Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai menyiapkan langkah antisipatif menyusul informasi mengenai kemungkinan kembali berkurangnya Transfer Ke Daerah (TKD) pada 2027.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan alokasi transfer dari pemerintah pusat yang selama ini menjadi salah satu penopang pembiayaan pembangunan daerah telah mengalami penurunan signifikan.
"Nah terkait itu, saya sudah meminta BPKAD dan Sekretaris Daerah untuk mencermati, memang dana transfer daerah kemarin cukup besar kita (Pemkot Palembang)," kata Ratu Dewa, Rabu (1/7/2026).
Selain memetakan dampak fiskal yang mungkin timbul, Pemkot Palembang juga menyiapkan usulan kepada pemerintah pusat agar kebijakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
"Saya sudah minta konsepnya seperti apa, untuk kita usulkan ke Menteri Dalam Negeri. Karena kita ingin pembangunan, pemerintahan, dan masalah program kemasyarakatan butuh anggaran. Maka dari itu kita minta ada pertimbangan dari pemerintah pusat," jelas Dewa.
Dia menilai berkurangnya alokasi transfer berpotensi memengaruhi pelaksanaan sejumlah program daerah. Meski demikian, pemerintah kota akan melakukan penyesuaian melalui efisiensi pada pos-pos belanja tertentu yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga
- Dapat Nugraha Sakanti dari Presiden, Kapolda Riau: Penghargaan Ini Milik Semua Personel
- BI Riau Perkuat UMKM dan Ekonomi Digital Lewat Karya Riau Bertuah 2026
- Potensi Ekosistem Ekonomi Haji di Sumbar, Usulan Pembentukan Embarkasi Sumbagteng Mengemuka
"Kalau ada pengaruh pasti ada pengaruh. Tetapi tinggal bagaimana kita menyiasatinya melalui efisiensi pada sektor dan nomenklatur tertentu sehingga tidak mengurangi pelayanan yang penting bagi masyarakat," ujarnya.
Dewa menambahkan, di tengah keterbatasan fiskal, Pemkot Palembang tetap akan memfokuskan anggaran pada 3 sektor utama yang dinilai berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menopang aktivitas ekonomi kota.
"Bagi saya prioritasnya tetap sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur perkotaan. Program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat harus tetap berjalan," pungkasnya.
