Pemerintah memperluas pilot project digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) ke 43 kabupaten/kota sebagai bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan atau government technology (GovTech), salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, perluasan tersebut merupakan tindak lanjut dari uji coba yang sebelumnya dilakukan di Kabupaten Banyuwangi.
"Pada siang hari ini kita melaksanakan rapat dalam rangka, sebetulnya masuk percepatan untuk transformasi digitalisasi pemerintah, yang kita kenal kadang-kadang dengan istilah government technology atau e-government, electronic government, pelayanan publik yang berbasis, pemerintahan yang berbasis digital," kata Tito usai memimpin Rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (30/6).
Menurut Tito, salah satu implementasi transformasi digital yang kini diprioritaskan pemerintah ialah digitalisasi penyaluran perlindungan sosial atau bantuan sosial.
"Nah salah satu langkah yang dikerjakan adalah piloting untuk perlindungan sosial," ujarnya.
Tito menjelaskan, proyek percontohan tersebut dipimpin Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, di Kabupaten Banyuwangi.
"Dan itu sudah dilaksanakan, dikerjakan, dipimpin langsung oleh ketua, yaitu Bapak Jenderal Luhut Pandjaitan, di Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi," ucapnya.
Kini, pemerintah memperluas pelaksanaannya ke 43 kabupaten/kota.
"Nah kali ini kita melebar, melebar ke 43 kabupaten/kota," katanya.
Lebih Tepat SasaranTito mengatakan, hasil uji coba di Banyuwangi menunjukkan penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran sehingga meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat.
"Rekan-rekan, tadi saya ada lupa menyampaikan. Dari yang sudah terlaksana pilot project-nya di Banyuwangi, Ibu Bupati, Ibu Ipuk sudah menyampaikan sendiri langsung manfaat yang sangat luar biasa ya, untuk perlindungan sosial, bansos, yang lebih tepat sasaran. Sehingga ini bisa menghemat, dan juga mendatangkan rasa keadilan," tuturnya.
Ia mencontohkan adanya warga yang secara sukarela mengundurkan diri sebagai penerima bansos karena merasa kondisi ekonominya telah membaik.
"Tadi juga di video ada yang menerima, yang merasa dia sebetulnya sudah naik kelas. Sehingga dia kemudian menyarankan agar dia tidak menerima lagi, diserahkan kepada yang lain saja yang lebih memerlukan. Ini kan salah satu bentuk daripada manfaat program transformasi digital ini di bidang sosial," katanya.
Tito menambahkan, pemerintah saat ini masih mematangkan implementasi program sebelum diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo.
"Nah, ini yang sedang dimatangkan betul, untuk nanti pada saat di-launching oleh Bapak Presiden. Karena ini salah satu program unggulan Bapak Presiden. Beliau sudah sering sekali menyampaikan tentang government technology, e-government ini," kata Tito.
"Mudah-mudahan nanti secepatnya kita bisa laksanakan lebih luas lagi," pungkasnya.
