IPS Nilai Strategi Ekonomi Prabowo Sejalan dengan Amanat Pasal 33 UUD 1945

Pantau - Institute for Policy Studies (IPS) menilai strategi ekonomi Presiden Prabowo Subianto mencerminkan implementasi amanat Pasal 33 UUD 1945 melalui pendekatan state-led growth yang mengintegrasikan industrialisasi, investasi, dan penguatan kedaulatan ekonomi dalam pembangunan nasional.

Peneliti IPS Dr. Indra Kusumawardhana mengatakan strategi tersebut tidak menempatkan industrialisasi, investasi, dan kedaulatan ekonomi sebagai pilihan yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi untuk memperkuat kapasitas ekonomi nasional.

"Arah ekonomi Presiden Prabowo bukan sekadar mengejar pertumbuhan jangka pendek, tetapi membangun kapasitas ekonomi nasional sebagai amanat konstitusi. Tantangannya adalah memastikan intervensi negara benar-benar menghasilkan produktivitas, industrialisasi yang lebih dalam, dan daya tawar ekonomi yang lebih kuat," ungkap Indra.

Menurut IPS, pendekatan state-led growth menempatkan negara sebagai pengarah pembangunan tanpa meninggalkan mekanisme pasar melalui penguatan hilirisasi, percepatan investasi, pembangunan industri nasional, serta pengelolaan sektor strategis.

Lembaga tersebut juga menilai pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal, kepastian kebijakan, stabilitas makroekonomi, serta keterbukaan terhadap investasi dan teknologi global melalui pendekatan state-guided market.

IPS mencatat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 5,61 persen secara tahunan pada triwulan pertama 2026, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,87 persen.

Realisasi investasi pada periode tersebut mencapai Rp498,8 triliun dengan investasi hilirisasi menyumbang Rp147,5 triliun atau sekitar 29,6 persen dari total investasi nasional.

Meski demikian, IPS menilai kualitas pertumbuhan ekonomi masih perlu diperkuat melalui pendalaman industri (industrial deepening), pengembangan manufaktur bernilai tambah tinggi, transfer teknologi, penguatan rantai pasok domestik, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas.

IPS merekomendasikan agar investasi hilirisasi diarahkan menghasilkan dampak produktif yang nyata, belanja pemerintah semakin selektif dan berbasis produktivitas, serta strategi kedaulatan ekonomi tetap terbuka terhadap investasi dan teknologi global dengan tetap menjaga kepentingan nasional.