JAKARTA, KOMPAS – Laju inflasi pada Juni 2026 masih berada di level tinggi. Selain menanggung beban akibat kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok, masyarakat masih harus memikul biaya tinggi dari naiknya bunga pinjaman dan harga bahan bakar minyak.
Di sisi lain, upah yang diterima oleh masyarakat dalam beberapa tahun terakhir justru cenderung menurun. Akibatnya, dompet masyarakat bisa semakin tergerus dan tekanan terhadap daya beli tidak terhindarkan.
Badan Pusat Statistik (BPS), pada Rabu (7/1/2026), melaporkan, tingkat inflasi pada Juni 2026 sebesar 0,44 persen secara bulanan dan 3,34 persen secara tahunan. Angka ini naik, baik dibandingkan bulan sebelumnya maupun periode yang sama pada tahun lalu.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan, kelompok transportasi menjadi penyumbang utama inflasi bulanan pada Juni 2026. Kelompok ini memiliki andil sebesar 0,28 persen dengan tingkat inflasi 2,29 persen.
“Bensin memberikan andil inflasi tertinggi sebesar 0,21 persen. Selanjutnya, tarif angkutan udara memberikan andil inflasi 0,05 persen, sedangkan pelumas atau oli mesin menyumbang 0,01 persen,” katanya dalam konferensi pers.
Adapun bensin tercatat mengalami inflasi sebesar 4,53 persen secara bulanan. Kenaikan ini seiring dengan penyesuaian harga oleh PT Pertamina (Persero) atas BBM jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex pada 1 Juni 2026, serta jenis Pertamax pada 10 Juni 2026.
Selain itu, inflasi bulanan juga didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 0,06 persen. Beberapa komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini, antara lain bawang merah sebesar 0,04 persen, bawang putih sebesar 0,03 persen, dan beras sebesar 0,02 persen.
Berdasarkan komponennya, seluruh komponen mengalami inflasi bulanan pada Juni 2026. Andil inflasi tertinggi berturut-turut disumbangkan oleh komponen harga diatur pemerintah sebesar 0,27 persen, komponen inti sebesar 0,15 persen, dan komponen bergejolak sebesar 0,02 persen.
Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok makanan, minuman dan tembakau terutama ikan segar, beras, minyak goreng, cabai merah, daging ayam ras, cabai rawit, Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan juga bawang merah.
Demikian pula dengan komponen inflasi secara tahunan pada Juni 2026. Komponen inti memberikan andil inflasi sebesar 1,77 persen, diikuti komponen bergejolak dengan andil inflasi sebesar 0,91 persen, dan komponen harga diatur pemerintah dengan andil inflasi sebesar 0,66 persen.
Ateng menjelaskan, inflasi secara tahunan utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini memberikan andil sebesar 1,36 persen dengan tingkat inflasi sebesar 4,67 persen.
“Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok makanan, minuman dan tembakau Terutama ikan segar, beras, minyak goreng, cabai merah, daging ayam ras, cabai rawit, Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan juga bawang merah,” ujarnya.
Dihubungi secara terpisah, Head of Macroeconomic & Financial Market Research Permata Bank, Faisal Rachman, berpendapat, kenaikan inflasi tersebut sebagian besar dipicu oleh penyesuaian harga dari sisi pasokan yang diteruskan kepada konsumen seiring peningkatan biaya impor akibat depresiasi rupiah.
Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah per akhir Juni 2026 berada di level Rp 17.899 per dolar AS atau melemah 7,01 persen sejak awal tahun. Bahkan, pada Rabu (1/7/2026), rupiah terus melemah hingga ke level Rp 17.961 per dolar AS.
“Guncangan potensial dari sisi penawaran dapat menimbulkan tekanan kenaikan inflasi sepanjang sisa 2026, sehingga memperkuat kecenderungan Bank Indonesia (BI) untuk memprioritaskan stabilitas,” katanya.
Dari sisi domestik, terdapat beberapa faktor risiko yang dapat menimbulkan tekanan terhadap inflasi, yakni pertumbuhan jumlah uang beredar (M2) seiring dengan ekspansi kebijakan fiskal dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dapat meningkatkan permintaan terhadap komoditas pangan.
Selain itu, potensi munculnya fenomena El Niño “Godzilla” juga berisiko mengganggu hasil pertanian, mendorong kenaikan harga pangan, dan semakin memperparah tekanan inflasi. Di sisi lain, risiko tekanan inflasi juga datang dari faktor eksternal.
Faisal menjelaskan, ketidakpastian yang terus berlanjut terkait proses perdamaian antara AS-Iran dan arah kebijakan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) telah memicu pergeseran arus modal asing. Dinamika ini berisiko mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah dan meningkatkan inflasi impor.
