REPUBLIKA.CO.ID, YERUSSALEM — Zionis israel dan Amerika Serikat (AS) menandatangani perjanjian baru terkait penetapan dan pembangunan Kompleks Kedutaan Besar Paman Sam di Yerusalem, Palestina. Pada Rabu (1/7/2026) menteri luar negeri zionis israel Gideon Sa’ar, dan Duta Besar AS di israel Mike Huckabee menandatangani penetapan permanen Kompleks Kedutaan Besar AS di Yerusalem.
Pusat Hukum dan Hak Minoritas Arab di israel, Adalah mengutuk keras penandatanganan perjanjian tersebut. “Adalah mengutuk keras perjanjian tersebut yang secara langsung melegalkan tindakan perampasan sistematis yang dilakukan israel, terhadap hak-hak warga Palestina,” begitu dalam siaran pers resmi Adalah, yang diterima Republika di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Penandatanganan yang juga dihadiri oleh walikota israel di Yerusalem Moshe Lion itu dinilai jelas sebagai perbuatan lanjutan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan zionis.
Karena menurut Adalah, lokasi yang diperjanjikan antara israel dan AS tersebut merupakan tanah warga Palestina yang disita secara semena-mena oleh rezim zionis berdasarkan undang-undang (UU) terbitan otoritas zionis tentang properti pada 1950. Aturan zionis itu, kata Adalah diskrimatif lantaran memberikan legitimasi terhadap otoritas zionis dalam penguasaan lahan dan areal yang ditinggalkan oleh warga Palestina.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Pada Januari 2023, Adalah mengatakan mengajukan keberatan resmi terhadap otoritas israel terkait penguasaan sepihak lahan dan areal yang berada di Yerusalem tersebut. Pengajuan keberatan oleh Adalah itu, dengan melampirkan bukti-bukti kepemilikan sah kepemilikan lahan dan areal dari 12 nama pihak keluarga serta keturunan juga ahli waris. Adalah mengatakan di antara 12 nama-nama pihak keluarga tersebut, termasuk di antaranya merupakan warga negara AS, dan Yordania, serta warga Palestina di Yerusalem.
Adalah juga menegaskan, penandatanganan Israel dan AS terkait pembangunan Kompleks Kedutaan di Jerussalem itu juga bertentangan dengan hukum internasional ang mengatur khusus tentang Jerusalem. Dikatakan Yerusalem mengacu pada resoluasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) berstatus Corpus Separatum, atau wilayah yang terpisah di antara perebutan dua pihak israel dan Palestina.
Menurut Adalah, dengan perjanjian israel dan AS untuk pemindahan permanen Kantor Kedutaan AS di Yerusalem, sama saja dengan menunjukkan sikap politik Paman Sam yang mendukung zionis israel yang selama ini merencakan menganeksasi Yerusalem untuk ibu kota resmi israel.
“Pemindahan kedutaan dan pengakuan kota tersebut sebagai ibu kota israel menandakan dukungan terang-terangan terhadap aneksasi ilegal Yerusalem Timur oleh israel. Dan itu merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter interansional,” kata Adalah.
