Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat terus memperkuat ketahanan pangan daerah sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok termasuk untuk komoditas cabai, bawang, dan tomat.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Disperindag Provinsi Papua, Yoniman Ronting di Jayapura, Selasa, mengatakan sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat di Papua masih dipasok dari luar daerah.
"Dengan kondisi tersebut membuat harga komoditas pangan cukup rentan terhadap gangguan distribusi maupun kenaikan biaya logistik," katanya.
Menurut Yoniman, untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah secara berkala melakukan berbagai langkah pengendalian, termasuk intervensi pasar apabila terjadi gejolak harga di tingkat konsumen.
"Namun, upaya jangka panjang yang dinilai lebih efektif adalah memperkuat produksi pangan lokal agar ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dapat ditekan," ujarnya.
Dia menjelaskan intervensi pasar memang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dalam jangka pendek. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana memperkuat produksi lokal agar Papua tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar wilayah.
"Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya memperkuat sistem logistik pangan dengan mendorong efisiensi distribusi antar wilayah serta memperbaiki rantai pasok untuk menekan biaya transportasi yang selama ini menjadi salah satu faktor utama tingginya harga di Papua," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya berharap langkah tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menjaga daya beli masyarakat melalui ketersediaan pasokan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala KPw BI Provinsi Papua Warsono mengatakan laju inflasi di wilayah kerja BI Papua masih terjaga dan berada dalam sasaran inflasi nasional yakni 2,5 plus minus satu persen.
"Kami melihat inflasi di Tanah Papua pada Mei 2026 tetap terkendali dikarenakan adanya penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui TPID di seluruh wilayah Papua,” katanya.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Disperindag Provinsi Papua, Yoniman Ronting di Jayapura, Selasa, mengatakan sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat di Papua masih dipasok dari luar daerah.
"Dengan kondisi tersebut membuat harga komoditas pangan cukup rentan terhadap gangguan distribusi maupun kenaikan biaya logistik," katanya.
Menurut Yoniman, untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah secara berkala melakukan berbagai langkah pengendalian, termasuk intervensi pasar apabila terjadi gejolak harga di tingkat konsumen.
"Namun, upaya jangka panjang yang dinilai lebih efektif adalah memperkuat produksi pangan lokal agar ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dapat ditekan," ujarnya.
Dia menjelaskan intervensi pasar memang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dalam jangka pendek. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana memperkuat produksi lokal agar Papua tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar wilayah.
"Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya memperkuat sistem logistik pangan dengan mendorong efisiensi distribusi antar wilayah serta memperbaiki rantai pasok untuk menekan biaya transportasi yang selama ini menjadi salah satu faktor utama tingginya harga di Papua," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya berharap langkah tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menjaga daya beli masyarakat melalui ketersediaan pasokan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala KPw BI Provinsi Papua Warsono mengatakan laju inflasi di wilayah kerja BI Papua masih terjaga dan berada dalam sasaran inflasi nasional yakni 2,5 plus minus satu persen.
"Kami melihat inflasi di Tanah Papua pada Mei 2026 tetap terkendali dikarenakan adanya penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui TPID di seluruh wilayah Papua,” katanya.
