JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 16 konfederasi dan 147 federasi buruh resmi membentuk Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN, Andi Gani Nena Wea mengatakan, koalisi tersebut dibentuk untuk mengawal perumusan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.
"Kenapa kami berkumpul di sini? Karena ada kegelisahan mengenai undang-undang ketenagakerjaan yang baru yang sampai hari ini belum menunjukkan hal yang signifikan," kata Andi Gani, di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Baca juga: Buruh Minta Dedi Mulyadi Cabut SK UMSK Jabar Usai Gugatan Dikabulkan PTUN
Andi Gani mengklaim koalisi tersebut merepresentasikan 90 persen dari total kekuatan buruh di tanah air.
"Kita bersatu untuk memperjuangkan bagaimana Undang-Undang Ketenagakerjaan yang pastinya tanggal 31 Oktober jam 12 malam bisa terbentuk dan adil, berkeadilan. Tidak lagi terjadi gugatan-gugatan atau kekecewaan mendalam dari kaum buruh," tegasnya.
Koalisi juga sepakat untuk membentuk tim yang akan mulai bekerja minggu ini dengan membentuk tim teknis untuk menyalurkan gagasan-gagasan dari seluruh elemen buruh secara terbuka.
"Kami membentuk tim teknis, bersatu, menyalurkan segala gagasan, tidak dibatasi, dan juga membentuk tim yang akan segera bekerja mulai minggu ini," ungkap Andi Gani.
Baca juga: Buruh Menang Gugatan UMSK 2026, Desak Dedi Mulyadi Tak Banding Putusan PTUN
Saat ditanya mengenai langkah konkret terdekat yang akan diambil oleh koalisi, Andi Gani menjelaskan bahwa pihaknya akan menyiapkan konsep matang dan membuka jalur lobi serta dialog intensif dengan pemerintah dan DPR.
"Ya langkah konkretnya tentu konsep kita siapkan, lalu melakukan lobi-lobi tentunya, berbicara dengan pemerintah, bertemu," ucapnya.
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 168/PUU-XXI/2023 memerintahkan pembentukan UU Ketenagakerjaan yang baru dan terpisah dari UU Cipta Kerja (UU Nomor 6 Tahun 2023) dalam jangka waktu maksimal 2 tahun agar lebih memberikan kepastian hukum.
Andi menolak keras jika undang-undang ini disahkan secara terburu-buru tanpa dialog yang transparan.
"Kami tidak ingin undang-undang ketenagakerjaan yang kita harapkan menjadi undang-undang berkeadilan, baik untuk pengusaha dan juga untuk buruh, dilakukan kebut semalam," kata dia.
Baca juga: Ribuan Pengurus-Anggota Partai Buruh Kalsel Kompak Mundur, Ada Apa?
Koalisi tidak menutup kemungkinan untuk turun ke jalan jika aspirasi mereka diabaikan.
Ketua Umum KSPSI yang juga Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat turut mendukung dalam deklarasi tersebut.
Ia menegaskan bahwa dirinya memiliki perjuangan yang sama dengan organisasi buruh lainnya.
"Intinya saya bersama teman-teman, pasti satu pikiran, satu gagasan, dan satu perjuangan," ucap Jumhur.
Sejumlah federasi yang tergabung dalam koalisi antara lain KSPSI AGN, KSPSI, KSPSI pimpinan Yorrys, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Sejahtera Indonesia, Konfederasi KASBI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional, Konfederasi Aspek Indonesia, Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, dan lain-lain.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
