Keberhasilan pelaksanaan program pemerintah, termasuk Sensus Ekonomi 2026, bergantung pada kepercayaan publik dan sosialisasi yang baik. Tanpa keduanya, program pemerintah akan sulit diterima oleh masyarakat.
Sensus Ekonomi 2026 berlangsung pada 1 Mei sampai 31 Agustus 2026. Tujuan sensus ini untuk memotret profil ekonomi Indonesia di luar sektor pertanian. Dalam pelaksanaan sensus tahun ini, fokus utama pencatatan adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kegiatan ekonomi digital. Gambaran besar pada dua subsektor tersebut diperlukan untuk memahami transformasi struktur ekonomi Indonesia pascapandemi Covid-19.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menggunakan dua desain pengumpulan data, yakni perekaman pribadi (self-recorded) dan perekaman data lewat wawancara tatap muka dengan petugas. Perekaman pribadi berlangsung pada fase awal sensus, sementara perekaman tatap muka dengan petugas dimulai 15 Juni 2026.
Metode dengan dua pendekatan ini memiliki risiko tersendiri. Data yang diisi oleh pelaku usaha dalam perekaman pribadi bisa jadi tidak menggambarkan kondisi sebenarnya (under-recorded). Sementara dalam perekaman tatap muka, risikonya lebih besar, seperti kesalahan masukan data oleh petugas dan resistensi warga untuk diwawancara.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, terutama pada fase pendataan tatap muka, diwarnai dengan dinamika lapangan yang juga sampai pada percakapan media sosial. Respons warganet terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 terekam dari data pantauan media sosial Litbang Kompas dalam rentang waktu 1-28 Juni 2026.
Dari sekitar 66.900 percakapan yang terekam, 51,2 persen percakapan ditandai dengan sentimen negatif, 39,7 persen sentimen netral, dan 9,1 persen sentimen positif. Secara umum, percakapan di media sosial cenderung menunjukkan respons publik yang kurang simpatik terhadap Sensus Ekonomi 2026.
Analisis lebih lanjut terhadap sepuluh topik percakapan terbanyak menunjukkan topik terkait korupsi pejabat publik mendapat sentimen negatif tertinggi (74,6 persen). Dalam diskursus percakapan tersebut, warganet membandingkan pencatatan kegiatan ekonomi dengan transparansi harta dan penindakan terhadap perilaku korupsi pejabat negara. Sensus dipandang warganet sebagai upaya negara untuk mengulik harga kepemilikan masyarakat.
Tidak heran jika topik dengan sentimen negatif tertinggi berikutnya adalah kaitan antara sensus dan perpajakan. Sebanyak 71,3 persen sentimen negatif muncul dari topik percakapan warganet yang takut akan kenaikan pajak setelah disensus dan 68,1 persen sentimen negatif dari topik yang menganggap sensus ekonomi berhubungan dengan perpajakan.
Percakapan terkait petugas lapangan memunculkan paradoks yang menarik. Dalam percakapan terkait petugas lapangan, sentimen percakapan warganet cenderung positif (53,5 persen). Topik ini banyak diisi laporan dan percakapan terkait sosialisasi terhadap kunjungan petugas sensus dan kisah sejumlah kepala daerah atau pejabat yang dikunjungi oleh petugas sebagai subyek sensus ekonomi.
Akan tetapi, dalam topik terkait penolakan terhadap petugas, sentimen percakapan berbalik menjadi negatif. Beberapa kasus penolakan dan kecurigaan warga terhadap kedatangan petugas sensus menjadi fokus percakapan yang 60,1 persennya bersentimen negatif. Bahkan, beberapa percakapan mengarah pada ajakan untuk menolak petugas sensus.
Pada topik yang berkaitan dengan substansi sensus sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan pemerintah, sentimen netral lebih dominan dibandingkan sentimen positif atau negatif. Sementara dalam topik terkait keamanan data pribadi, sentimen positif dan negatif cenderung berimbang. Temuan ini mengindikasikan bahwa narasi di media sosial pada topik-topik substansial mengenai sensus pun masih ada kecenderungan pembelahan opini masyarakat.
Dari data pantauan media sosial di atas, tecermin ada dua penyikapan masyarakat pada pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pertama, kelompok yang cenderung positif dan menerima sensus dengan terbuka. Sementara pada sisi lainnya adalah kelompok yang cenderung skeptis bahkan antipati terhadap pelaksanaan sensus. Lantas, bagaimana kedua bentuk penyikapan masyarakat ini muncul dan apa implikasinya?
Sensus Ekonomi 2026 jelas penting dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan statistik dan pengumpulan data rutin untuk mendukung pengambilan kebijakan pemerintah. Dasar hukumnya ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Kedua produk hukum tersebut mengatur kewajiban masyarakat mendukung kegiatan pencatatan statistik dan konsekuensi hukum bagi penolakan atau penyampaian data yang tidak benar.
Meskipun memiliki dasar hukum, pendekatan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak serta-merta dapat dilakukan secara koersif tanpa komunikasi publik yang baik. Pemberitaan media dan sosialisasi sensus ekonomi sudah banyak dilakukan, tetapi narasi kekhawatiran publik masih terasa. Ketakutan akan penyalahgunaan data, intrusi terhadap privasi, dan kemungkinan penggunaan data sensus untuk profil perpajakan adalah beberapa contoh narasi yang muncul. Tak heran, di lapangan kemudian beberapa kali terjadi friksi antara petugas sensus dan warga yang merasa khawatir.
Jajak pendapat melalui telepon Litbang Kompas pada Februari 2025 terhadap 531 responden di seluruh Indonesia merekam 68,8 persen responden mengaku kebijakan, peraturan, atau program baru dari pemerintah belum tersosialisasikan dengan baik. Temuan tersebut menggambarkan, kurangnya sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat masih terjadi saat ini.
