HARIAN.FAJAR.CO.ID, GOWA — Pemerintah Kabupaten Gowa mulai memperkuat strategi pencegahan korupsi dengan menutup potensi celah penyimpangan dalam birokrasi. Upaya tersebut tidak hanya menyasar pemahaman aparatur, tetapi juga mendorong perbaikan sistem pada sektor-sektor pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Komitmen itu ditegaskan dalam Sosialisasi Anti Korupsi bertema “Membangun Kesadaran Integritas untuk Mewujudkan Organisasi yang Berdaya Cegah Korupsi” yang digelar Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa di Hotel Horison Ultima Makassar, Selasa, 30 Juni 2026.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis, mengatakan pembangunan daerah tidak cukup hanya dilihat dari capaian infrastruktur maupun program yang berjalan. Menurutnya, kualitas pemerintahan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan.
Ia menilai pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menjadi fondasi utama agar program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Korupsi merupakan salah satu ancaman terbesar bagi pembangunan. Karena itu, yang paling utama adalah membangun fondasi moral dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Korupsi adalah penyakit birokrasi yang paling merusak. Tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga merampas hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang prima,” ujar Andy Azis.
Andy menyebut Pemkab Gowa memilih memperkuat pencegahan sebagai strategi utama dibandingkan menunggu terjadinya pelanggaran. Menurutnya, sistem pemerintahan harus dibangun agar mampu meminimalkan ruang terjadinya praktik korupsi.
“Strategi utama Pemerintah Kabupaten Gowa adalah mendahulukan pencegahan korupsi. Mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Kita harus menutup rapat setiap celah rawan korupsi, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.
Ia menyebut sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian, seperti pelayanan perizinan, pengelolaan dana desa, hingga penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, sektor tersebut memiliki risiko tinggi karena berkaitan langsung dengan kepentingan publik.
Karena itu, kata Andy, pembenahan sistem harus berjalan bersamaan dengan penguatan karakter aparatur. Integritas dinilai menjadi benteng utama dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan.
“Perbaikan sistem di sektor-sektor rawan ini wajib berjalan beriringan dengan penguatan benteng integritas di dalam diri kita masing-masing. Dengan integritas yang kuat, kita dapat membangun organisasi yang mampu mencegah korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tambahnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Gowa, Syahrul Syahrir, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun budaya anti korupsi di lingkungan pemerintahan. Ia berharap sosialisasi tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi diterapkan dalam aktivitas kerja sehari-hari.
“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana peningkatan pengetahuan, tetapi juga mampu memperkuat komitmen dan budaya integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga upaya pencegahan korupsi dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan integritas diperlukan untuk meningkatkan kesadaran aparatur terhadap risiko korupsi, memahami modus tindak pidana korupsi, serta menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung prinsip kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.
Syahrul menjelaskan, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) melalui keterlibatan seluruh unsur sebagai agen perubahan.
“Kegiatan ini juga untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan budaya anti korupsi dalam rangka meningkatkan nilai Survei Penilaian Integritas serta membangun peran aktif seluruh peserta sebagai agen perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” jelasnya.
Sosialisasi tersebut melibatkan unsur perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, DPRD, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, jurnalis, lembaga swadaya masyarakat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta tim SPI dan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa.
Para peserta mendapatkan materi terkait penguatan sistem pencegahan korupsi, kebijakan dan strategi nasional pencegahan korupsi, pembangunan integritas sebagai budaya organisasi, hingga penguatan sistem pengaduan publik. (an)
