Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Mukhtarudin menargetkan pelaksanaan program SMK Go Global dapat menyasar 40 ribu lulusan SMK dan masyarakat umum untuk ditempatkan sebagai pekerja migran Indonesia (PMI). Program ini dicanangkan oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan juga memperluas akses kerja bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di kancah internasional.
"Nanti kalau begitu anggaran dari Kementerian Keuangan nanti kita akan breakdown lagi angkanya berapa, kemudian yang kedua kapan turunnya ini juga akan menentukan jenis yang harus dipersiapkan, sektor apa yang harus dipersiapkan, negara mana yang menjadi sasaran karena memang SMK Go Global ini adalah KPI ini adalah penempatan," ungkap dia dalam Agenda Rapat Kerja Komisi IX DPR RI Dengan Menteri P2MI/BP2MI, Selasa (30/6/2026).
Dia melanjutkan, dalam menjalankan progran SMK Go Global, pihaknya tidak hanya melakukan pelatihan semata, melainkan juga penempatan para calon PMI yang akan disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Dalam konteks ini, pemerintah melakukan penentuan berbagai sektor industri yang membutuhkan tenaga kerja, negara yang menjadi sasaran PMI, serta penyusunan program yang sesuai dengan kebutuhan industri di luar negeri.
Di samping itu, Mukhtarudin memaparkan, SMK Go Global menjadi bagian dari ekosistem Gerakan Nasional Migran Aman yang mengedepankan perlindungan secara menyeluruh bagi para tenaga kerja asal Indonesia. Artinya, para pekerja tersebut akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri.
Pada tahap sebelum penempatan, calon pekerja migran akan mendapatkan sosialisasi melalui program Migran Aman, Desa Migran Emas, Migran Center hingga pengawasan siber. Program SMK GO Global tentu mengedepankan proses penyiapan perlindungan sebelum PMI tersebut ditempatkan.
Lewat program strategis tersebut, pemerintah akan melakukan pemetaan ruang kerja luar negeri, penyesuaian antara suplai dan permintaan (supply and demand), job matching, promosi perjanjian kerja sama, pemetaan lembaga vokasi sesuai standar, serta penyesuaian kurikulum pendidikan dan kompetensi PMI dengan kebutuhan pasar kerja global.
"Kemudian perlindungan selama penempatan ini akan meliputi penempatan itu sendiri dengan tujuan kemudian penguatan fungsi antar segera kerjaan kemudian pendampingan mediasi, vokasi, dan pemberian bantuan hukum pemantauan dan evaluasi dari pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja serta layanan jasa ke konsuler," terang dia.
Lantas, sebagai bentuk pendampingan terhadap calon PMI, pemerintah turut menyediakan 2.000 kelas pelatihan dengan asumsi 20 orang per kelas. Kemudian, terdapat 7 sektor jabatan atau posisi yang akan dilatih dari segi teknis, bahasa dan sertifikasi. Sayangnya, sektor-sektor tersebut masih belum bisa dijabarkan lantaran masih menunggu beberapa proses tertentu.
"Tetapi kita sudah punya sektor-sektor prioritas tinggal kita breakdown saja lagi dari yang ada mana yang paling memungkinkan karena ini KPI-nya penempatan sampai kepada kursus visa dan lain-lain itu mana yang paling negara yang paling memungkinkan," jelas dia.
Berikutnya, terdapat 23 wilayah sebaran kegiatan pelatihan calon PMI. Dalam hal ini, pelatihan tersebut terdapat di 23 provinsi seluruh Indonesia dengan negara penempatan prioritas antara lain Jepang, Korea Selatan, Jerman, Malaysia, Singapura, kawasan Eropa, Turki, dan Taiwan.
Tak ketinggalan, setelah masa kerja selesai, para PMI juga akan mendapatkan layanan pemulangan, pemberdayaan bagi purna PMI dan keluarga serta reintegrasi sosial dan rehabilitasi sosial.
Beragam layanan ini diharapkan menghasilkan output berupa peningkatan kesejahteraan PMI beserta keluarganya, sehingga akhirnya dalam dapat mengatasi masalah kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, hingga meningkatkan nilai remitansi atau pengiriman uang lintas negara.
(wur) Add as a preferred
source on Google
