BEKASI, KOMPAS.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi mengungkapkan, sejumlah warga di dua kawasan perumahan menolak mengikuti Sensus Ekonomi 2026 setelah termakan hoaks yang beredar di media sosial.
Ketua Tim Humas BPS Kabupaten Bekasi, Rengga Adhy Pratama, mengatakan, hoaks tersebut menyebut data hasil sensus akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak terhadap aset masyarakat.
Menurut Rengga, penolakan pertama terjadi di salah satu blok perumahan di Kecamatan Karangbahagia. Penolakan serupa juga ditemukan di Cluster Legian, Kecamatan Babelan.
Baca juga: Rahasia Rumah Makan Padang, Pelajaran untuk Sensus Ekonomi 2026
"Ternyata warga di wilayah itu termakan hoaks yang tersebar luas di platform TikTok. Dan lebih parahnya satu RT tidak mau didata karena termakan hoaks yang beredar di media sosial," ujar Rengga saat dihubungi Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Rabu (1/7/2026).
Selain khawatir aset mereka akan dikenai pajak, sebagian warga juga menganggap Sensus Ekonomi tidak memberikan manfaat karena mayoritas berprofesi sebagai pekerja, bukan pelaku usaha.
"Mereka juga berasumsi bahwa Sensus Ekonomi tidak ada manfaatnya bagi mereka," kata Rengga.
Ia menambahkan, kedua kawasan tersebut didominasi penghuni dari kalangan menengah ke atas sehingga muncul kekhawatiran lebih besar terkait kepemilikan aset.
Baca juga: Di Balik Pertanyaan Privasi Sensus Ekonomi Jakarta, Apa Tujuannya?
"Sehingga kemungkinan kombinasi antara ketakutan karena termakan berita hoaks, ditambah ketakutan akan hilangnya aset, serta anggapan bahwa mereka adalah pekerja dan bukan wirausaha, makanya tidak butuh Sensus Ekonomi," ujarnya.
Menindaklanjuti penolakan tersebut, BPS Kabupaten Bekasi telah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa atau kelurahan, hingga ketua RT untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan pelaksanaan Sensus Ekonomi.
"Dalam waktu dekat pihak kecamatan dan desa atau kelurahan akan langsung membantu BPS melalui ketua RT untuk menjelaskan kepada warga di cluster tersebut," kata Rengga.
Selain melakukan sosialisasi secara langsung, BPS juga terus menyebarkan informasi melalui berbagai kanal media untuk meluruskan hoaks yang beredar.
Baca juga: Ketika Petugas Sensus Ekonomi Data Warga Sudah Didata tapi Tak Dapat Bantuan
"Semoga ini dapat mengubah opini negatif tentang Sensus Ekonomi," ujarnya.
Rengga menegaskan, penolakan tersebut tidak menghentikan proses pendataan. Petugas akan kembali mendatangi lokasi setelah sosialisasi dilakukan oleh pemerintah setempat.
"Kami akan kembali lagi ke wilayah tersebut setelah adanya sosialisasi dari kecamatan dan desa atau kelurahan. Semoga bisa dalam waktu dekat ini," kata dia.
Rentan Terpapar HoaksRengga menjelaskan, BPS tidak membedakan metode maupun daftar pertanyaan Sensus Ekonomi antara wilayah perkotaan dan perkampungan.
Baca juga: Khawatir Aset Dicatat, Nanti Pajaknya Naik Saat Petugas Sensus Ekonomi Data Warga