Maka, sosialisasi program pemerintah, khususnya sensus, selayaknya ditangani lebih serius guna memastikan keberhasilan. Pendapat tersebut dinyatakan oleh 87,3 persen responden yang menilai sosialisasi memengaruhi citra dan keberhasilan program yang dilaksanakan pemerintah.
Selain permasalahan sosialisasi, riak-riak yang terjadi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tak lepas dari terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara terbangun melalui capaian kinerja yang terasa bagi masyarakat dan integritas penyelenggara negara.
Espinal, Hartlyn, dan Kelly dalam jurnal ”Performance Still Matters: Explaining Trust in Government in the Dominican Republic” menyatakan, persepsi atas kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi dan pencegahan korupsi memiliki pengaruh kuat terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Temuan riset Espinal, Hartlyn, dan Kelly dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dipandang skeptis oleh beberapa kelompok masyarakat. Kondisi ekonomi yang dirasa kian berat pada tahun ini bisa jadi berdampak terhadap penerimaan publik pada sensus ekonomi.
Survei Litbang Kompas pada 16-22 April 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi memotret 56,2 persen responden menilai kondisi ekonomi bangsa buruk. Di tingkatan keluarga, hampir separuh responden (47,7 persen) menilai kondisi ekonomi keluarganya tidak menentu (unsettled), berbanding dengan 28,1 persen yang menilai terkendali dan 14,6 persen yang menilai ekonomi keluarganya masih kokoh.
Di tengah kondisi ekonomi tersebut, publik tidak lagi menempatkan tujuan besar pelaksanaan sensus ekonomi sebagai kegiatan statistik negara yang utama. Sensus ekonomi cenderung dipandang sebagai upaya negara untuk mengulik lebih tajam kondisi ekonomi warganya.
Pertanyaan dalam instrumen sensus yang bertujuan memotret profil ekonomi warga dan kegiatan ekonomi masyarakat justru dipandang sebagai upaya intrusi privasi warga. Alih-alih terbuka terhadap petugas, sebagian kelompok warga justru khawatir, jika menjawab jujur, profil ekonominya akan dijadikan bahan untuk memajaki atau menarik pungutan.
Van De Walle dan Migchelbrink dalam ”Institutional Quality, Corruption, and Impartiality: The Role of Process and Outcome for Citizen Trust in Public Administration in 173 European Regions” menyimpulkan, hasil dari layanan publik memiliki pengaruh terhadap kepercayaan warga. Selain hasil dari layanan publik, proses dan kinerja institusi negara yang bebas dari perilaku koruptif menjadi determinan paling kuat akan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Kesimpulan Van De Walle dan Migchelbrink memberikan penjelasan lanjutan pada polemik penerimaan publik pada Sensus Ekonomi 2026. Kepercayaan terhadap BPS sebagai penyelenggara sensus ekonomi tidak lepas dari persepsi publik atas kinerja pemerintahan, termasuk program kerja BPS. Ketidakpercayaan publik terhadap program pemerintah semakin terlihat jika tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan mengalami penurunan.
Survei Poltracking pada 11-17 Mei 2026 merekam kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 72,2 persen. Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah menurun 7,2 persen jika dibandingkan dengan survei Litbang Kompas pada 4-10 Januari 2025 yang merekam kepuasan sebesar 80,9 persen. Kondisi ini mengindikasikan BPS mengalami limpahan persepsi ketidakpercayaan (spillover distrust) atas kinerja pemerintahan secara umum yang berdampak pada kerja-kerja pencatatan statistiknya.
Dinamika pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga perlu dilihat dalam cara pandang perbaikan kepercayaan publik. Fukuyama dalam Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity mengonsepkan kepercayaan publik bukanlah sesuatu yang muncul secara instan, melainkan terbentuk atas pengalaman kolektif yang panjang. Maka, cara-cara koersif atau upaya komunikasi publik sebenarnya tidak menyelesaikan akar masalah.
Lebih lanjut, Fukuyama menjelaskan, ketidakpercayaan pada akhirnya memunculkan ’biaya tersembunyi’ dalam masyarakat. Artinya, negara perlu mengeluarkan upaya lebih pada pelaksanaan programnya karena rendahnya kepercayaan publik. Dalam konteks sensus ekonomi, biaya itu tampak dari kedatangan berulang petugas ke warga yang resisten, upaya-upaya sosialisasi yang gencar, dan biaya penanganan data apabila kualitas data yang masuk kurang terjamin. Biaya-biaya tersebut bisa ditekan apabila kepercayaan publik pada negara terbangun dengan lebih baik.
Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 dipertaruhkan apabila BPS tidak segera melakukan langkah-langkah mitigasi. Salah satu yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat adalah perubahan pendekatan koersif terhadap subyek sensus menjadi partisipatif. Masyarakat tidak boleh lagi merasa dipaksa memberikan keterangan kepada petugas sensus, melainkan mulai memahami pentingnya pencatatan profil ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat dalam sensus membantu penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Institusi pemerintahan harus terlebih dulu dipercaya jika ingin keberhasilan program-programnya terjamin.
Dalam jangka panjang, BPS perlu menegaskan kembali independensinya sebagai lembaga negara yang berwenang terhadap kegiatan statistik. Dengan demikian, BPS sebagai institusi memperoleh kepercayaan publik yang lebih kuat sehingga dapat mencegah terjadinya spillover distrust andai kata kinerja pemerintahan secara umum ataupun kondisi ekonomi sedang dalam tekanan. Kepercayaan publik terhadap BPS menjadi modal sosial bagi kegiatan statistik BPS untuk menghasilkan data yang akurat dan berkualitas bagi pengambilan kebijakan. (LITBANG KOMPAS)
