Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kelompok pemukim Israel dilaporkan menyusun skenario pengambilalihan sekitar 100 titik strategis di Area A, wilayah Tepi Barat yang saat ini berada di bawah administrasi Otoritas Palestina.
Laporan tersebut diungkap surat kabar Israel Hayom yang menyebut langkah itu ditujukan untuk mengubah konfigurasi wilayah pendudukan secara signifikan.
Mengutip Anadolu Agency, dokumen yang dilaporkan itu memuat mekanisme pengerahan pasukan militer ke puluhan titik strategis di Tepi Barat pada saat pelaksanaan operasi.
Area yang menjadi sasaran berada di Area A, kawasan yang berdasarkan Perjanjian Oslo II tahun 1995 berada di bawah kewenangan administratif dan keamanan Otoritas Palestina.
Israel Hayom menyebut rancangan tersebut telah dipaparkan kepada sejumlah menteri di pemerintahan Israel serta figur yang memiliki kedekatan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Rencana itu juga disebut mencakup sejumlah kota utama Palestina.
Presiden Komite Anti-Tembok dan Permukiman Palestina, Muayyad Shaaban, menilai rencana tersebut sebagai tahapan baru yang berpotensi mempercepat aneksasi wilayah Tepi Barat.
Menurutnya, langkah itu tidak dapat dipandang sebagai agenda kelompok pemukim semata, melainkan bagian dari arah kebijakan yang berkembang di bawah pemerintahan sayap kanan Israel.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Palestina menyampaikan penolakan keras terhadap laporan tersebut.
Dalam pernyataannya, Palestina menilai rencana tersebut mencerminkan pendekatan kolonial dan dianggap bertentangan dengan hukum internasional serta berbagai kesepakatan yang telah disahkan sebelumnya.
Pemerintah Palestina juga menyebut upaya itu sebagai bentuk tindakan sistematis untuk menciptakan realitas baru di wilayah pendudukan melalui tekanan politik dan keamanan.
Kemlu Palestina menegaskan Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Palestina yang diduduki dan menyatakan aktivitas permukiman tidak memiliki legitimasi menurut hukum internasional maupun berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Palestina menambahkan bahwa keberlanjutan pendudukan dan ekspansi permukiman menjadi salah satu faktor utama yang menghambat terciptanya stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. []
