Podium MI: Warisan Royalti

DALAM beberapa tahun terakhir, isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) kembali menyeruak ke permukaan diskursus publik Indonesia dengan intensitas yang semakin mengkhawatirkan. Bukan sekadar pergunjingan moral di warung kopi, isu ini sudah masuk ke ranah hukum, kebijakan negara, bahkan tekanan geopolitik internasional.

Hingga pertengahan 2026, sedikitnya 36 negara telah melegalkan pernikahan sesama jenis. Tailan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang meresmikannya pada Juni 2024. Di dalam negeri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Juni 2026 mendesak pemerintah dan DPR untuk segera menerbitkan regulasi pidana khusus terkait LGBT, dengan sanksi yang harus lebih berat daripada perzinaan. Di sisi lain, tidak kurang dari 37 organisasi sipil menolak wacana kriminalisasi tersebut. Indonesia berdiri di persimpangan yang menuntut kejernihan berpikir, bukan gegabah mengikuti arus global maupun reaksi emosional semata.

Di sinilah Pancasila menemukan relevansinya yang paling konkret. Bukan sebagai slogan seremonial, melainkan sebagai sistem filsafat kebangsaan yang memiliki jawaban atas pertanyaan pelik ini. Pandangan negara Pancasila terhadap isu LGBT bukan pandangan hitam-putih dan bukan pula pandangan yang abai terhadap martabat manusia. Ia adalah pandangan yang berlapis, adil, sekaligus tegas dalam soal batas-batas yang tidak bisa dinegosiasikan.

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekadar pengakuan atas keberadaan Tuhan. Ia adalah penegasan bahwa nilai-nilai ketuhanan menjadi landasan etik kehidupan berbangsa. Seluruh agama dan kepercayaan yang hidup di bumi Indonesia, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Konghucu, secara seragam mengajarkan bahwa pernikahan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan.

Muhammadiyah menyatakan pernikahan sesama jenis haram hukumnya. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara tegas menolak LGBT. Gereja-gereja yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) menyatakan tidak merestui perkawinan sesama jenis. Parisada Hindu Dharma Indonesia melarang hubungan sesama jenis. Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia pun bersepakat menolaknya, dan Walubi menyatakan bahwa LGBT tidak dibenarkan dalam ajaran Buddha. Ini bukan kebetulan. Ini adalah konsensus moral yang melampaui batas-batas teologi dan merepresentasikan nilai luhur yang sudah lama menjadi bagian dari kepribadian Indonesia.

Namun, sila pertama tidak bisa dibaca secara terpisah dari sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Negara Pancasila tidak menafikan keberadaan individu-individu yang dalam perjalanan hidupnya mengalami kondisi yang membawa mereka pada orientasi seksual berbeda. Keberadaan itu adalah bagian dari realitas kemanusiaan yang kompleks. Oleh sebab itu, setiap warga negara, tanpa terkecuali, tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan negara. Mereka berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlakuan yang bermartabat dalam kehidupan sosial.

Ilustrasi LGBT. Foto: Pexels.

Inilah yang membedakan negara Pancasila dari sistem yang menindas: kita menolak perilaku yang bertentangan dengan nilai agama dan budaya bangsa, tetapi kita tidak menghancurkan martabat manusianya.

Analisis Social Network Analysis (SNA) menunjukkan lonjakan tajam percakapan terkait isu LGBT sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Masyarakat secara masif bersatu memperlihatkan penolakan mutlak di ruang digital, hingga dominasi sentimen negatif menyentuh angka 82%. Pemicu utamanya ialah gerakan publik dalam membendung infiltrasi budaya luar, seperti maraknya konten boys love (BL), serta komitmen netizen untuk mengawal ketat revisi regulasi hukum nasional.

Peta jaringan pada periode 2024–2025 tersebut memperlihatkan polarisasi dua klaster yang sangat ekstrem. Klaster utama yang berskala raksasa dimotori oleh akun-akun keagamaan, tokoh masyarakat, dan komunitas keluarga. Mereka sangat gencar menggaungkan narasi penyelamatan moral bangsa demi melindungi generasi muda dari ancaman penyimpangan sosial. Sebaliknya, klaster pendukung LGBT tampak sangat kerdil, terisolasi, dan sama sekali tidak mendapatkan simpati publik. Ketegasan netizen dalam menjaga nilai Pancasila dan norma agama juga terlihat jelas melalui serbuan kecaman organik di platform TikTok dan Instagram. Hal ini menegaskan bahwa sepanjang tahun 2024–2025, masyarakat Indonesia tetap solid membentengi ruang digital dari segala bentuk kampanye dan normalisasi gerakan tersebut. PANCASILA DAN BATAS LIBERALISME KUHP baru Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, telah mengakomodasi semangat kebangsaan ini ke dalam norma hukum positif. Pasal 414 secara tegas mengatur perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: apabila dilakukan di depan umum, ancaman pidananya penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda; apabila dilakukan secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, ancamannya meningkat menjadi 9 tahun; dan apabila dipublikasikan sebagai konten pornografi, ancamannya serupa, yakni 9 tahun penjara.

Sementara itu, Pasal 411 tentang perzinaan dan Pasal 412 tentang kohabitasi melengkapi kerangka pidana yang lebih luas dalam ranah kesusilaan. Dengan demikian, argumen bahwa Indonesia belum memiliki instrumen hukum untuk menghadapi ekspansi gerakan LGBT adalah argumen yang lemah. Instrumen itu sudah ada; yang dibutuhkan ialah kemauan politik dan konsistensi penegakan hukum. MUI bahkan mendesak sanksi khusus yang lebih berat daripada sekadar pasal perzinaan, sebuah tuntutan yang mencerminkan betapa seriusnya masyarakat sipil keagamaan memandang ancaman ini.

Pertanyaan mendasar yang harus dijawab ialah: apakah Indonesia harus mengikuti standar HAM internasional yang memosisikan legalisasi LGBT sebagai kemajuan peradaban? Jawaban tegas itu sudah diberikan Bung Karno jauh-jauh hari. Dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 30 September 1960 yang berjudul To Build the World Anew, Soekarno secara terbuka mengkritik pikiran liberalisme Barat, termasuk pandangan-pandangan dari filsuf Bertrand Russell, yang hendak memaksakan standar universal ala liberal kepada bangsa-bangsa yang baru merdeka.

Bung Karno menegaskan bahwa Indonesia tidak menganut paham komunisme maupun liberalisme. Indonesia berdiri di atas jalannya sendiri, jalan Pancasila, yang menempatkan manusia bukan sebagai individu atomistik ala liberalisme, melainkan sebagai bagian dari komunitas yang terikat oleh nilai-nilai moral, agama, dan kebudayaan bersama.

Klaim bahwa menolak legalisasi LGBT berarti melanggar hak asasi manusia adalah klaim yang harus dibaca secara kritis. HAM universal sebagaimana dikonstruksi oleh tradisi liberal Barat memang mengakui hak tersebut. Namun, Indonesia memiliki konsepsi HAM yang partikular, berakar pada Pancasila, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang demi menjamin penghormatan atas hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Arsitektur konstitusional inilah yang membedakan Indonesia dari negara-negara yang mengikuti arus liberalisme global.