang sama, PBHI mendesak Presiden membentuk Tim Investigasi Independen yang bebas dari pengaruh Kementerian Pertahanan maupun TNI untuk mengusut penyebab kematian kelima peserta secara transparan, ilmiah, dan akuntabel, sekaligus membuka seluruh rekam medis dan dokumen penyelenggaraan kepada keluarga korban,” ucap Kahar.
Baca Juga: Respons PDIP soal Jokowi Injak Kepala Kerbau saat Safari Politik di Lampung
Di samping itu, PBHI menuntut aparat penegak hukum melakukan penyelidikan pidana secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab.
Mulai dari pelaksana lapangan hingga pejabat yang merancang, memerintahkan, dan menyetujui kebijakan tersebut.
“Kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa tidak mengenal pangkat maupun jabatan,” kata Kahar.
Kemudian berkaitan dengan massifnya militerisasi, PBHI mendesak Pemerintah untuk menghentikan seluruh agenda perluasan peran militer ke ranah sipil.
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV
- pbhi
- presiden prabowo
- koperasi desa merah putih
- latihan militer manajer kopdes
- prabowo stop latihan militer
