JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat berharap peringatan Hari Bhayangkara Ke-80 menjadi momentum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Pembenahan perlu mencakup peningkatan profesionalisme, integritas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, hingga penguatan akuntabilitas agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin meningkat.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR, Jazilul Fawaid, di Jakarta, Rabu (1/7/2026), mengatakan peringatan hari ulang tahun Polri harus dimaknai sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja institusi. Meski Polri telah banyak berkontribusi menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum selama delapan dekade, masih terdapat berbagai pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
"Selama 80 tahun perjalanan Polri, tentu sudah banyak hal yang dilakukan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di Indonesia. Kita memberikan apresiasi atas pengabdian tersebut. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin kuat," kata Jazilul.
Kehadiran negara harus dirasakan masyarakat sejak awal melalui pelayanan kepolisian yang sigap dan profesional.
Jazilul menegaskan, pembenahan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mengedepankan profesionalisme, integritas, serta pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Salah satu harapan masyarakat, menurut Jazilul, ialah hadirnya aparat kepolisian yang responsif terhadap setiap pengaduan tanpa harus menunggu suatu perkara menjadi viral di media sosial.
"Polri harus menunjukkan respons yang cepat terhadap setiap pengaduan masyarakat. Jangan sampai penanganan suatu perkara baru mendapat perhatian setelah ramai dan viral. Kehadiran negara harus dirasakan masyarakat sejak awal melalui pelayanan kepolisian yang sigap dan profesional," ujar Jazilul.
Wakil Ketua Umum PKB itu juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut dia, tidak boleh lagi terjadi tindakan kekerasan oleh aparat terhadap warga.
"Kita tidak ingin lagi mendengar adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap masyarakat. Penegakan hukum harus dilakukan secara humanis, profesional, dan menghormati hak asasi manusia," tegas Jazilul.
Jazilul juga meminta Polri tidak ragu menindak tegas setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran hukum maupun etik. Menurut dia, ketegasan terhadap anggota yang bermasalah justru akan memperkuat kehormatan institusi.
"Jika ada oknum polisi yang melakukan pelanggaran, harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Jangan ada upaya melindungi anggota yang bermasalah. Transparansi dan ketegasan dalam penegakan disiplin internal merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri," kata Jazilul.
Ketua DPR Puan Maharani pun mengingatkan Polri untuk terus membuktikan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ia menegaskan, sesuai konstitusi, Polri memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
"Maka Hari Bhayangkara 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat legitimasi Polri sebagai institusi yang berada di garis terdepan dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, sekaligus melayani masyarakat di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks," ujar Puan.
Menurut Puan, keberhasilan Polri pada era modern tidak lagi semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang berhasil diungkap atau pelaku yang ditangkap.
"Ukuran yang jauh lebih penting adalah sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran negara melalui pelayanan kepolisian yang cepat, profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi warga negara," kata Puan.
Oleh karena itu, ia menilai penguatan profesionalisme harus diiringi dengan peningkatan akuntabilitas publik. Kepercayaan masyarakat, menurut dia, merupakan modal utama institusi penegak hukum.
Oleh sebab itu, lanjut Puan, setiap keberhasilan penegakan hukum, pelayanan publik, maupun pembenahan internal harus dibangun melalui mekanisme yang terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan delapan dekade merupakan perjalanan panjang bagi Polri dalam mengawal bangsa. Selama itu pula, Polri menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga tegaknya hukum dan ketertiban.
Di usia ke-80, ia berharap Polri semakin profesional, adaptif, dan semakin dipercaya masyarakat. Menurut dia, tantangan yang dihadapi kepolisian akan semakin kompleks sehingga kemampuan beradaptasi dan terus berbenah menjadi kebutuhan.
"Kami juga mengingatkan dan mendorong agar Polri senantiasa bergerak lebih maksimal dalam mengemban amanat konstitusi, yaitu melindungi, melayani, dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu," ujar Habiburokhman.
Selain itu, Habiburokhman berharap Polri terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan situasi nasional yang kondusif, sekaligus menegakkan hukum secara berkeadilan, transparan, dan humanis.
"Jadikan momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini sebagai bahan refleksi untuk terus memperkuat institusi yang bersih dan berintegritas. Teruslah menjadi pelindung yang memberikan rasa aman, dan pengayom yang menghadirkan keadilan," kata Habiburokman.
