Bisnis.com, CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon mengakui kemampuan keuangan daerah belum cukup untuk membiayai kebutuhan pembangunan.
Pendapatan asli daerah (PAD) yang terbatas membuat pemerintah memilih memperkuat keterlibatan dunia usaha melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan keterbatasan PAD menjadi kendala utama pemerintah dalam merealisasikan berbagai program pembangunan, terutama penyediaan infrastruktur dasar.
Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal daerah dinilai belum mampu mengimbanginya.
“PAD kami sangat terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Banyak program di Kabupaten Cirebon yang belum bisa tersentuh. Dengan perda CSR, kami berharap perusahaan bisa lebih terarah membantu pembangunan,” kata Imron, dikutip pada Selasa (30/6/2026).
Imron mengatakan kehadiran perusahaan tidak hanya mendorong pertumbuhan investasi, tetapi juga ikut menutup celah pembiayaan pembangunan melalui program CSR yang lebih terencana.
Baca Juga
- Cirebon Sulit Tarik Investasi Teknologi Tinggi, Ini Penyebabnya
- Enam Bulan Jalan, Cirebon Baru Raup 35% Target PBB
Menurut Imron, regulasi baru memberikan posisi hukum yang lebih kuat dibandingkan aturan sebelumnya yang hanya berbentuk peraturan bupati.
Selama ini, pelaksanaan CSR dinilai cenderung sukarela sehingga pemerintah memiliki ruang terbatas untuk mengarahkan program sesuai kebutuhan pembangunan.
Melalui perda tersebut, pemerintah dapat menyusun prioritas pembangunan yang dapat didukung perusahaan. Sementara itu, pelaksanaan kegiatan tetap dilakukan langsung oleh perusahaan sehingga dana CSR tidak masuk ke kas pemerintah daerah.
“Sekarang kami bisa mengusulkan kebutuhan pembangunan, misalnya perbaikan jalan atau bantuan sosial pada lokasi tertentu. Perusahaan yang melaksanakan sehingga programnya lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Salah satu sektor yang diprioritaskan adalah pembangunan infrastruktur jalan. Imron mencontohkan kondisi di Kecamatan Pabedilan yang memiliki cukup banyak perusahaan, namun masih menghadapi kerusakan jalan yang cukup serius.
Selain infrastruktur, pemerintah juga membuka ruang bagi perusahaan untuk mendukung berbagai program sosial sesuai kebutuhan masyarakat yang telah dipetakan pemerintah daerah.
Di sisi lain, kata Imron, kebijakan ini mencerminkan tantangan fiskal yang masih dihadapi Kabupaten Cirebon. Di tengah upaya pemerintah menarik investasi dan membuka ruang bagi berdirinya industri baru, kemampuan PAD belum cukup menjadi mesin utama pembiayaan pembangunan.
"Ke depan, Pemkab Cirebon berencana membentuk forum komunikasi yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Forum tersebut akan bertugas memetakan kebutuhan pembangunan serta menentukan prioritas program CSR," ujarnya.
