REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR Rahmat Saleh mengapresiasi transformasi badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai berjalan dengan tetap mengedepankan efisiensi tanpa pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Rahmat menilai pendekatan tersebut menunjukkan pembenahan BUMN dilakukan secara terukur dan berorientasi pada kepentingan negara.
Rahmat menyampaikan apresiasi kepada Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria yang dinilai mampu menjalankan transformasi BUMN dengan pendekatan bisnis yang profesional.
Baca Juga
Laba BUMN Tumbuh Signifikan, Danantara Sebut Transformasi Mulai Berbuah
Konsolidasi Logistik BUMN Dimulai, Pelindo Bidik Penurunan Biaya Logistik Nasional
Hadirkan Dampak Sosial Berkelanjutan, Rumah BUMN Gunungkidul Dikelola PLN UID
"COO Danantara itu profesional murni. Beliau bekerja dengan hitungan bisnis negara, bukan kepentingan kelompok. BUMN harus benar-benar kembali untuk rakyat," kata Rahmat dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).
Menurut Rahmat, transformasi BUMN yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan hasil positif. Hal itu terlihat dari peningkatan kinerja sejumlah BUMN yang mencatatkan pertumbuhan laba.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Rahmat juga menilai kebijakan penyederhanaan jumlah BUMN dilakukan secara hati-hati untuk meningkatkan efisiensi perusahaan negara tanpa mengorbankan kepentingan pekerja.
"Yang patut diapresiasi, penyusutan jumlah BUMN dilakukan tanpa mengandalkan pemutusan hubungan kerja secara massal. Ini menunjukkan transformasi dilakukan dengan perencanaan yang matang," ujar Rahmat.
Ia menilai pembenahan terhadap perusahaan yang terus merugi menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan keuangan negara sekaligus meningkatkan daya saing BUMN.
Rahmat turut mendukung langkah Dony Oskaria yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawal proyek strategis nasional, termasuk program hilirisasi dan penguatan tata kelola perusahaan. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan komitmen untuk membangun BUMN yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
"Pak Dony menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Beliau berani mengambil keputusan bisnis yang tepat, tetapi tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik. BUMN memang harus dikelola secara profesional agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat," kata Rahmat.
