REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN, – Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, membentuk forum konsultasi publik sebagai upaya meningkatkan standar layanan publik bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta para pencari kerja. Inisiatif ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang bertujuan membangun partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopumker) Kota Banjarmasin, Machli Riyadi, menyampaikan bahwa forum ini menjadi sarana vital untuk mendengar langsung masukan dari berbagai unsur masyarakat. Hal ini disampaikannya di Banjarmasin pada Selasa.
"Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, khususnya di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja, harus membuka ruang konsultasi publik agar kita dapat mendengar langsung berbagai masukan dari masyarakat. Hal ini sangat penting dalam penyusunan standar pelayanan," kata Machli.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Melibatkan Berbagai Unsur Masyarakat
Menurut Machli, forum tersebut dirancang untuk menghadirkan spektrum pemangku kepentingan yang luas. Tujuannya adalah untuk menampung berbagai persoalan dan harapan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.
"Kami mengundang seluruh unsur masyarakat, akademisi, pelaku usaha, media, hingga perbankan agar dapat memberikan masukan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi sekaligus bersama-sama menyusun standar pelayanan yang semakin baik," ujarnya.
Tantangan Tingginya Angka Pencari Kerja
Machli mengungkapkan, Kota Banjarmasin saat ini masih menghadapi tantangan serius terkait tingginya angka pencari kerja. Persentasenya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi.
"Saat ini angka pencari kerja di Kota Banjarmasin mencapai 6,89 persen dari jumlah penduduk usia produktif, lebih tinggi dibandingkan angka provinsi yang berada di kisaran 4,1 persen. Ini menjadi tanggung jawab moral bagi kami untuk terus mencari solusi melalui berbagai strategi," ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Diskopumker terus memperkuat fungsi Balai Latihan Kerja (BLK). Lembaga ini dijadikan pusat peningkatan kompetensi tenaga kerja sekaligus inkubator untuk mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha baru.
"Wali Kota memiliki komitmen yang sangat serius dalam penguatan Balai Latihan Kerja sebagai salah satu strategi mengurangi angka pencari kerja. Harapannya, masyarakat tidak hanya bergantung pada industri, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru secara mandiri," katanya.
Perkuat Kolaborasi dan Data Lowongan Kerja
Selain penguatan BLK, strategi lain yang ditempuh adalah memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha. Diskopumker menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di Banjarmasin.
"Kami juga telah menerbitkan surat edaran agar seluruh perusahaan yang beroperasi di Kota Banjarmasin wajib menyampaikan informasi lowongan kerja kepada Diskopumker, karena data pencari kerja berada pada kami. Dengan demikian, proses penyaluran tenaga kerja dapat berjalan lebih efektif. Di samping itu, kami terus melaksanakan berbagai pelatihan keterampilan sebagai bagian dari strategi menekan angka pengangguran," ujarnya.
Machli menambahkan, penguatan layanan juga sangat dibutuhkan mengingat potensi besar UMKM di kota ini. Saat ini, jumlah UMKM di Kota Banjarmasin yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) mencapai 59.193 unit usaha. Jumlah ini memerlukan pelayanan yang prima agar dapat maju dan berkembang sebagai kekuatan perekonomian daerah.