“Inflasi sisi penawaran belakangan ini telah melampaui inflasi sisi permintaan, yang menandakan meningkatnya risiko transmisi beban produsen ke harga konsumen, seiring dengan terus meningkatnya biaya input, terutama untuk bahan baku impor,” ujarnya.
Secara keseluruhan, ia memperkirakan, inflasi umum akan mencapai 3,13 persen pada akhir 2026. Perkiraan ini dengan asumsi pemerintah tetap mempertahankan harga energi bersubsidi pada level saat ini. Namun, bila ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas, inflasi berisiko meningkat.
Sementara itu, peneliti dari Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, berpendapat, Deni Friawan, berpendapat, berbagai perkembangan indikator ekonomi belakangan semakin menunjukkan beban hidup masyarakat, terutama kelas menengah semakin berat.
“Masyarakat, terutama kelas menengah, dihadapkan pada berbagai tekanan biaya hidup dari sisi ekonomi. Harga-harga barang kebutuhan pokok, terutama yang volatile food (harga bergejolak) itu sudah naik tinggi,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.
BPS mencatat, komponen harga bergejolak pada Juni 2026 mengalami inflasi secara tahunan sebesar 5,51 persen. Ini terutama dipicu oleh kenaikan harga beberpa komoditas, antara lain beras, cabai merah, daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah.
Tidak ada kebijakan yang tidak menuntut biaya (trade-off). Namun, bukan berarti kebijakan suku bunga juga menjadi solusi tunggal. Maka, pemerintah harus mengambil kebijakan yang memiliki biaya paling minimum.
Ditambah lagi, Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memperkirakan, harga barang di pusat-pusat perbelanjaan akan naik signifikan hingga 30 persen pada triwulan IV-2026. Kenaikan ini terjadi seiring dengan masuknya stok barang-barang baru (Kompas.id, 28/6/2026).
Selain kenaikan harga-harga, masyarakat juga masih harus menanggung beban dari kenaikan suku bunga acuan. Dalam hal ini, bunga cicilan biasanya akan mengikuti perkembangan bunga acuan, terutama untuk pinjaman dengan skema mengambang (floating), salah satunya kredit pemilikan rumah (KPR).
Menurut Deni, kondisi tersebut merupakan harga yang harus dibayar oleh masyarakat atas stabilitas nilai tukar rupiah. Sekalipun suku bunga tidak dinaikkan, gejolak nilai tukar yang terjadi belakangan justru semakin menekan perekonomian secara umum.
“Tidak ada kebijakan yang tidak menuntut biaya (trade-off). Namun, bukan berarti kebijakan suku bunga juga menjadi solusi tunggal. Maka, pemerintah harus mengambil kebijakan yang memiliki biaya paling minimum,” tuturnya.
Salah satunya ialah dengan memberikan kepastian regulasi bagi dunia usaha. Tanpa adanya kepastian regulasi, dunia usaha justru akan semakin tertekan dan ujungnya berisiko pada efisiensi bisnis, antara lain dengan menempuh pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kondisi tersebut akan menambahkan tekanan terhadap masyarakat di tengah kenaikan berbagai harga-harga barang kebutuhan pokok. Akibatnya, daya beli pun semakin melemah lantaran penghasilan masyarakat semakin terbatas.
Hasil riset dari Mandiri Institute bertajuk “Mendorong Pertumbuhan Upah Riil Pekerja pada Sektor Unggulan” menemukan, tren pertumbuhan upah riil yang cenderung terus menurun setelah periode pandemi Covid-19.
Per 2025, upah riil turun hingga mencapai -0,37 persen di tengah ekonomi yang tumbuh sebesar 5,11 persen. Ini menandakan bahwa daya beli masyarakat belum cukup stabil di tengah kenaikan harga sekaligus dampak dari pertumbuhan ekonomi yang belum mengalir ke para pekerja.
Mandiri Institute mencatat, pelemahan ini berasal, baik dari faktor di dalam sektor maupun realokasi atau pergeseran komposisi pekerja ke sektor dengan tingkat upah yang lebih rendah. Pergeseran tersebut antara lain tampak dari bertambahnya serapan buruh di sektor pertanian yang notabene berupah rendah. Sebaliknya, serapan di sektor Jasa Keuangan yang berupah tinggi justru turun drastis.
Deni berpandangan, selama pemerintah terus mempertahankan cara-cara lama dalam pengambilan kebijakan tanpa pernah menyentuh permasalahan mendasar, daya beli masyarakat berisiko terus tertekan. Alhasil, konsumsi sebagai mesin utama pendorong ekonomi akan melambat.
“Kalau PHK terus terjadi , konsumsi daya beli masyarakat juga makin turun, stabilitas ekonomi dan stabilitas sosial ke depannya bisa terganggu. Dan, itu juga bisa berdampak pada stabilitas politik. Kita tidak tahu sampai kapan masyarakat masih bisa bertahan seperti ini,” katanya.
