jpnn.com, JAKARTA -
Aliansi Kelompok Cipayung DKI Jakarta terdiri dari DPD GMNI Jakarta, PMII DKI Jakarta, dan HMI Badko Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Koperasi Merah Putih dan Istana Negara.
BACA JUGA: Kelompok Cipayung Plus Dorong Evaluasi Kinerja Menpora Demi Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045
Aksi ini merupakan respons keras atas tragedi kemanusiaan yang menewaskan 5 orang warga sipil saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil) dalam program Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih yang terafiliasi dengan SPII.
Koordinator Aksi, Bung Dendy selaku Ketua DPD GMNI Jakarta saat memimpin massa aksi menuntut penghentian total program Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih, penolakan pembentukan batalion teritorial, serta mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan segala bentuk militerisme di ruang sipil.
BACA JUGA: Akademi Marcus Fernaldi Gideon Kembali Kirim Wakil ke Pelatnas Cipayung
Aliansi Cipayung Jakarta dalam orasinya menggarisbawahi bahwa nyawa rakyat tidak boleh dikorbankan demi syahwat militerisme dan kepentingan oligarki.
Aksi di depan Kementerian Koperasi menuntut pencopotan Menteri Koperasi, pembubaran program koperasi desa tersebut, serta mendesak pembersihan jajaran direksi dan komisaris PT Agrinas yang didominasi oleh purnawirawan TNI AD.
?Aliansi Cipayung DKI Jakarta membedah karut-marut program ini melalui tiga landasan utama bangsa:
?Perspektif Sumpah Pemuda 1928: Pengkhianatan terhadap Tumpah Darah yang Satu
?Sumpah Pemuda adalah konsensus historis untuk menjunjung tinggi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan.
Nilai utama dari ikrar ini adalah perlindungan dan pemuliaan terhadap pemuda dan rakyat Indonesia.
Ketika program sipil berkedok koperasi memaksa rakyat masuk ke dalam ritme latihan militer hingga merenggut 5 nyawa, negara telah mengkhianati amanat Sumpah Pemuda.
Rakyat dan pemuda diposisikan bukan sebagai aset bangsa yang dijaga, melainkan sebagai komoditas eksperimen militeristik.
?Perspektif Pancasila 1 Juni 1945: Kehilangan Nilai Kemanusiaan dan Kerakyatan
?Merujuk pada pidato Bung Karno mengenai Pancasila 1 Juni 1945, prinsip Internasionalisme atau Perikemanusiaan dan Kesejahteraan Sosial adalah pilar utama.
?Tragedi tewasnya 5 warga sipil melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.
?Koperasi, yang sejatinya menurut Bung Hatta adalah alat kesejahteraan berdikari berdasarkan asas kekeluargaan, telah didegradasi menjadi instrumen penetrasi militeristik dan monopoli pertahanan (Kemenhan) di wilayah sipil.
Ini adalah bentuk penyimpangan struktural dari konsep ekonomi kerakyatan Pancasila.
Perspektif Konstitusi UUD 1945: Pelanggaran Supremasi Sipil dan Hak Hidup
?Berdasarkan UUD 1945, negara memiliki kewajiban absolut yang tertuang dalam Pembukaan: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.”
?Pasal 28A menjamin hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Kematian warga dalam latsarmil koperasi adalah kelalaian fatal negara.
?Pasal 30 UUD 1945 telah mengatur porsi pertahanan negara. Keterlibatan aktif Kementerian Pertahanan dan purnawirawan melalui lingkaran PT Agrinas di wilayah ekonomi sipil (koperasi kelurahan) dinilai sebagai bentuk dwifungsi gaya baru yang menabrak batas demokrasi dan supremasi sipil. Tugas TNI adalah menjaga kedaulatan di perbatasan, maka pertahanan teritorial tidak boleh menginterfensi hajat hidup sipil. TNI harus kembali ke barak!
?Pernyataan Sikap & Tuntutan Resmi Aliansi Cipayung Jakarta:
1. ?Hentikan dan Bubarkan total program Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih di seluruh Indonesia karena telah mengorbankan nyawa rakyat.
2.? Desak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan militerisasi ruang sipil dan menolak tegas pembentukan batalion teritorial sipil.
3.? Copot dan Tangkap Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Koperasi, serta jajaran Direktur Utama dan Komisaris PT Agrinas atas tanggung jawab moral dan hukum dalam tragedi ini.
4. ?Tolak Monopoli Kemenhan dan keterlibatan militer aktif/purnawirawan dalam pengelolaan sektor pangan dan koperasi sipil.
5.? Kembalikan TNI ke Barak untuk fokus pada pertahanan kedaulatan negara, bukan mengurusi wilayah domestik ekonomi rakyat.
?"Negara didirikan untuk melindungi segenap tumpah darah rakyat, bukan untuk memeras darah dan merenggut nyawa rakyat demi kepentingan segelintir oligarki!," ujar Dendy, Ketua DPD GMNI.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
